jurnalistik.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berada pada titik nadir kredibilitas. Di tengah mandat untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045, publik justru disuguhi drama korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait suap verifikasi mitra dan pengadaan motor listrik dengan alokasi anggaran yang fantastis.
Dalam framing tersebut, MBG dipandang lebih dekat dengan “umpan gula” bagi pemburu rente dibanding instrumen pemenuhan gizi. Karena itu, tanpa reorientasi radikal, MBG dikhawatirkan akan terus menjadi pusat biaya (cost center) yang menguras ruang fiskal negara.
Pemerintah lantas diminta mengubah paradigma MBG. Dari program belanja konsumsi yang “sekali makan habis”, MBG diarahkan menjadi platform ekonomi pangan nasional yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.
Mengakhiri logika “belanja habis”
Selama ini, logika MBG digambarkan linear dan konsumtif. APBN dikucurkan untuk membeli makanan, dibagikan, lalu anggaran pun habis.
Model seperti itu disebut rentan terhadap gejolak ekonomi global. Saat harga minyak mentah melonjak dan nilai tukar rupiah tertekan, program konsumtif berpotensi mempersempit ruang fiskal untuk sektor produktif lainnya.
Reorientasi yang diusulkan mengubah paradigma lama menjadi model ekonomi yang produktif melalui siklus. Penulis menuliskan rangkaian APBN → Produksi → Nilai Tambah → Pendapatan → PNBP sebagai arah transformasinya.
Dengan sasaran skala ekonomi yang mencakup 82,9 juta penerima manfaat, MBG tidak lagi ditempatkan semata sebagai alokasi anggaran. Program diposisikan sebagai daya ungkit strategis untuk membangun ekosistem bisnis baru yang inklusif hingga ke seluruh penjuru negeri.
Melalui pendekatan tersebut, setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan berputar menjadi nilai tambah ekonomi di tingkat lokal. Ekosistem yang terbentuk juga dimaksudkan memberi jalur kemandirian finansial yang berkelanjutan.
Lebih jauh, ekosistem itu diarahkan agar manfaatnya kembali ke kas negara. Setoran PNBP diharapkan membuat MBG berfungsi sebagai investasi nasional yang efektif, mandiri, dan berdampak jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
Dua langkah awal yang ditekankan
Dalam jangka pendek, penulis menyoroti setidaknya empat pilar utama untuk mengubah MBG menjadi mesin pendapatan negara, setidaknya dalam lima kondisi. Pilar pertama yang disebut adalah komersialisasi infrastruktur cold chain.
Tantangan yang ditekankan adalah tingkat kerusakan (food loss) yang mencapai 20–30 persen. MBG melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut dapat membangun jaringan cold storage di tingkat kecamatan.
Selain itu, kapasitas sisa di luar jam operasional program bisa disewakan kepada petani dan nelayan lokal. Dengan asumsi 500 unit penyimpan dingin, penulis menyebut ada potensi pendapatan baru yang berkelanjutan.
Pilar kedua yang diuraikan adalah ekonomi sirkular dari limbah pangan. Limbah pangan diposisikan bukan lagi sekadar beban lingkungan, melainkan aset strategis dalam paradigma ekonomi sirkular.
Penulis menyebut volume limbah organik dan minyak jelantah yang mencapai jutaan porsi setiap harinya. Dari angka tersebut, peluang sumber daya dianggap masif, sekaligus belum tergarap optimal.
Dengan menempatkan limbah pangan sebagai bagian dari ekosistem, arah reorientasi MBG tetap dikaitkan pada pembentukan nilai tambah dan pendapatan. Gagasan besarnya adalah memastikan program tidak berhenti pada distribusi konsumsi, tetapi bergerak menuju rantai yang menghasilkan PNBP.
Pada akhirnya, reorientasi MBG yang disodorkan berangkat dari keinginan agar mandat layanan gizi berjalan sekaligus memperkuat ekonomi pangan. Ketika logika belanja habis dihentikan dan diganti dengan siklus produksi hingga pendapatan, MBG diarahkan menjadi mesin cuan baru yang produktif dan tahan terhadap guncangan.
