jurnalistik.co.id – Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dilaporkan memblokir promosi delapan perwira Angkatan Laut yang masuk daftar kenaikan pangkat menjadi laksamana bintang satu. Langkah yang disebut kontroversial itu memicu gejolak di internal Pentagon dan Kongres AS, sekaligus memunculkan pertanyaan tentang siapa yang dipilih untuk naik jabatan di lingkungan militer Amerika Serikat.
Pejabat dan mantan pejabat senior AS mengungkapkan bahwa delapan perwira yang dibatalkan promosinya itu termasuk dua perwira wanita dan dua perwira kulit hitam. Dalam laporan The Wall Street Journal yang dikutip pada Senin (1/6/2026), Hegseth juga disebut berupaya mencegah sejumlah laksamana bintang satu untuk mendapatkan bintang kedua mereka.
Menurut laporan tersebut, langkah Hegseth tergolong tidak biasa. Dampaknya, pimpinan Angkatan Laut disebut menunda rencana promosi kelompok perwira senior selama berbulan-bulan karena perdebatan yang berlangsung alot. Situasi ini membuat proses kenaikan pangkat di tubuh militer menjadi sorotan terbuka di Washington DC.
Pemeriksaan daftar promosi yang dinilai tidak lazim
Pemeriksaan ketat Hegseth terhadap daftar promosi itu dipandang tidak biasa dan memunculkan kekhawatiran di Pentagon maupun Kongres. Sejumlah pihak menilai Hegseth bisa saja menempatkan perwira yang mungkin sejalan dengan kebijakannya, sementara perwira lain yang dinilai layak justru diabaikan.
Beberapa pejabat militer juga secara pribadi mempertanyakan apakah Hegseth menargetkan perwira tertentu karena ras, jenis kelamin, atau keterkaitannya dengan kebijakan keberagaman dan inklusi. Pertanyaan itu mengemuka di tengah perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana promosi militer seharusnya dilakukan.
Kepala Pentagon membela pendekatan tersebut. Ia menegaskan bahwa para pemimpin sipil memang diberi wewenang untuk memilih laksamana atau jenderal mana yang akan memberi nasihat kepada mereka tentang masalah militer. Dengan alasan itu, proses penentuan promosi dan penugasan pejabat senior disebut tetap berada dalam kewenangan pimpinan sipil di departemen pertahanan.
Namun, menurut beberapa pejabat, Hegseth bersikeras bahwa pemerintahan sebelumnya mempromosikan perwira-perwira tertentu secara tidak pantas di seluruh militer. Ia juga disebut menilai ada kandidat-kandidat berkualitas lain yang diabaikan demi memenuhi kuota keberagaman.
Dari sisi pemerintahan sebelumnya, pejabat pemerintahan Biden menegaskan bahwa promosi militer mereka didasarkan pada prestasi, bukan kuota. Perbedaan pandangan ini menambah tajam perdebatan tentang standar promosi dan cara militer AS menentukan pejabat seniornya.
Respons Pentagon dan perdebatan meritokrasi
Juru Bicara Utama Pentagon, Sean Parnell, menyampaikan pernyataan resmi kepada wartawan. Ia mengatakan, “Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, promosi militer diberikan kepada mereka yang memang pantas mendapatkannya.”
Parnell kemudian menambahkan, “Departemen tidak akan pernah mempertimbangkan warna kulit atau jenis kelamin seorang anggota militer sebagai faktor dalam promosi. Di bawah Presiden Trump dan Menteri Hegseth, meritokrasi berkuasa penuh di Departemen Perang.”
Pernyataan itu menunjukkan bahwa Pentagon berusaha menempatkan promosi militer semata-mata dalam kerangka prestasi. Namun, di saat yang sama, laporan The Wall Street Journal menggambarkan adanya ketegangan internal akibat cara Hegseth menyaring nama-nama calon perwira senior yang hendak naik pangkat.
Isu ini juga makin mencuat karena menyangkut delapan perwira sekaligus, termasuk dua perempuan dan dua perwira kulit hitam. Komposisi itu ikut mendorong munculnya dugaan bahwa proses yang ditempuh Hegseth tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga membuka ruang tafsir tentang kemungkinan adanya pertimbangan lain di luar prestasi.
Dalam laporan yang sama, Hegseth juga disebut sedang mendorong promosi Kapten William Francis Jr, seorang anggota Navy SEAL yang kini menjabat sebagai asisten militer khususnya. Francis disebut telah berulang kali diabaikan oleh dewan promosi sebelumnya, sehingga namanya kembali menjadi bagian dari perdebatan mengenai siapa yang layak memperoleh kenaikan pangkat.
Pada akhirnya, kasus ini memperlihatkan bagaimana promosi di tubuh Angkatan Laut AS bukan sekadar urusan administrasi kepegawaian. Di tengah tuduhan, pembelaan, dan pertanyaan yang saling bertabrakan, nama Pete Hegseth kini ikut menempel pada perdebatan yang lebih besar tentang meritokrasi, kewenangan pimpinan sipil, dan arah kebijakan personalia militer di Amerika Serikat.
