jurnalistik.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung rencana penghematan anggaran pertahanan sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan. Pernyataan itu mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, yang menekankan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus berorientasi pada kepentingan nasional sekaligus kesejahteraan rakyat.
Dave menilai pernyataan Prabowo merupakan penegasan mengenai arah pengelolaan anggaran negara. “Kami memandang pernyataan Presiden Prabowo sebagai penegasan bahwa setiap kebijakan pengelolaan APBN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat,” kata Dave saat dihubungi wartawan, Sabtu (18/7/2026).
Menurut Dave, efisiensi belanja negara dipandang sebagai instrumen agar tiap alokasi anggaran dapat memberi manfaat yang optimal. “Termasuk dalam mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan tanpa mengabaikan kebutuhan strategis negara,” imbuhnya.
Orientasi pengelolaan APBN dan kebutuhan strategis
Dave juga mengingatkan bahwa sektor pertahanan memiliki karakter yang berbeda dibanding pos anggaran lainnya. Baginya, pertahanan terkait langsung dengan kepentingan jangka panjang bangsa sehingga penyesuaian tidak bisa dilakukan secara serampangan.
Oleh sebab itu, ia menilai setiap penyesuaian anggaran perlu dilakukan secara terukur. “Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” kata Dave.
Ia menambahkan bahwa dalam proses penataan anggaran, pemerintah perlu lebih dulu memastikan adanya perencanaan yang matang. “Efisiensi tentu penting, namun tetap harus mampu menjaga kesiapan operasional, profesionalisme prajurit, serta kesinambungan program pembangunan kekuatan pertahanan nasional,” lanjutnya, dengan menegaskan perlunya mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan tantangan keamanan yang terus berubah.
Dave menilai pertahanan dan kesejahteraan tidak berdiri sendiri. Ia melihat keduanya sebagai dua pilar yang saling melengkapi untuk mewujudkan Indonesia yang kuat sekaligus memastikan rakyat memperoleh manfaat dari kebijakan anggaran.
Di sisi pengawasan, Dave menyatakan Komisi I DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran secara konstruktif. “Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran secara konstruktif sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa tujuan tersebut dapat dicapai secara seimbang. Menurut Dave, keseimbangan itu ditopang oleh perencanaan yang cermat, tata kelola anggaran yang efektif, serta kebijakan yang berpijak pada kepentingan nasional.
Berita Terkait
“Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel, dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dan agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah,” katanya.
Gagasan penghematan Prabowo untuk menghapus kemiskinan
Dalam kesempatan sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan menghemat anggaran untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Ia juga menyebut kemungkinan pemangkasan pada anggaran pertahanan dan polisi bila diperlukan.
Prabowo menyatakan rencana penghematan tersebut saat Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, pada Jumat (17/7/2026). “Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” ucap Prabowo.
Prabowo juga menanyakan kesiapan personel TNI-Polri yang hadir. Ia merespons dengan pertanyaan langsung terkait kerelaan untuk pengurangan anggaran, serta meminta tanggapan atas opsi penghematan yang disinggung.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan, “Rela TNI? Rela polisi? Aku tanya TNI bukan kau. Rela ya kurangi? Ikhlas? Kok ikhlas, ikhlas, ikhlas,” ucap dia.
Usai pernyataan tersebut, jajaran TNI-Polri yang hadir menyatakan siap bila anggarannya dikurangi. Pernyataan itu menjadi bagian dari sinyal politik yang mengaitkan efisiensi anggaran dengan prioritas pemberantasan kemiskinan.
Dave menilai, framing yang menghubungkan efisiensi belanja negara dengan agenda kesejahteraan memang perlu dipahami dalam kerangka pengelolaan APBN. Namun, menurut dia, kebijakan yang terkait pertahanan tetap harus menempatkan aspek kesiapan operasional dan kesinambungan program sebagai batas yang tidak boleh ditawar.
Dengan demikian, respons Komisi I DPR yang disampaikan Dave lebih menekankan pada prinsip keseimbangan: upaya mempercepat penuntasan kemiskinan dapat didukung melalui efisiensi, tetapi kebutuhan strategis negara tetap perlu dijaga melalui perencanaan yang terukur dan akuntabel.
Di akhir pandangannya, Dave menegaskan bahwa DPR akan mengawal arah kebijakan anggaran lewat fungsi pengawasan dan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami akan memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara akuntabel,” pungkasnya, sekaligus menegaskan keterkaitan antara penguatan pertahanan dan prioritas pembangunan nasional.
