jurnalistik.co.id – Boyolali menjadi sorotan setelah Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) meminta perhatian pemerintah daerah terhadap madrasah. PGIN menilai penganggaran pendidikan di tingkat kabupaten belum sepenuhnya berkeadilan bagi lembaga di bawah Kementerian Agama.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno, usai melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Boyolali, Jawa Tengah, pada Senin (27/7/2026). Menurut Hadi, arah alokasi APBD diharapkan tidak hanya terfokus pada sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan.
Hadi menekankan bahwa madrasah juga perlu mendapatkan bagian dari program dan dukungan daerah. Dengan begitu, kebijakan daerah bisa menjangkau kebutuhan guru maupun siswa yang belajar di madrasah.
Bentuk perhatian yang diminta
PGIN menyampaikan bahwa perhatian Pemkab Boyolali dapat diwujudkan dalam berbagai skema. Fokusnya adalah adanya dukungan yang bisa langsung dirasakan oleh guru madrasah dan siswa madrasah.
Hadi menyebut, salah satu kemungkinan dukungan adalah pemberian insentif bagi guru serta bantuan berupa BOP untuk siswa. Ia juga menyampaikan bahwa opsi kebijakan tersebut nantinya dibahas lebih lanjut di DPRD.
“Tentunya nanti mau berupa hibah atau apa biar digodok Komisi IV karena sudah kami kirimkan referensi dari beberapa kabupaten/kota termasuk Magelang dan Bantul,” kata Hadi.
Dalam kesempatan itu, Hadi menggambarkan bahwa PGIN telah menyiapkan referensi dari sejumlah daerah. Referensi itu, menurutnya, menjadi bahan bagi Komisi IV untuk mengolah aspirasi terkait penganggaran bagi madrasah.
APBD pendidikan dinilai belum merata
PGIN juga menyoroti komposisi anggaran pendidikan di Boyolali. Hadi mengatakan, porsi yang ada dinilai belum sepenuhnya berkeadilan jika hanya diarahkan pada sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan.
Ia menyadari secara kelembagaan madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Meski demikian, Hadi berharap keberadaan madrasah tidak disampingkan dalam pembagian hibah maupun BOP dari Pemkab Boyolali.
Berita Terkait
“Yang akan kami perjuangkan APBD ini harusnya bukan hanya untuk diknas (dinas pendidikan), apalagi APBD Boyolali kan 20 persen lebih untuk anggaran pendidikan. Maka jangan sampai ini hanya yang menikmati diknas saja, tapi Kemenag selaku di bawah Pemkab Boyolali kita juga ikut kontribusi mencerdaskan anak-anak Boyolali,” ungkapnya.
Pernyataan Hadi menegaskan adanya harapan agar dukungan daerah tidak berhenti pada satu lini pengelola pendidikan. Ia berangkat dari prinsip agar tujuan pendidikan di Boyolali dapat dirasakan lintas lembaga.
Di bagian lain, Hadi menyatakan bahwa tuntutan PGIN tidak menitikberatkan besaran angka tertentu. Menurutnya, yang paling penting adalah adanya perhatian dan keberpihakan yang nyata untuk madrasah.
“Harapan kami agar Pemkab Boyolali ini peduli dan memberikan sesuatu pada madrasah. Terkait nominal kami tidak menuntut yang penting ada,” kata dia.
DPRD menyatakan akan mengupayakan hibah dan BOP
Wahyono, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Boyolali, menyampaikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tersebut. Ia mengatakan Komisi IV akan mengupayakan agar madrasah memperoleh bantuan hibah dan BOP dari Pemkab Boyolali.
Wahyono menegaskan bahwa seluruh anggota Komisi IV menerima masukan dari PGIN. Ia juga menyatakan komitmen untuk mendukung proses yang diperlukan agar aspirasi itu dapat dibahas secara internal.
“Kami akan memperjuangkan itu dan intinya kami di seluruh anggota Komisi IV tadi menerima kami akan support ,” katanya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan segera menggelar rapat internal untuk membahas aspirasi PGIN tersebut. Menurutnya, pembahasan akan berfokus pada penyampaian PGIN beserta data pendukung yang dibawa dalam audiensi.
“Intinya apa yang disampaikan oleh PGIN dengan data mendukung itu. Kami akan memperjuangkan semaksimal mungkin,” katanya.
Dengan adanya audiensi itu, tahapan berikutnya berada pada mekanisme rapat internal Komisi IV DPRD Boyolali. PGIN berharap proses penggodokan kebijakan dapat menghasilkan dukungan yang juga menjangkau madrasah, sebagaimana yang disampaikan dalam pertemuan.
Permintaan PGIN pada akhirnya mengarah pada satu tujuan: agar alokasi APBD tidak hanya menyasar sekolah negeri di bawah Dinas Pendidikan, melainkan juga madrasah. Porsi pendidikan yang lebih besar di Boyolali, menurut PGIN, semestinya berbanding lurus dengan pemerataan dukungan bagi guru dan siswa pada berbagai bentuk layanan pendidikan.
