jurnalistik.co.id – Jawaban Presiden Prabowo Subianto kepada The Economist tidak layak dibaca sebagai penutup perdebatan, melainkan sebagai awal kontrak politik yang lebih jelas. Lewat surat jawaban yang dimuat di rubrik Letters, ia berusaha merapikan ulang cara publik memahami dua isu besar: demokrasi dan militerisme.
Pada 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan artikel panjang berjudul “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Dalam edisi cetaknya pada 16 Mei 2026, artikel tersebut muncul dengan judul “Archipelagoing fast”. Pokok kritiknya tajam: Prabowo dinilai terlalu boros secara fiskal, terlalu intervensionis secara ekonomi, dan terlalu dekat dengan bayang-bayang otoritarianisme, terutama karena meningkatnya peran militer dalam kehidupan publik.
Publik Indonesia, menurut tulisan ini, tidak mengetahui bahwa Prabowo menjawab artikel tersebut secara langsung. Pada 10 Juni 2026, The Economist justru memuat surat jawaban Prabowo di rubrik Letters dengan judul “President Prabowo Subianto responds to our recent briefing”. Dengan demikian, banyak orang menyaksikan bahwa Presiden Indonesia tidak hanya dikritik media internasional, tetapi juga menjawab kritik itu di forum yang sama.
Jawaban Prabowo penting bukan semata karena ia membela kebijakannya. Ia juga mencoba membingkai ulang dua isu yang menempel pada pemerintahannya. Dua isu itu menjadi jantung kritik The Economist, sekaligus ruang di mana Prabowo ingin menegaskan posisi politiknya secara lebih tegas.
Kritik soal demokrasi dan upaya mendefinisikan ulang
Dalam jawabannya, Prabowo berupaya menyatakan bahwa pemerintahannya tidak sedang menjauh dari demokrasi. Ia menekankan bahwa yang dicari adalah bentuk demokrasi yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi rakyat.
Tentang demokrasi, Prabowo menyatakan bahwa ia percaya pada demokrasi. Ia menyebut demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia. Penegasan ini menempatkan pembahasan pada prinsip dasar, bukan hanya pada tampilan kebijakan.
Prabowo juga mengingatkan bahwa ia mengikuti proses demokrasi berkali-kali. Ia ikut kontestasi politik sejak 2004, kalah berulang kali, dan baru menang pada 2024. Dengan runtutan itu, ia hendak menunjukkan bahwa legitimasinya tidak diperoleh lewat jalan pintas, melainkan melalui proses Pemilu yang panjang, melelahkan, dan terbuka.
Argumen tersebut menjadi penting karena kritik terhadap Prabowo hampir selalu kembali pada masa lalunya sebagai mantan perwira tinggi TNI. Kecurigaan tentang gaya kepemimpinannya yang terlalu keras, terlalu terpusat, atau terlalu militeristik memang tidak muncul dari ruang kosong. Namun, jawaban Prabowo ingin menegaskan bahwa ia sadar betul cara masa lalunya dibaca untuk menilai pemerintahannya.
Karena itu, Prabowo merasa perlu menegaskan: Indonesia adalah demokrasi dan akan tetap menjadi demokrasi. Pernyataan semacam itu tidak boleh berhenti sebagai retorika.
Kritik sebagai standar, bukan gangguan
Jika komitmen demokratis dinyatakan terbuka di hadapan media internasional, maka komitmen itu seharusnya menjadi standar untuk menilai pemerintahannya sendiri. Dalam logika yang ditawarkan Prabowo, kritik harus tetap hidup, bukan dimatikan oleh kekhawatiran.
Bila demokrasi adalah sistem terbaik, maka Parlemen harus tetap bermakna. Pers harus tetap bebas. Penegakan hukum harus tetap adil. Sementara itu, kekuasaan eksekutif harus tetap dibatasi oleh institusi. Daftar prinsip yang muncul di sini tidak untuk mengganti kritik, melainkan untuk menempatkannya pada rel yang dapat diuji.
Di sinilah jawaban Prabowo menarik: ia tidak menolak kritik sebagai gangguan. Prabowo justru mengatakan bahwa kritik adalah sesuatu yang sehat dan penting dalam demokrasi. Ini berbeda dari kecenderungan banyak pemimpin yang melihat kritik sebagai serangan terhadap negara.
Dalam artikel The Economist yang dikutip, kekhawatiran itu digambarkan sebagai potensi Indonesia bergerak menuju demokrasi yang makin sempit. Jawaban Prabowo membalas kekhawatiran tersebut dengan pesan bahwa demokrasi tidak harus berarti polarisasi permanen, permusuhan politik tanpa akhir, atau kelumpuhan pemerintahan.
Dengan membaca kritik dan surat jawaban sebagai rangkaian yang saling melengkapi, proses politik dapat dipahami sebagai ruang kontrak yang sedang diperjelas. Kontrak itu menuntut semua pihak tetap berada di jalur yang sama: menguji kekuasaan dengan standar demokrasi yang nyata, bukan dengan prasangka yang mengunci debat sejak awal.
Pada akhirnya, jawaban itu juga menjadi cara untuk merespons cara pertanyaan besar dibangun sejak awal. Penulis, Dr Aristo Purboadji, menempatkan respons Prabowo dalam kerangka tersebut: mengubah titik temu perdebatan dari sangkaan menuju ukuran yang bisa diverifikasi dalam praktik demokrasi.
