jurnalistik.co.id – Perusahaan asal Tiongkok, Jingye, menyatakan akan mengejar kompensasi penuh terkait nasionalisasi British Steel oleh pemerintah Inggris. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pabrik baja yang merugi itu diambil alih menjadi kepemilikan publik.
Dalam rilis yang diumumkan pada Minggu, Jingye mengatakan pihaknya akan mencari “full compensation through legal means to the very end” melalui jalur hukum hingga “sampai akhir”. Langkah ini muncul setelah pemerintah menyelesaikan proses nasionalisasi pada Kamis.
Peristiwa itu berawal dari keputusan Jingye untuk menutup lokasi industri, yang menurut perusahaan tidak lagi layak secara finansial. Pemerintah Inggris kemudian mengambil alih kendali operasionalnya setahun lalu.
Nasionalisasi penuh menyusul kendali pemerintah
Pemerintah Inggris mulai mengendalikan kompleks pabrik Scunthorpe sekitar setahun yang lalu, setelah Jingye Group menyatakan rencana menutup lokasi tersebut karena dinilai tidak secara ekonomi dapat dipertahankan. Pada Kamis, tanaman industri tersebut dinasionalisasi sepenuhnya.
Sebelum pengambilalihan yang lebih luas ini, British Steel masih berada di bawah kepemilikan Jingye hingga pekan ini. Situasi tersebut dinilai membatasi ruang gerak pemerintah dalam menentukan arah masa depan perusahaan.
Pada April 2025, pemerintah mengambil alih operasi British Steel. Namun, penguasaan sepenuhnya baru terjadi setelah otoritas menyatakan langkah itu diperlukan untuk menjaga kemampuan nasional yang dianggap vital.
Regulasi kompensasi dan peran penilai independen
Seorang juru bicara pemerintah menyebutkan bahwa aturan kompensasi dalam bentuk rancangan dijadwalkan dirilis pada musim gugur. Aturan tersebut, menurut keterangan, akan menjabarkan proses kompensasi yang melibatkan penilai independen untuk menentukan apakah ada pembayaran yang dapat diberikan.
Jingye sendiri membeli pabrik baja di Lincolnshire pada 2020. Setahun kemudian, tepatnya pada bulan Maret tahun lalu, perusahaan meluncurkan konsultasi terkait penutupan, dengan menyatakan fasilitas itu rugi sebesar £700,000 setiap hari.
Pemerintah kemudian menyampaikan bahwa pengambilan alih dilakukan agar kemampuan produksi baja primer tetap dapat dipertahankan. Dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah, keputusan mengenai kelanjutan pabrik di tangan negara.
Konflik dagang berpotensi menekan hubungan London–Beijing
Berita Terkait
Nasionalisasi British Steel juga disebut berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara London dan Beijing. Kekhawatiran ini muncul bersamaan dengan persiapan Andy Burnham untuk memasuki Downing Street sebagai perdana menteri pada hari Senin.
Di sisi lain, Beijing bereaksi keras. Pada Jumat, kementerian perdagangan Tiongkok menyatakan langkah tersebut “firmly opposes and is strongly dissatisfied” atas keputusan pemerintah Inggris, serta menilai tindakan itu “seriously infringed” hak dan kepentingan Jingye.
Menurut pernyataan kementerian tersebut, langkah nasionalisasi juga “severely undermined the confidence of Chinese companies investing in the UK”. Beijing mengatakan akan mendukung perusahaan Tiongkok untuk melindungi hak mereka, meski tidak merinci bentuk dukungan yang dimaksud.
Sementara itu, juru bicara pemerintah Inggris pada Jumat mengatakan negosiasi komersial dengan produsen baja asal Tiongkok tidak menghasilkan kesepakatan yang “represented value to the taxpayer”. Pemerintah juga menyatakan tetap menghargai hubungan dengan Tiongkok dan terbuka pada investasi dari negara tersebut.
Dampak bagi pekerja dan biaya yang membebani negara
Fasilitas British Steel mempekerjakan sekitar 2,700 orang dan menopang industri lain di North Lincolnshire. Dalam beberapa tahun terakhir, pabrik menghadapi ketidakpastian yang cukup besar, baik dari sisi keberlanjutan operasional maupun arah kebijakan.
Laporan National Audit Office menyebutkan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan pabrik sekitar £1.3 juta per hari. Temuan ini memperlihatkan beban finansial yang terus berjalan selama masa transisi.
Menteri Bisnis, Peter Kyle, menyatakan membiarkan operasi ditutup bukanlah pilihan. Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menanggung biaya operasional “for the immediate future” atau untuk waktu dekat.
Kyle juga menggarisbawahi konsekuensi bila bisnis itu hilang. Ia mengatakan jika kemampuan itu menghilang, Inggris akan kehilangan akses produksi baja primer dan menjadi sepenuhnya bergantung pada pasokan global.
Sejarah kepemilikan negara dan langkah lanjutan
British Steel terakhir kali berada dalam kepemilikan negara pada 1988, ketika diprivatisasi oleh pemerintahan Perdana Menteri Margaret Thatcher. Perubahan status kali ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan peran industri baja tetap ada di dalam negeri.
Dengan Jingye yang kini menempuh jalur kompensasi melalui proses hukum, fokus berikutnya bergeser pada aturan yang akan dirilis pada musim gugur. Penilai independen yang disebut dalam rancangan regulasi akan menjadi kunci untuk menentukan apakah pembayaran kompensasi dapat dilakukan dan dalam bentuk apa.
Sementara itu, pemerintah juga menegaskan bahwa keputusan nasionalisasi diambil demi menjaga kemampuan vital, bukan semata-mata respons jangka pendek. Klaim kompensasi Jingye akan menjadi bagian dari rangkaian perhitungan politik, finansial, dan hubungan internasional yang kemungkinan terus berlanjut.
