jurnalistik.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpeluang memiliki ruang fiskal yang lebih luas apabila ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar mereda.
Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi risiko gejolak harga energi global dengan menyiapkan anggaran untuk subsidi energi. Ia menilai, bila perkembangan geopolitik membaik dan tekanan terhadap harga energi berkurang, kebutuhan subsidi diperkirakan ikut menurun.
“Harusnya begitu kan,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026). Ia menjelaskan penurunan kebutuhan subsidi membuka kemungkinan bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai program prioritas lainnya.
“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden,” tegas Purbaya. Dalam keterangan itu, ia mengaitkan prospek ruang fiskal APBN dengan kondisi harga energi yang dipengaruhi situasi global.
Pemantauan sebelum penyesuaian APBN
Meski demikian, Purbaya menyatakan pemerintah belum akan mengambil langkah penyesuaian terhadap APBN dalam waktu dekat. Kementerian Keuangan masih akan memantau perkembangan situasi global sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
“Jadi kita lihat seperti apa, dan baru kita adjust ,” katanya. Dengan pendekatan tersebut, ia menegaskan bahwa penyesuaian akan dilakukan setelah evaluasi terhadap dinamika di tingkat global.
Belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2026
Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2026 mencapai Rp 203,7 triliun. Dari total tersebut, realisasi subsidi energi tercatat sebesar Rp 94,8 triliun, sedangkan kompensasi energi mencapai Rp 108,9 triliun.
Purbaya juga menekankan bahwa belanja subsidi dan kompensasi tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Ia menyebut, “Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat,” lalu mengatakan pertumbuhannya mencapai 208,2 persen.
Selain angka belanja, Purbaya turut menyampaikan perkembangan penyaluran energi bersubsidi. Hingga Mei 2026, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 6,31 juta kiloliter atau meningkat 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Untuk penyaluran elpiji tabung 3 kilogram, angkanya tercatat sebesar 2,85 juta ton atau naik 2,7 persen secara tahunan. Rincian tersebut menjadi bagian dari gambaran implementasi kebijakan subsidi energi yang sedang berjalan.
Dengan mempertimbangkan data belanja dan penyaluran tersebut, Purbaya menempatkan subsidi dan kompensasi energi sebagai faktor yang tetap diperhitungkan dalam APBN. Ia mengaitkan potensi ruang fiskal yang lebih longgar dengan skenario meredanya ketegangan AS-Iran serta berkurangnya tekanan harga energi, namun penyesuaian kebijakan disebut akan dilakukan setelah tahap pemantauan.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan memandang belanja subsidi dan kompensasi energi sebagai penyangga agar perubahan kondisi global tidak langsung menekan kemampuan konsumsi masyarakat. Purbaya menekankan bahwa kenaikan yang terjadi tetap diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli, sambil menunggu arah perkembangan yang lebih stabil.
Ia juga menguraikan bahwa total belanja hingga Mei 2026 mencapai Rp 203,7 triliun, dengan rincian realisasi subsidi energi sebesar Rp 94,8 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 108,9 triliun. Dengan struktur belanja tersebut, pemerintah dapat menilai seberapa besar kebutuhan dukungan energi masih harus dipertahankan, sekaligus menjadi dasar penyesuaian bila tekanan harga energi mereda.
Selain belanja, penilaian juga dilihat dari penyaluran energi bersubsidi yang masih berlangsung. Hingga Mei 2026, penyaluran BBM bersubsidi tercatat 6,31 juta kiloliter atau naik 8,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, sementara penyaluran elpiji tabung 3 kilogram mencapai 2,85 juta ton atau meningkat 2,7 persen secara tahunan. Data penyerapan ini digunakan untuk membaca pola kebutuhan di lapangan.
Purbaya menegaskan bahwa seluruh pertimbangan tersebut belum otomatis berujung pada perubahan kebijakan dalam waktu dekat. Pemerintah akan menunggu evaluasi perkembangan global terlebih dahulu, agar langkah penyesuaian APBN dilakukan setelah arah harga energi dan ketegangan geopolitik menunjukkan tren yang lebih terkendali.
