jurnalistik.co.id – Reform UK menyatakan akan memakai Angkatan Laut Kerajaan (Royal Navy) untuk menghentikan dan memulangkan migran yang tiba dengan kapal kecil di Selat Inggris. Rencana yang diumumkan pekan ini itu menargetkan pengembalian paksa ke Prancis, sekaligus menegaskan komitmen “resolve” agar proses tetap dijalankan bila ada penolakan.
Menurut rencana Reform UK, bila partai tersebut berkuasa, personel militer akan ikut serta untuk mendampingi migran dari kapal-kapal kecil. Dalam skema yang diungkapkan pada Senin, anggota militer disebut akan menyertai migran kembali ke pelabuhan di sisi lain selat, dengan mengesampingkan keberatan otoritas Prancis bila diperlukan.
Reform UK mengklaim rencananya bakal menjadi “largest military operation in the English Channel since World War Two” atau operasi militer terbesar di Selat Inggris sejak Perang Dunia II. Namun, gagasan ini langsung mendapat sorotan dari lawan politik, yang menilai pendekatan tersebut tidak realistis untuk diterapkan.
Bagaimana rencana operasi di laut bekerja
Jika skema itu masuk pemerintahan, kapal karet berawak militer yang diturunkan dari kapal patroli Angkatan Laut akan “come alongside” atau mendekati kapal-kapal yang melintas. Setelah itu, petugas Border Force bersama kepolisian disebut akan bertugas melakukan penangkapan terhadap orang-orang di kapal, sebelum kemudian dikembalikan ke Prancis atau Belgia oleh personel Royal Navy atau Marinir.
Ketika menjelaskan rencana itu dalam konferensi pers, juru bicara urusan dalam negeri Reform UK, Zia Yusuf, mengatakan pihaknya akan berupaya menurunkan mereka di pelabuhan dengan persetujuan pemerintah Prancis. Ia menambahkan bahwa Reform UK menargetkan penyerahan yang rapi kepada otoritas Prancis, sesuai tata kelola yang benar.
Yusuf menyampaikan, “Kami akan lebih memilih menurunkan orang-orang di pelabuhan, berjalan menuruni gangway, lalu menyerahkan mereka kepada otoritas Prancis dengan semestinya.” Ia kemudian menegaskan sikap kerasnya bila terjadi penolakan.
“Tapi jika Istana Elysee menolak, pastikan tidak ada keraguan—His Majesty’s Royal Marines akan menurunkannya dengan aman di pantai yang sama persis yang mereka tinggalkan pada pagi itu,” kata Yusuf, mengacu pada pilihan penggunaan pasukan Marinir bila persetujuan ditolak.
Adapun pemimpin Reform UK, Nigel Farage, mempertanyakan peran Royal Navy dalam kebijakan penanganan migrasi. Ia menyatakan, “Kalau kita pikirkan, untuk apa Royal Navy itu?” lalu menambahkan, “Jika Royal Navy tidak ada untuk melindungi negara ini dari invasi, terus terang saya tidak bisa melihat apa gunanya.”
Kritik soal kredibilitas dan hambatan hukum
Di luar penentang dari pihak oposisi, pemerintah juga menilai rencana tersebut menghadapi hambatan dalam praktik dan diplomasi. Energy Secretary Miatta Fahnbulleh, misalnya, mengatakan pendekatan itu berarti menghabiskan “a lot of time arguing with France” atau banyak waktu berdebat dengan Prancis.
Fahnbulleh menegaskan pemerintah tetap perlu “get a grip” untuk mengendalikan penyeberangan kapal kecil. Ia menyebut tim Perdana Menteri Andy Burnham memperketat penindakan terhadap jaringan kriminal dan meningkatkan upaya penegakan hukum.
Burnham sendiri, menurut laporan tersebut, mengunjungi Dover pada akhir pekan. Ia menyatakan pemerintah sedang “changing the whole approach” atau mengubah seluruh pendekatan terkait kapal kecil, dengan menyebut jumlah petugas penegak yang menangani penyelundupan orang di kedua sisi selat dilipatgandakan.
Data Home Office yang disebut dalam laporan menyebut jumlah petugas National Crime Agency (NCA) yang menangani jaringan penyelundupan untuk memfasilitasi penyeberangan kapal kecil naik menjadi hampir 800 orang, dari 376 pada awal 2025.
