jurnalistik.co.id – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus ditingkatkan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Penegasan itu disampaikan Djamari usai Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026 di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Menurut Djamari, tanggung jawab pencegahan karhutla tidak berhenti pada satu level. Ia menyebut setiap pejabat di daerah—mulai dari kapolda, kapolres, hingga pangdam—mempertaruhkan jabatannya jika gagal menjalankan upaya pencegahan karhutla.
Rakor tersebut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, serta Wakil Menteri Kehutanan Rokhmad Marzuki.
Dalam kesempatan itu, Djamari menyampaikan pemerintah akan menerapkan evaluasi ketat terhadap kinerja aparat dan pimpinan daerah dalam mengendalikan karhutla. Ia menekankan bahwa penerapan evaluasi tersebut berhubungan langsung dengan jabatan para pejabat terkait.
Djamari menyatakan, “Tetap berlaku (pemindahan jabatan), bukan hanya kapolda, kapolres, sampai panglima kodam juga, danrem, tetap itu mempertaruhkan jabatannya. Tadi saya ingatkan,” ujar Djamari dalam keterangannya pada Kamis (18/6/2026).
Lebih lanjut, Djamari mengaitkan arah kesiapsiagaan dengan perkiraan kondisi iklim. Ia merujuk perhitungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait fenomena El Nino.
Djamari menyebut, berdasarkan perkiraan BMKG, El Nino diperkirakan mulai berlangsung pada minggu ketiga bulan Juni 2026. Karena itu, ia menilai diperlukan koordinasi yang baik dan pelaksanaan kerja yang lebih serius di seluruh pihak.
Ia mengatakan, “Berdasarkan perhitungan dan perkiraan dari BMKG, bahwa El Nino akan sudah mulai berjalan mulai dari minggu ketiga bulan ini sampai dengan berikutnya, dan ini memerlukan kesiapan yang sama-sama kita lakukan lebih keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan ,” tutur dia.
Djamari juga menilai upaya pengendalian karhutla dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan perkembangan positif. Karena itu, ia meminta capaian yang sudah ada dipertahankan dan terus ditingkatkan melalui kerja sama yang solid.
“Ada kemajuan dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada satu kemajuan yang harus kita jaga dan bahkan harus kita capai lebih baik lagi. Kebersamaan untuk melakukan ini sudah kita bentuk, pemahamannya juga sudah sama semua, tinggal kita melaksanakan ini. Hari ini kita punya kesepakatan bersama untuk menangani ini,” imbuh Djamari.
Dengan demikian, fokus rapat dan arahan yang disampaikan Djamari menempatkan kesiapsiagaan, evaluasi kinerja, serta koordinasi lintas pihak sebagai kunci pengendalian karhutla pada tahun berjalan. Keberhasilan pelaksanaan di daerah, menurutnya, akan menentukan langkah lanjutan yang terkait dengan jabatan pejabat yang memegang peran pencegahan.
Dalam penegasan tersebut, Djamari juga menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi khusus tidak berhenti pada pertukaran informasi, melainkan menjadi forum untuk memastikan komitmen seluruh unsur di daerah benar-benar berjalan. Ia menempatkan kesiapsiagaan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama lintas level pimpinan dan instansi yang terlibat.
Ia menekankan hubungan antara evaluasi kinerja dengan konsekuensi jabatan, sehingga pengendalian karhutla harus ditangani secara konsisten, bukan sporadis. Pernyataan itu sekaligus mempertegas bahwa pemantauan dan pelaksanaan pencegahan mencakup para pejabat yang memimpin fungsi keamanan dan wilayah, dari kepolisian sampai komando di lapangan.
Selain aspek koordinasi dan evaluasi, arah kesiapsiagaan juga dipadankan dengan proyeksi BMKG tentang El Nino. Djamari menyebut El Nino diperkirakan mulai berlangsung pada minggu ketiga Juni 2026 dan berlanjut pada periode berikutnya, sehingga semua pihak diminta meningkatkan intensitas kerja pencegahan. Ia juga menilai ada perkembangan positif dibanding tahun sebelumnya, dan kesepakatan yang telah dibangun perlu dipertahankan serta diperkuat melalui kebersamaan dalam pelaksanaan di lapangan.
