jurnalistik.co.id – Masalah kita hari ini tidak berhenti pada segelintir pejabat yang keliru berbicara. Yang lebih mengkhawatirkan adalah cara bertutur yang perlahan menjadi kebiasaan: kelak ia dianggap wajar, lalu terus direplikasi dari satu level jabatan ke level berikutnya.
Praktik itu tampak hampir di seluruh jenjang pemerintahan. Dari kepala daerah, para menteri, hingga pimpinan lembaga negara, pola yang menonjol adalah pernyataan yang disampaikan tergesa-gesa, data yang dipelintir, serta nada yang merendahkan—tanpa koreksi yang memadai setelahnya.
Namun bahaya sesungguhnya muncul ketika publik mulai terbiasa, bahkan kelelahan. Media bergerak dengan klarifikasi, sementara “buzzer” sibuk membangun pembenaran. Di titik itulah etika komunikasi berubah fungsi: bukan lagi pagar untuk menjaga nalar publik, melainkan sekadar ritual yang datang saat krisis.
Di tengah kondisi tersebut, pendidikan tinggi justru dituntut hadir lebih tegas. Kampus, yang seharusnya menjadi tempat paling logis untuk merawat nalar masyarakat, sering kali memilih diam. Padahal, kata-kata kepala pemerintahan bukan sekadar pendapat pribadi; ia merupakan kebijakan yang dinyatakan, kontrak sosial yang dilafalkan di ruang publik.
Jika kampus terus membiarkan standar buruk itu berlangsung, yang diwariskan bukan hanya gaya komunikasi yang kasar. Yang diwariskan adalah model kepemimpinan yang gagal membedakan antara keberanian berbicara dan kebijaksanaan menimbang konsekuensi.
Kampus sebagai tempat lahirnya cara memimpin
Karena itu, kegagalan yang kita hadapi tidak bisa dimaknai semata-mata sebagai persoalan karakter individu. Ia berkaitan dengan desain proses belajar. Dalam praktik akademik, latihan debat kerap diarahkan untuk memenangkan pertarungan argumen, bukan untuk mengejar kebenaran.
Mahasiswa dibiasakan berbicara agar meyakinkan, tetapi tidak dilatih empati agar tidak melukai. Mereka diajari teknik “public speaking” untuk membuat pesan terdengar kuat, sementara pembiasaan untuk memahami dampak sosial dari satu kalimat dibiarkan kosong.
Berita Terkait
Demikian pula dengan kemampuan komunikasi yang sering dirancang sebagai “framing” untuk kebutuhan politis. Unsur konsekuensinya—termasuk bagaimana pernyataan seorang pejabat bisa memengaruhi investor, kelompok rentan, maupun kepercayaan internasional—lebih jarang ditempatkan sebagai materi inti yang diuji secara serius.
Akibatnya, yang tumbuh bukan hanya pribadi yang cerdas secara teknis. Yang muncul adalah lulusan yang mampu membuat dirinya didengar, tetapi belum tentu tahu kapan harus menahan diri. Mereka memiliki keterampilan untuk menyerang, namun kurang terlatih menjaga martabat lawan bicara dan martabat lembaga yang diwakilinya.
KurikuIum menentukan apakah etika dipelajari
Jika kita menelusuri silabus di banyak perguruan tinggi, pertanyaan yang mengusik adalah: seberapa sering ada mata kuliah wajib tentang “Etika Komunikasi Kebijakan Publik”? Pertanyaan lain yang sama pentingnya: seberapa jauh latihan analitis diarahkan untuk membaca dampak ujaran pejabat terhadap pihak-pihak yang terdampak?
Yang mendominasi kerap berisi logika pragmatis. Bagaimana membuat pesan viral, bagaimana menghadapi wartawan, dan bagaimana membingkai isu. Hampir tidak ada ruang yang cukup untuk berlatih proses batin dan tanggung jawab publik: bagaimana menimbang kata sebelum diucapkan, bagaimana mengoreksi diri di depan khalayak, atau bagaimana meminta maaf secara kelembagaan.
Padahal, bijaksana bukan bakat yang muncul begitu saja. Bijaksana adalah keterampilan. Ia adalah perpaduan antara literasi data, empati, dan kontrol diri—kemampuan untuk memahami bahwa setiap kalimat memiliki jejak, bahkan ketika dampaknya tidak terlihat seketika.
Etika komunikasi harus dipupuk, bukan ditinggalkan
Ketika keterampilan ini tidak ditempa, kita kemudian menuai pemimpin yang ucapannya meninggalkan luka dan menghadirkan ketidakpastian di masa depan. Itulah mengapa kegagalan kita hari ini terasa sebagai sebab, bukan sekadar kebetulan.
Dalam pandangan kolumnis, kampus semestinya kembali menata etika berujar: memimpin bukan berarti siapa paling lantang, melainkan siapa paling mampu menimbang secara bijak sebelum kata itu dilepaskan ke ruang publik.
Kolom ini ditulis oleh Dr.-phil. Ir. Arinafril, dosen dan peneliti Doktor Biogeografi dari Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Jerman; dosen Proteksi Tanaman Universitas Sriwijaya; dan dosen tamu Truong Dai hoc Nong Lam, Thai Nguyen, Vietnam.
