jurnalistik.co.id – Rencana penundaan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dinilai berpotensi menahan laju penjualan dan memicu perlambatan pasar otomotif. Di tengah pasar yang masih sangat sensitif terhadap harga, ketidakpastian seperti ini disebut bisa langsung mengubah keputusan beli konsumen.
Pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menilai insentif fiskal masih menjadi faktor kunci untuk menjaga daya saing EV di Indonesia. Menurut dia, keberadaan insentif membantu menurunkan total biaya kepemilikan atau total cost of ownership (TCO), sehingga kendaraan listrik tetap bisa bersaing dengan kendaraan berbahan bakar konvensional.
“Insentif fiskal berperan penting menurunkan total biaya kepemilikan (TCO) sehingga EV bisa tetap bersaing dengan kendaraan berbahan bakar konvensional,” kata Yannes lewat pesan singkat pada Rabu (27/5/2026).
Yannes menjelaskan, karakter konsumen domestik membuat peran insentif menjadi semakin penting. Saat ada sinyal kebijakan yang belum pasti, calon pembeli cenderung menahan diri dan memilih menunggu kepastian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan.
Dalam kondisi seperti itu, kata dia, penundaan kebijakan bisa memicu efek wait and see. Permintaan yang semula diharapkan bergerak bisa melemah dalam waktu singkat karena konsumen menunda pembelian, sementara sebagian lain memilih mencari opsi yang dianggap lebih terjangkau.
Ia juga menilai sebagian konsumen dapat beralih ke hybrid electric vehicle atau HEV jika penundaan insentif EV berlangsung. Pilihan itu dipandang lebih masuk akal bagi konsumen yang tetap ingin masuk ke kendaraan elektrifikasi, tetapi masih mempertimbangkan aspek harga dan beban kepemilikan.
“Selain itu, jika penundaan terjadi, konsumen diperkirakan cenderung wait and see atau beralih ke hybrid (HEV) yang lebih terjangkau, sehingga pasar berisiko lesu secara tiba-tiba,” ujarnya.
Tekanan di sisi permintaan, menurut Yannes, tidak berhenti pada perilaku konsumen. Dampaknya juga berpotensi menjalar ke strategi pelaku industri, mulai dari agen pemegang merek atau APM hingga jaringan pasok yang menopang pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik.
Ia menyebut APM berpotensi menahan ekspansi produksi jika pasar menunjukkan sinyal melemah. Pada saat yang sama, target tingkat komponen dalam negeri atau TKDN juga bisa ikut disesuaikan mengikuti arah kebijakan dan daya serap pasar.
Lebih jauh, penundaan insentif dinilai dapat memberi tekanan pada keberlangsungan rantai pasok industri kecil dan menengah atau IKM yang terlibat dalam ekosistem kendaraan listrik. Situasi ini, kata Yannes, bisa memperlambat momentum elektrifikasi nasional yang selama ini sedang dibangun.
“Kondisi ini berisiko fatal serta menjauhkan Indonesia dari target kedaulatan elektrifikasi nasional. Semoga tidak lebih dari satu bulan penundaannya,” ujar Yannes.
Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan seperti ini juga berpotensi mengganggu ritme pelaku usaha yang selama ini menyiapkan pasar EV secara bertahap. Ketika insentif belum jelas, pelaku industri cenderung lebih berhitung dalam menyusun langkah promosi, produksi, dan perluasan pasar, karena minat konsumen sangat dipengaruhi oleh besaran biaya yang harus ditanggung sejak awal.
Situasi tersebut membuat pasar kendaraan listrik menjadi sangat rentan terhadap perubahan sentimen. Bagi konsumen, keputusan membeli bukan hanya soal teknologi baru, tetapi juga soal kepastian apakah harga yang dibayar masih masuk akal dibandingkan manfaat yang diterima. Karena itu, sinyal kebijakan yang lambat sering kali langsung tercermin pada sikap menunggu dari calon pembeli.
Yannes menegaskan, daya dorong insentif masih dibutuhkan agar proses transisi ke kendaraan elektrifikasi tidak tersendat di tengah jalan. Selama struktur biaya belum benar-benar kompetitif, insentif tetap menjadi penopang penting untuk menjaga minat pasar, mempertahankan laju adopsi, dan mencegah penurunan permintaan berlangsung terlalu cepat.
