jurnalistik.co.id – Natalius Pigai membantah kabar yang menyebut dirinya meminta masyarakat berbelanja Rp 1 juta per bulan di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) alias Kopdes. Bantahan itu disampaikan sebagai respons atas narasi yang beredar di media sosial.
Dalam pernyataan yang dikutip dari siaran pers, Pigai menegaskan batasan informasi resmi yang dapat dipercaya. “Saya tegaskan, komentar resmi saya hanya ada di akun media sosial X milik saya saja,” ucap Pigai, Sabtu (18/7/2026).
Pigai juga mengimbau publik agar lebih hati-hati saat menerima informasi dari jejaring sosial. Ia meminta masyarakat mengutamakan informasi dari media massa yang kredibel serta menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik.
“Jangan lagi percaya sumber tidak jelas!” tegas dia.
Menurut Pigai, penyebaran informasi yang tidak benar dapat menurunkan kredibilitas pihak yang menyebarkannya. Pernyataan ini sekaligus menjadi penekanan bahwa klaim yang beredar tidak seharusnya diterima mentah tanpa verifikasi.
Selain Pigai, Kementerian HAM juga ikut merespons narasi tersebut melalui keterangan resmi. Kepala Biro Umum, Protokol dan Hubungan Masyarakat Kementerian HAM, Pungka M Sinaga, menyatakan klarifikasi atas tuduhan yang mengaitkan Pigai dengan imbauan belanja.
Pungka menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berasal dari menteri. “Kementerian HAM menegaskan bahwa pernyataan tersebut bukan berasal dari Menteri HAM dan tidak pernah disampaikan dalam forum resmi maupun komunikasi publik lainnya,” ucapnya, dilansir dari laman resmi Kemenham.
Berita Terkait
Langkah bantahan serupa juga disebut dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Melalui laman resmi lembaga tersebut, Komdigi menilai klaim yang menyebut Pigai meminta belanja Rp 1 juta per bulan di Kopdes Merah Putih sebagai informasi yang tidak benar.
“Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM) Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp 1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar,” tulis laman tersebut.
Hingga saat ini, penyangkalan dari pejabat terkait disertai penekanan agar masyarakat memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kompas.com juga menyatakan bahwa unggahan yang mengklaim adanya imbauan belanja Rp 1 juta per bulan tersebut termasuk hoaks.
Dengan adanya bantahan berlapis dari pihak yang terkait, isu yang beredar di media sosial diharapkan tidak lagi dipandang sebagai informasi resmi. Publik diminta mengikuti jalur informasi yang kredibel dan memastikan kejelasan sumber sebelum merespons suatu kabar.
Dalam respons tersebut, Pigai menempatkan klarifikasi sebagai upaya menghentikan salah tafsir yang bermula dari unggahan di ruang digital. Ia menggarisbawahi bahwa narasi yang beredar tidak bisa langsung diasumsikan sebagai arahan resmi, karena asal-usul informasi harus ditelusuri terlebih dahulu. Dengan cara itu, publik diharapkan memahami perbedaan antara pernyataan yang benar-benar berasal dari pejabat dengan klaim yang hanya menempelkan nama pihak tertentu.
Ia juga menekankan bahwa verifikasi menjadi bagian dari kehati-hatian publik dalam merespons isu. Seruan untuk lebih selektif tersebut sejalan dengan pandangannya mengenai pentingnya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk rujukan dari kanal komunikasi yang kredibel. Menurutnya, ketika informasi tidak melalui proses pengecekan, dampak yang muncul bukan hanya kesalahpahaman, tetapi juga berpotensi memperbesar kebingungan di masyarakat.
Di sisi lain, klarifikasi dari lingkungan kementerian disebut memperkuat bahwa tuduhan yang mengaitkan Pigai dengan imbauan belanja tidak memiliki dasar dalam forum resmi maupun komunikasi publik. Baik Kementerian HAM maupun Komdigi sama-sama menilai klaim tersebut keliru, sehingga publik tidak perlu memperlakukan narasi tersebut sebagai informasi valid. Penegasan itu sekaligus mengarahkan audiens untuk kembali merujuk pada pernyataan resmi yang dipublikasikan melalui kanal institusi.
Seiring penyangkalan dari beberapa pihak, publik diharapkan tidak sekadar ikut menyebarkan, melainkan menahan diri sebelum membagikan kabar. Sikap menunggu kejelasan sumber dinilai menjadi langkah paling aman agar informasi yang beredar tidak merugikan pihak terkait maupun menyesatkan opini publik. Dalam perkembangan pemberitaan, Kompas.com juga turut menyebut unggahan yang beredar mengenai imbauan belanja Rp 1 juta per bulan sebagai hoaks.
