jurnalistik.co.id – Pembangunan hunian tetap (huntap) untuk penyintas banjir bandang (galodo) di Kota Padang sudah mulai dikerjakan. Namun, sejumlah warga yang masih menempati hunian sementara (huntara) Kapalo Koto mengaku belum menerima kepastian kapan relokasi dilakukan dan ke mana rumah mereka akan ditempatkan.
Warga tinggal di huntara Kapalo Koto, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh. Hingga Senin (20/7/2026), mereka menyebut belum ada sosialisasi resmi terkait jadwal pemindahan maupun penetapan lokasi huntap.
Ketidakjelasan itu juga membuat warga bingung soal status penerima. Sebagian di antaranya mengatakan belum mengetahui apakah nama mereka masuk dalam daftar penerima huntap.
Kekosongan informasi membuat warga menunggu tanpa pegangan
Ipit (45) menuturkan dirinya dan warga lain belum mendapatkan informasi yang dapat dipastikan. Ia menyampaikan, “Kami belum tahu. Belum ada sosialisasi.”
Menurut Ipit, sejak awal warga hanya diberi gambaran akan menempati huntara selama sekitar satu tahun. Akan tetapi, waktu relokasi yang semula diharapkan berjalan sesuai rencana belum juga dijelaskan.
Ia mengaku hanya mendengar kabar dari pemberitaan dan cerita dari mulut ke mulut. Dari informasi yang beredar, huntap disebut akan dibangun di kawasan Balai Gadang, Lubuk Minturun, dan Sungkai.
Meski demikian, Ipit belum bisa memastikan apakah kawasan tersebut benar-benar akan menjadi lokasi tempat tinggal keluarganya. Ia menilai penjelasan resmi belum pernah disampaikan sehingga informasi yang didapat belum bisa dipakai sebagai pegangan.
Rumah Ipit di Jalan Irigasi, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, rusak akibat galodo. Kini ia bersama keluarganya bertahan di huntara sambil menunggu kejelasan dari pemerintah.
Warga juga mengaku tidak memiliki kanal tanya yang jelas. “Saya juga tidak tahu masuk atau tidak. Bagaimana penilaiannya kami juga tidak tahu. Kami bingung mau bertanya ke siapa,” ucap Ipit.
Berita Terkait
Untuk kebutuhan harian, Ipit bekerja membantu menggosok pakaian warga. Ia menyebut penghasilannya berkisar antara Rp 30.000 hingga Rp 40.000 per hari.
Dari lima anaknya, dua di antaranya masih bersekolah. Kondisi ini membuat Ipit berharap ada kejelasan lebih cepat, agar keluarga bisa mengatur rencana tempat tinggal dan keberlangsungan aktivitas anak-anak.
Warga lain juga menyebut sosialisasi belum dilakukan
Keluhan serupa datang dari Murni Enita (68), penghuni huntara Kapalo Koto lainnya. Ia merupakan pensiunan guru sekolah dasar dan menuturkan bahwa warga belum pernah menerima sosialisasi resmi mengenai lokasi maupun jadwal relokasi.
Murni mengatakan, “Belum ada. Lokasinya juga masih kabar burung.” Ia menyebut informasi yang diterima warga sifatnya tidak pasti dan tidak datang dari penjelasan pemerintah.
Menurut Murni, warga hanya mendengar kawasan Sungkai disebut sebagai lokasi huntap bagi penghuni Kapalo Koto. Namun, ia tidak mendapatkan rincian yang membuat informasi tersebut bisa dipastikan bagi masing-masing keluarga.
Dengan kondisi tersebut, warga memilih menunggu sambil berharap ada pembaruan yang jelas. Mereka berharap pemerintah menyampaikan informasi resmi, termasuk waktu relokasi, lokasi huntap yang dituju, serta kepastian status penerima bagi setiap warga.
Ketika kepastian belum datang, aktivitas harian warga juga ikut terdorong serba menunggu. Mereka berusaha tetap bekerja dan menjalankan rutinitas, tetapi rencana tinggal ke depan belum bisa disusun.
Warga menilai keberadaan proyek pembangunan yang sudah dimulai seharusnya diiringi penjelasan langsung. Mereka berharap ada pengumuman yang bisa diverifikasi, sehingga informasi yang selama ini beredar tidak lagi menimbulkan tanda tanya.
Bagi penghuni Kapalo Koto, kejelasan status penerima menjadi titik utama. Setelah daftar penerima dan lokasi huntap resmi diketahui, mereka dapat menyiapkan kebutuhan keluarga serta memastikan proses pemindahan berjalan lebih tertib.