Berita Terkait
Reform UK juga menyatakan rencananya bisa diselaraskan dengan aturan European Convention on Human Rights (ECHR), dengan argumen bahwa Pasal 2 menjamin hak atas kehidupan. Namun, aturan hukum laut internasional memungkinkan penjemputan bila orang berada dalam bahaya, tetapi tidak secara otomatis membolehkan pemindahan ke negara lain tanpa persetujuan pihak terkait.
Yusuf mengakui ada kemungkinan “a diplomatic argument” jika otoritas Prancis menolak menerima migran yang diantar kembali. Meski begitu, ia tetap menekankan adanya “commitment under international law” untuk memproses migran.
Dalam respons terpisah, pihak Konservatif justru mendorong perubahan prioritas kebijakan. Chris Philp, yang saat itu disebut sebagai shadow home secretary, berpendapat bahwa pemerintah harus menjadikan ECHR sebagai fokus utama.
Ia menyatakan kepada BBC Breakfast, “It would enable us to deport every single illegal immigrant within a week of arrival,” yang berarti akan memungkinkan pemerintah mendeportasi setiap imigran ilegal dalam waktu seminggu setelah kedatangan. Philp juga menambahkan pilihan lain: “Either back to their country of origin if possible, or a safe third country, for example Rwanda, if not.”
Ia menyebut langkah itu akan menciptakan “deterrent effect” atau efek jera, karena para migran tidak akan menyeberang bila mengetahui mereka dideportasi segera setelah tiba. Philp kemudian menilai rencana Reform UK tidak meyakinkan.
“Kebijakan Reform, sayangnya, seperti biasa, adalah kebijakan yang ditulis di kertas catatan seadanya (on the back of a fag packet). Dengan catatan, saya tidak menentang tindakan di laut bila itu kredibel, tetapi kebijakan Reform tidak kredibel,” ujar Philp.
Siapa yang tiba dan gambaran skala penyeberangan
Laporan tersebut juga memuat konteks statistik pergerakan. Antara 1 Januari hingga 1 Agustus 2026, tercatat total 14.526 orang menyeberang Selat Inggris dengan kapal kecil dari Prancis, turun sekitar 43% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Menurut data yang dirujuk, penyeberangan dengan kapal kecil menjadi cara paling umum bagi orang untuk terdeteksi masuk ke Inggris secara ilegal sejak 2020. Hampir semua orang yang datang dengan kapal kecil mengajukan suaka, sehingga berdasarkan hukum internasional mereka diizinkan tinggal sementara permohonan suakanya diproses.
Dalam rentang April 2025 hingga Maret 2026, kedatangan dengan kapal kecil menyumbang 42% dari keseluruhan aplikasi suaka. Untuk periode 2 Agustus 2025 sampai 1 Agustus 2026, kapal-kapal yang tiba membawa rata-rata 67 orang, angka yang disebut lebih dari dua kali lipat dibanding sejak 2021.
Ekspansi jumlah penumpang dan risiko penuh sesak juga disebut membuat penyeberangan lebih berbahaya. Laporan itu mencatat setidaknya 84 orang meninggal dunia saat berupaya menyeberang pada 2024, berdasarkan keterangan United Nations (UN).
Meski begitu, ukuran kedatangan dari kapal kecil dibanding total imigrasi yang masuk ke Inggris selama Januari 2025 hingga Desember 2025 disebut sekitar 5%. Pemerintah juga menyatakan komitmen untuk “smash the gangs” atau menghancurkan jaringan penyelundang demi menurunkan angka penyeberangan.
Dari sisi asal, orang-orang dari Eritrea menyumbang 18% dari seluruh kedatangan kapal kecil pada periode April 2025 hingga Maret 2026. Dalam data periode Januari 2025 hingga Desember 2025, setidaknya 2.000 orang yang datang dengan kapal kecil dinilai sebagai calon korban perdagangan manusia atau bentuk perbudakan modern, menurut Home Office.
Laporan juga menyebut adanya jalur lain untuk masuk tanpa izin. Sebanyak 4.535 orang terdeteksi memasuki Inggris tanpa izin melalui metode lain, termasuk bersembunyi di kendaraan, bepergian dengan feri, atau melalui bandara, pada periode April 2025 hingga Maret 2026. Angka itu disebut turun 22% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Selain kedatangan tanpa izin, terdapat pula individu yang masuk secara legal melalui visa kerja atau studi lalu kemudian melewati batas masa tinggal. Namun, total jumlah orang yang hidup ilegal setelah masuk secara legal tidak diketahui.
