jurnalistik.co.id – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menilai hasil survei yang menempatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi bisa menjadi umpan balik yang berguna bagi pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Daniel kepada Kompas.com pada Minggu (9/8/2026).
Daniel mengatakan, temuan survei tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan kerja pemerintahan. “Hasil survei bisa menjadi salah satu masukan yang berharga untuk semakin memperkuat kinerja,” ujar Daniel.
Menurut Daniel, sekalipun survei menunjukkan gambaran elektabilitas, fokus utama tetap pada kerja nyata pemerintah. Ia menekankan agar pemerintahan Prabowo memastikan program-program berjalan dengan baik dan memberi dampak.
Daniel menjelaskan bahwa arah kerja pemerintah perlu terlihat dalam perubahan yang dirasakan publik. “Dan berdampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu menjawab berbagai tantangan yang ada khususnya dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, bergeraknya sektor riil ekonomi, semakin kuatnya petani dan sektor pangan,” kata Daniel.
Daniel menyebut kebutuhan untuk memastikan program yang dijalankan mampu menjawab problem-problem yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat mempertahankan kepercayaan serta memastikan capaian terbaca oleh publik.
Sementara itu, survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO) memotret posisi Prabowo dalam simulasi bila pemilihan presiden digelar saat ini. Dalam rilisnya, IPO menempatkan Prabowo sebagai figur yang paling banyak dipilih responden.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyatakan bahwa dalam simulasi terbuka—di mana responden bebas menjawab tanpa intervensi—Prabowo masih berada di posisi teratas. “Dalam simulasi terbuka, di mana responden bebas menjawab tanpa intervensi, nama Presiden Prabowo Subianto masih berada di posisi teratas, meskipun memang tidak signifikan meninggalkan nama-nama yang lain,” kata Dedi.
Berita Terkait
Dedi juga menilai bahwa keunggulan Prabowo di atas figur lainnya menunjukkan pengaruh posisi sebagai presiden terhadap tingkat keteringatan masyarakat atau top of mind. Dengan kata lain, kedudukan Prabowo saat ini turut berperan dalam pembentukan preferensi responden.
Kendati demikian, Dedi menegaskan bahwa posisi Prabowo sebagai pemuncak elektabilitas belum sepenuhnya aman. Ia menilai keberlanjutan dukungan masyarakat akan sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menghadirkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh publik.
“Ingatan publik semacam ini perlu dijaga, tentu dengan kebijakan yang dekat dengan kebutuhan publik, jika semua program Presiden diterima dan mendapat penilaian baik, akan menjadi lebih bagi Presiden Prabowo untuk kembali memenangi kontestasi di periode keduanya,” ujar Dedi.
Dalam hasil survei, Prabowo tercatat memperoleh elektabilitas 23,4 persen. Di bawahnya, terdapat Gubernur Jawa Barat dengan elektabilitas 21,7 persen, disusul mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan (11,5 persen), Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (4,5 persen), mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (4,1 persen), dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (3,9 persen).
Bagi PKB, survei tersebut dipandang sebagai masukan yang dapat digunakan untuk membaca kondisi politik sekaligus menyusun fokus kerja pemerintahan ke depan. Dengan bahasa yang menekankan perbaikan kinerja, Daniel menilai hasil survei dapat ditransformasikan menjadi dorongan agar program pemerintahan semakin kuat dan tepat sasaran.
Sekaligus, penekanan Daniel pada dampak kebijakan menunjukkan bahwa ia mengaitkan hasil survei dengan kebutuhan agar program benar-benar menjawab kebutuhan publik. Ia menyebut peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, bergeraknya sektor riil ekonomi, serta menguatnya petani dan sektor pangan.
Di sisi lain, rumusan yang disampaikan Dedi IPO menempatkan faktor keberlanjutan dukungan sebagai hal yang menentukan. Elektabilitas yang tinggi, menurutnya, perlu dijaga melalui kebijakan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat serta memastikan program mendapat penerimaan dan penilaian baik.
Dengan demikian, hasil survei diperlakukan sebagai bahan evaluasi, baik bagi pemerintah maupun untuk membaca dinamika elektabilitas. Dalam pandangan PKB, pekerjaan pemerintahan tetap menjadi penentu, sedangkan survei menjadi bagian dari masukan untuk memperkuat arah kerja tersebut.
