jurnalistik.co.id – Banjir rob yang terus melanda wilayah pesisir utara Jawa Tengah berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar, sekaligus mengganggu aktivitas warga dan rantai penghidupan di sekitar kawasan terdampak.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Yusmanto, dampak rob tidak hanya berhenti pada kerusakan aset milik masyarakat. Gangguan ekonomi juga muncul lewat hilangnya mata pencaharian dan terhambatnya aktivitas yang menopang roda ekonomi setempat.
Yusmanto menjelaskan bahwa jika dilihat secara sederhana, dampak rob di koridor Pantura seperti Semarang–Sayung saja sudah dapat memunculkan kerugian tambahan. Ia menyebut faktor seperti kemacetan yang memanjang juga berdampak pada biaya dan kehilangan waktu.
“Kalau nilai kerugian ekonomi, itu besar. Secara sederhana dampak rob di depan Pantura itu saja, Semarang-Sayung. Itu saja kemacetan itu bisa berapa jam tambahannya untuk BBM, kehilangan waktu,” kata Yusmanto saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).
Selain itu, kerugian ekonomi juga terkait kerusakan kendaraan yang kerap melintasi jalan yang terendam rob. Ketika akses terganggu, biaya operasional meningkat, sementara aktivitas ekonomi ikut terhenti atau melambat.
Ia menambahkan, persoalan rob juga menyentuh unsur lingkungan dan ekosistem. Kerusakan ekosistem serta kehilangan mata pencaharian dapat memperpanjang efek hingga beberapa sektor yang langsung bergantung pada kondisi pesisir.
Yusmanto menyebut rumah warga di area terdampak menjadi semakin lama semakin terendam, sehingga dibutuhkan penanganan yang sifatnya berulang. Dalam penjelasannya, penyesuaian ketinggian bangunan dan lingkungan perlu dilakukan “setiap beberapa tahun sekali” agar permukiman tetap bisa digunakan.
Ia mengatakan sejumlah kajian telah berusaha menghitung nilai kerugian akibat dampak rob di Pantura Jawa Tengah. Namun, pemerintah belum memastikan angka kerugian yang menjadi dasar klaim, karena diperlukan kajian yang lebih menyeluruh.
“Triliunan itu. Dari kerusakan ekosistem, kerusakan, kehilangan mata pencaharian, kehilangan ini ada kok. Jadi valuasinya ada itu, dihitung,” ungkapnya.
Berita Terkait
Yusmanto menilai pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam menyampaikan besaran kerugian, sebab penentuan nilai perlu disejajarkan dengan upaya solusi. Ia menekankan fokus pada langkah penanganan yang bisa langsung menjawab persoalan warga.
“Kalau kami membuat kajian ya sesuai kajian solusinya, bukan kajian untuk perhitungan kerugiannya,” katanya.
Dalam konteks penanganan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah sikap sebagian warga yang memilih bertahan di wilayah terdampak rob. Pemerintah telah menawarkan sejumlah opsi, termasuk relokasi, tetapi sebagian warga tetap enggan pindah meski rumah dan lingkungan semakin terendam.
Yusmanto menyebut alasan bertahan tidak berdiri sendiri pada urusan fisik. Warga cenderung memiliki ikatan sosial, budaya, dan ekonomi dengan tempat tinggalnya, sehingga perpindahan bukan sekadar keputusan administratif, melainkan menyangkut pola hidup yang sudah terbentuk.
Ia mencontohkan kondisi warga di Timbulsloko, Demak, yang selama bertahun-tahun menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertanian, tambak, dan perikanan. Di tempat tersebut, mata pencaharian dan ritme kerja harian tidak mudah digantikan dalam waktu singkat.
“Karena mata pencahariannya di sana. Kemudian mereka masih terikat secara kultural dan psikologis,” ujar dia.
Menurut Yusmanto, pilihan warga untuk bertahan memberi gambaran bahwa penanganan rob tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Pemerintah juga perlu menyiapkan solusi yang menjaga keberlangsungan kehidupan dan menjamin kelanjutan mata pencaharian masyarakat terdampak.
Dalam penilaian dampak rob, hilangnya kelancaran mobilitas juga ikut memperbesar biaya yang harus ditanggung pelaku usaha dan pekerja. Ketika arus lalu lintas melambat, distribusi barang dan jadwal kerja menjadi ikut terganggu, sehingga roda ekonomi yang sebelumnya berjalan lebih teratur ikut terhambat.
Oleh karena itu, Yusmanto menyoroti bahwa penanganan rob perlu dipikirkan sebagai rangkaian yang berulang, bukan tindakan sekali selesai. Penyesuaian lingkungan dan bangunan yang memungkinkan permukiman tetap layak dihuni, sementara kajian kerugian disiapkan selaras dengan langkah solusi yang akan dijalankan pemerintah.
