jurnalistik.co.id – Venezuela secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait keputusannya menarik diri dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Jumat (24/7/2026). Langkah tersebut diiringi pencabutan keterikatan pada Statuta Roma.
Dalam penjelasan yang disampaikan, pemerintah Venezuela menilai keputusan tersebut telah mempertimbangkan isu kebijakan dan arah pengawasan ICC sejak beberapa waktu terakhir. Opsi penarikan diri dipaparkan sebagai respons atas tuduhan yang menyoroti adanya bias geografis di dalam lembaga.
Bias geografis sebagai dasar
Menteri Luar Negeri Venezuela, Felix Plasencia Gonzalez, menyatakan pengunduran diri itu dilatarbelakangi oleh tuduhan bias geografis dalam tubuh ICC. Menurutnya, ICC dinilai secara tidak proporsional menargetkan negara-negara berkembang atau Global South, khususnya negara di Afrika dan Amerika Latin.
Plasencia menempatkan alasan tersebut sebagai pertimbangan utama ketika pemerintah menyampaikan pemberitahuan resmi ke PBB. Ia menggambarkan fokus penyelidikan ICC yang, menurut Venezuela, lebih banyak mengarah pada kawasan tertentu dibanding yang lain.
Sejalan dengan itu, pemimpin Venezuela Delcy Rodriguez juga melontarkan kritik terhadap ICC. Rodriguez menuding lembaga tersebut telah dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang negaranya.
Rodriguez mengatakan, “Mahkamah Pidana Internasional telah dipolitisasi sedemikian rupa untuk menyerang rakyat Venezuela dan negara, sehingga kami tidak percaya pada organisasi atau lembaga semacam itu,” sebagaimana dikutip dari Reuters.
Keputusan yang disebut dipersiapkan sejak 2025
Venezuela menegaskan keputusan keluar dari ICC bukan langkah mendadak. Dalam penelusuran peristiwa yang disebut menjadi dasar, langkah tersebut diperkirakan telah disiapkan sejak Desember 2025.
Pada periode itu, Majelis Nasional Venezuela memungut suara untuk mencabut undang-undang yang meratifikasi Statuta Roma. Pencabutan tersebut disebut sebagai langkah yang membuka jalan bagi penarikan diri dari ICC.
ICC sendiri didirikan untuk mengadili sejumlah kategori kejahatan, yakni kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, serta kejahatan agresi. Lembaga yang berbasis di Den Haag, Belanda, menjalankan penyelidikan dan proses hukum terkait dugaan pelanggaran berat tersebut.
Penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan di Venezuela
Berita Terkait
Dalam konteks Venezuela, ICC melakukan penyelidikan terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses tersebut berjalan melalui tahapan evaluasi yang kemudian mengarah pada pembukaan penyelidikan formal.
Pada 2020, ICC menyatakan terdapat dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa pejabat sipil, anggota angkatan bersenjata, serta individu pro-pemerintah telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Venezuela setidaknya sejak 2017. Penilaian itu menjadi pijakan awal sebelum proses ditingkatkan ke tahap berikutnya.
Jaksa ICC saat itu, Karim Khan, yang menjabat sejak 2021, kemudian membuka penyelidikan formal pada akhir tahun tersebut. Langkah penanganan tersebut ditolak keras oleh Pemerintah Venezuela.
Pemerintah Venezuela, yang saat penyelidikan berlangsung dipimpin Nicolas Maduro, menilai ICC tidak sejalan dengan kepentingan negaranya. Dalam laporan kronologi yang disebut, salah satu hambatan utama datang dari kurangnya kerja sama dari pemerintah yang bersangkutan.
Akibat tidak adanya kerja sama yang memadai, ICC akhirnya resmi menutup kantornya di Caracas pada Januari 2025. Penutupan itu muncul setelah proses penyelidikan berlangsung selama bertahun-tahun, meski hubungan kelembagaan antara ICC dan pemerintah Venezuela berada dalam posisi yang tidak kooperatif.
Dinamika internal ICC di hari yang sama
Pengunduran diri Venezuela terjadi bersamaan dengan dinamika internal di tubuh ICC. Pada hari yang sama, negara-negara anggota ICC menggelar pemungutan suara untuk memberhentikan Karim Khan dari posisinya sebagai jaksa penuntut.
Pemecatan tersebut dilandasi tuduhan pelanggaran seksual. Karim Khan sendiri membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Menurut dua sumber diplomatik yang berbicara secara anonim, sebanyak 82 dari 125 negara anggota ICC memberikan suara mendukung pemecatan Karim Khan. Informasi itu sekaligus menggambarkan bagaimana proses internal ICC berjalan paralel dengan keputusan Venezuela menarik diri.
Dengan latar tersebut, penarikan diri Venezuela menambah kompleksitas situasi yang melibatkan ICC. Di satu sisi, Venezuela mendorong narasi bahwa lembaga dinilai bias terhadap kawasan tertentu. Di sisi lain, perjalanan penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Venezuela telah mencapai tahap yang panjang, termasuk penutupan kantor di Caracas pada Januari 2025.
Keputusan resmi Venezuela yang disampaikan kepada PBB pada 24/7/2026 menutup satu bab keterikatan negara tersebut pada Statuta Roma. Namun, pemerintah Venezuela tetap menggarisbawahi posisi mereka terkait penilaian atas cara ICC bekerja, khususnya terkait tuduhan bias geografis dan tuduhan politisasi.
Selanjutnya, peristiwa pemungutan suara internal ICC dan keluarnya Venezuela dari yurisdiksi lembaga akan terus menjadi sorotan. Publik dan negara-negara terkait akan memantau bagaimana proses hukum dan penyelidikan yang sudah berjalan memasuki fase berikutnya setelah perubahan sikap Venezuela.
