jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan bahwa surat edaran yang beredar di media sosial terkait “hari libur khusus” untuk menonton final Piala Dunia 2026 adalah hoaks. Penegasan ini disampaikan menyusul munculnya flyer yang mengatasnamakan Gubernur Papua.
Flyer tersebut menyebutkan Senin, 20 Juli 2026, ditetapkan sebagai hari libur khusus di Papua untuk menyaksikan laga final Piala Dunia 2026. Dalam unggahan yang viral, surat itu juga memuat nama dan tanda tangan Gubernur Papua Matius Fakhiri.
Kominfo Papua menyatakan bahwa informasi tersebut tidak berasal dari Gubernur Papua maupun lingkungan pemerintahan yang berwenang menerbitkan pengumuman. Klarifikasi dilakukan setelah surat yang beredar sejak Sabtu, 18 Juli 2026 malam itu menimbulkan beragam tanggapan di masyarakat.
Kominfo Papua: Gubernur tidak pernah menerbitkan surat
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto, menegaskan bahwa Gubernur Papua tidak pernah menerbitkan surat edaran sebagaimana yang viral di media sosial. Ia menyampaikan penolakan resmi melalui keterangan yang diterima.
Dalam keterangannya, Jeri menyatakan: “Diberitahukan kepada seluruh masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bahwa beredar informasi mengenai surat edaran Gubernur Papua tentang penetapan ‘Hari Libur Khusus’ pada Senin, 20 Juli 2026 untuk menonton Final Piala Dunia 2026 adalah HOAX,”. Ia juga mengajak publik agar tidak langsung mempercayai informasi yang belum teruji kebenarannya.
Jeri menambahkan, masyarakat juga diminta tidak ikut menyebarluaskan informasi yang belum diverifikasi. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kalimat: “Mohon masyarakat untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum jelas kebenarannya,”.
Pemprov Papua menekankan bahwa klarifikasi penting dilakukan karena surat edaran yang beredar menggunakan atribut seolah-olah sah, termasuk pencantuman identitas pejabat. Kondisi ini, menurut pihak pemerintah, dapat membuat informasi palsu terlihat meyakinkan dan mendorong masyarakat ikut membagikannya.
Berita Terkait
Masyarakat diminta cek kanal resmi
Selain mengingatkan soal hoaks, Pemprov Papua juga mengimbau masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi pemerintah sebelum mempercayai maupun membagikannya kepada pihak lain. Langkah ini dinilai perlu agar tidak terjadi kesalahan persepsi di tengah publik.
Flyer yang beredar sempat mengarahkan perhatian pada rencana hari libur khusus pada tanggal 20 Juli 2026 untuk menonton final Piala Dunia 2026. Namun, melalui klarifikasi Kominfo Papua, pemerintah memastikan bahwa penetapan tersebut tidak benar dan tidak dapat dijadikan pegangan.
Dengan penegasan ini, Pemprov Papua berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap informasi yang beredar secara cepat di media sosial, terutama yang mengatasnamakan pejabat dan memuat tanda tangan. Publik diharapkan menunggu informasi yang benar-benar resmi sebelum mengambil tindakan atau menyebarkannya kembali.
Kominfo Papua menyampaikan bahwa hoaks semacam ini dapat menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan, mulai dari kekeliruan informasi hingga potensi gangguan aktivitas di lapangan. Karena itu, klarifikasi mengenai “surat edaran libur untuk nonton final Piala Dunia 2026” kembali ditegaskan sebagai informasi palsu.
Kominfo Papua menilai, informasi semacam ini berpotensi menimbulkan misinformasi karena dibungkus dengan format yang tampak resmi. Pencantuman identitas pejabat dan detail tanggal pada flyer membuat pesan hoaks lebih mudah dipercaya, padahal pihak pemerintahan yang berwenang tidak pernah mengeluarkan pengumuman tersebut.
Dalam keterangan yang disampaikan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua juga mengingatkan agar publik tidak mengambil kesimpulan sebelum fakta dapat dipastikan. Seruan itu ditujukan kepada masyarakat luas termasuk ASN, dengan penekanan agar menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
Pemprov Papua kemudian menguatkan imbauan agar pemeriksaan dilakukan lewat kanal resmi pemerintah sebelum membagikan informasi serupa. Klarifikasi yang muncul setelah surat yang beredar sejak Sabtu, 18 Juli 2026 malam, diharapkan bisa menjadi pengingat agar masyarakat lebih waspada terhadap pesan beredar di media sosial yang mengatasnamakan pejabat, sehingga tidak memicu kekeliruan di lapangan dan tidak mengganggu aktivitas yang semestinya.
