jurnalistik.co.id – JAKARTA — Narasi yang beredar di media sosial dinilai bergerak jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi maupun konfirmasi resmi pemerintah atas suatu isu yang tengah berkembang di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, ruang penjelasan publik kerap lebih dulu diisi oleh suara-suara lain yang tidak selalu membawa konteks utuh.
Peran pemerintah dalam membentuk dan mengambil narasi pun dinilai belum tampil menonjol jika dibandingkan dengan derasnya produksi konten di media sosial. Konten kreator, menurut pandangan yang muncul dalam forum itu, sering kali mampu menyebarkan informasi dengan gaya yang lebih cepat, lebih menarik, dan tak jarang diberi bumbu tertentu agar lebih mudah menyita perhatian publik.
Anggy Pasaribu, founder Story of Anggy, menyebut kondisi tersebut sebagai vacuum of narrative dari pemerintah. Ia melihat keadaan itu membuat masyarakat tidak mendapatkan arah penjelasan yang kuat dari aktor utama ketika sebuah isu mulai berkembang luas. Akibatnya, publik justru lebih dulu mencari jawaban dari pihak lain yang dianggap lebih cepat, lebih emosional, dan lebih mudah dicerna.
“Aktor utama tidak cukup aktif membangun narasinya sendiri, maka publik akan mencari penjelasan dari pihak lain yang dianggap lebih cepat, lebih emosional. Dan ketika kepercayaan publik mulai menurun, maka kebijakan sebaik apa pun akan selalu lebih mudah dicurigai dibanding dipahami,” ujarnya dalam Dialog Demokrasi oleh The Habibie Center bertema “Memperkuat Krisis Penyelenggara Negara untuk Ketahanan Demokrasi” di Wisma Habibie-Ainun, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Menurut Anggy, situasi ini menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara publik menerima informasi. Pemerintah, kata dia, sudah tidak bisa lagi bergantung pada rilis media dan konferensi pers sebagai instrumen utama untuk menyampaikan penjelasan ke masyarakat. Kanal resmi semacam itu dinilai tetap penting, tetapi tidak lagi cukup untuk menandingi kecepatan arus narasi di media sosial.
Di ruang digital, sebuah isu bisa lebih dulu dibentuk oleh potongan informasi, opini, dan interpretasi yang beredar berulang kali sebelum penjelasan resmi sempat menjangkau publik secara luas. Dalam kondisi itu, keterlambatan respons dapat membuat persepsi masyarakat terbentuk lebih cepat daripada fakta yang ingin disampaikan pemerintah. Ketika narasi awal sudah menguat, ruang koreksi menjadi semakin sempit.
Anggy menilai, jika pemerintah tidak hadir secara aktif dalam membangun narasi sendiri, maka kekosongan itu akan diisi oleh pihak lain. Ia menggambarkan situasi ini bukan hanya sebagai persoalan komunikasi, tetapi juga persoalan kepercayaan. Begitu kepercayaan publik melemah, kebijakan apa pun berisiko dibaca dengan curiga terlebih dahulu, bukan dipahami sebagai langkah yang memiliki tujuan tertentu.
Forum yang digelar The Habibie Center itu menyoroti bagaimana tantangan demokrasi kini tidak hanya datang dari substansi kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan tersebut dipersepsikan publik. Dalam lanskap media sosial yang serba cepat, pemerintah dinilai perlu lebih sigap membaca perubahan arus informasi, sekaligus memastikan penjelasan resmi tidak tertinggal jauh dari percakapan yang sudah terlanjur berkembang di ruang digital.
Dengan demikian, yang dipersoalkan bukan semata banyaknya informasi yang beredar, melainkan siapa yang paling cepat mengisi ruang interpretasi publik. Jika narasi resmi tidak hadir sejak awal, publik akan terus bergantung pada penjelasan dari pihak lain, dan pada akhirnya pemerintah harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah terlanjur terkikis.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu hadir lebih dini dan lebih konsisten dalam menjelaskan isu yang sedang berkembang, sebelum tafsir yang keliru terlanjur menguasai percakapan publik. Respons yang lambat bukan hanya membuat pesan resmi tertinggal, tetapi juga memberi ruang lebih besar bagi spekulasi untuk tumbuh.
Pada akhirnya, persoalan narasi di ruang digital bukan sekadar soal siapa yang paling ramai bersuara, melainkan siapa yang paling mampu menjaga kejelasan informasi di tengah derasnya arus persepsi. Dalam situasi semacam ini, kecepatan, ketepatan, dan konsistensi komunikasi menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik.
