jurnalistik.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melanjutkan program bantuan pendidikan untuk memastikan akses belajar tidak terputus karena kendala ekonomi. Pada tahun ajaran 2026/2027, sebanyak 7.380 siswa SMA/SMK/MA sederajat menerima dukungan tersebut.
Penyaluran berlangsung di Gelanggang Remaja Surabaya pada Jumat (10/7/2026). Bantuan diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebagai bagian dari komitmen pemerintah kota menekan beban biaya pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
Warga yang menjadi penerima bantuan berasal dari keluarga miskin dan prasejahtera, termasuk anak yatim maupun piatu. Program ini juga menyasar kelompok masyarakat yang masuk kategori desil kesejahteraan 1 hingga 5, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 80 Tahun 2025.
Bantuan paket sekolah dan biaya pendidikan
Setiap penerima mendapatkan paket perlengkapan sekolah. Paket tersebut meliputi seragam putih abu-abu, seragam pramuka, sepatu, serta kaus kaki.
Selain perlengkapan, Pemkot Surabaya juga memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp350.000 per bulan bagi siswa yang bersekolah di SMA/SMK/MA swasta. Dengan skema itu, bantuan diarahkan tidak hanya membantu di awal masuk sekolah, tetapi juga mengikuti kebutuhan siswa selama menempuh pendidikan.
Eri Cahyadi menegaskan dukungan yang diberikan mencakup pelajar dari berbagai jenjang kelas. Bantuan tidak dibatasi untuk siswa baru kelas X saja, melainkan juga diperuntukkan bagi siswa kelas XI dan XII.
Eri menyampaikan, “Hari ini, kami menyerahkan bantuan beasiswa serta paket seragam sekolah kepada anak-anak Surabaya. Bantuan ini tidak hanya diberikan kepada siswa kelas X yang baru masuk, tetapi juga kepada siswa kelas XI dan XII agar mereka juga memiliki seragam baru. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban orang tua serta menambah semangat belajar anak-anak,” kata Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Selasa (14/7/2026).
Ia memandang program ini sebagai cara menghadirkan akses pendidikan yang lebih setara serta mengurangi tekanan biaya pada keluarga. Karena itu, penyaluran diarahkan agar siswa tetap dapat menjalani kegiatan belajar dengan perlengkapan yang layak.
Kuota tidak ditetapkan, mengikuti kondisi riil
Berbeda dari skema yang memakai kuota tetap, bantuan pendidikan Pemkot Surabaya disalurkan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Selama penerima memenuhi kriteria warga desil 1 hingga 5, bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan yang terukur.
Eri menjelaskan prinsip penentuan penerima tidak menggunakan angka kuota yang kaku. “Kami tidak menetapkan kuota. Bantuan diberikan berdasarkan data masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 5. Kalau jumlah penerimanya bertambah, bantuan juga akan bertambah. Sebaliknya, kalau berkurang, jumlah penerima juga menyesuaikan. Prinsipnya, bantuan harus tepat sasaran,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, jumlah penerima dapat berubah mengikuti data masyarakat yang memenuhi kriteria. Pemkot juga membuka kesempatan bagi warga yang belum sempat mendaftar pada tahap pertama agar dapat mengikuti pendataan berikutnya lewat mekanisme pendaftaran secara daring.
Berita Terkait
Larangan pungutan di sekolah negeri dan dukungan untuk sekolah swasta
Dalam penyaluran tersebut, Eri kembali menegaskan kebijakan yang melarang sekolah negeri tingkat SMA sederajat menarik pungutan dalam bentuk apa pun. Pernyataan itu sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menggratiskan pendidikan di sekolah negeri.
Selain siswa sekolah negeri, bantuan juga diberikan kepada siswa dari keluarga desil 1 hingga 5 yang bersekolah di sekolah swasta. Dukungan bagi siswa di sekolah swasta berupa biaya pendidikan Rp350.000 setiap bulan, sekaligus menjadi dasar agar tidak ada pungutan lanjutan kepada penerima.
Eri menegaskan, “Anak-anak yang masuk desil 1 sampai 5 dan bersekolah di sekolah swasta menerima bantuan Rp 350.000 setiap bulan. Dengan bantuan ini, tidak boleh lagi ada pungutan kepada mereka. Ini merupakan bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan serta memastikan seluruh warga Surabaya mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Penegasan itu memperlihatkan orientasi program bukan hanya soal pemberian dana dan perlengkapan, tetapi juga memastikan siswa yang memenuhi syarat benar-benar terlindungi dari beban biaya tambahan.
Verifikasi penerima berdasarkan data pendaftar
Proses penentuan penerima juga melibatkan verifikasi. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Kota Surabaya, Arief Boediarto, menyampaikan bahwa dari 8.469 pendaftar, sebanyak 7.380 siswa dinyatakan lolos setelah melalui verifikasi dan validasi.
Arief menekankan mekanisme verifikasi dilakukan agar bantuan tepat sasaran. “Kami memastikan, penerima bantuan merupakan warga yang benar-benar berhak, yaitu dari keluarga miskin, prasejahtera, serta anak yatim dan piatu. Seluruh pendaftar telah diverifikasi melalui sistem sehingga bantuan ini tepat sasaran,” ujar Arief.
Bagi pemerintah kota, tahapan verifikasi menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sampai kepada kelompok yang membutuhkan. Karena jumlah penerima yang disebutkan merupakan hasil proses seleksi, program diharapkan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Arahkan siswa memanfaatkan kesempatan belajar
Dalam kesempatan penyerahan bantuan, Eri turut mengingatkan para pelajar untuk memanfaatkan peluang pendidikan sebaik mungkin. Ia juga mengajak siswa menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat mengganggu proses belajar.
Eri menyampaikan, “Belajarlah dengan sungguh-sungguh dan buat bangga orangtua. Tunjukkan bahwa arek Suroboyo bisa menjadi generasi yang membanggakan,” pesannya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa bantuan pendidikan diposisikan sebagai dukungan untuk menjaga semangat belajar siswa. Dengan adanya paket perlengkapan dan bantuan biaya, diharapkan siswa tetap dapat fokus menempuh pendidikan tanpa tertahan oleh persoalan ekonomi.
