jurnalistik.co.id – Aliansi Relawan Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Batam menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG yang menjadi salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Meski demikian, para relawan mengaku cemas sejumlah kebijakan terbaru dapat mengganggu operasional dapur MBG dan berpengaruh pada nasib para pekerja yang menggantungkan pendapatan dari program tersebut.
Kekhawatiran itu disampaikan dalam aksi yang digelar di depan Kantor Pemerintah Kota Batam pada Sabtu (20/6/2026). Langga Husein, koordinator aksi, menjelaskan bahwa pihaknya menyampaikan lima poin sikap dalam deklarasi.
Menolak hambatan bagi program
Menurut Langga, aliansi mendukung penuh program MBG, mendorong perbaikan pelaksanaan program, serta menolak segala upaya yang menghambat keberlangsungan program. Langga juga menekankan perlunya situasi tetap aman dan kondusif. Ia menyampaikan penilaian bahwa kebijakan terbaru belum sepenuhnya selaras dengan tujuan utama MBG.
“Kami juga menilai sejumlah kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya mendukung tujuan utama program MBG,” kata Langga saat ditemui di kawasan Batam Center, Sabtu.
Dalam deklarasi tersebut, Langga menyoroti beberapa kebijakan yang dinilai berdampak langsung pada pelaksanaan di lapangan. Salah satunya adalah pengurangan hari kerja dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
Langga juga menyoroti penghentian operasional selama masa libur sekolah. Ia mengatakan perubahan ini berimbas pada relawan dan pekerja dapur yang bergantung pada pendapatan harian dari program MBG. Kekhawatiran tersebut muncul di tengah kondisi dapur MBG yang disebut tidak beroperasional pada saat aksi.
1.500 pekerja berpotensi terdampak
Langga memperkirakan sekitar 1.500 pekerja di Batam berpotensi terdampak jika dapur MBG berhenti beroperasi atau ditutup. Ia menuturkan kekhawatiran tersebut kian terasa karena relawan menargetkan pemasukan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama bertepatan dengan tahun ajaran baru dan kebutuhan masuk sekolah anak-anak.
“Kurang lebih ada sekitar 1.500 pekerja yang terdampak jika dapur MBG ditutup. Apalagi dengan tidak beroperasionalnya saat ini, terlebih relawan yang berharap mendapatkan pemasukan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi bertepatan dengan tahun ajaran baru dan kebutuhan masuk sekolah anak-anak,” ujarnya.
Selain itu, Langga menyebut sebagian besar pekerja dapur MBG menggantungkan penghasilan harian dari program tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya perubahan jadwal dan penghentian operasional saat libur sekolah, aliansi menilai akan ada dampak nyata pada keberlangsungan pekerjaan mereka.
Dipertanyakan saat libur sekolah
Relawan juga mempertanyakan keputusan untuk menghentikan sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah. Menurut Langga, program MBG tidak hanya ditujukan untuk peserta didik, tetapi juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang tetap membutuhkan layanan tersebut.
“Kalau sekolah diliburkan, kenapa program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita juga tidak tetap dijalankan? Padahal tujuan awal program ini juga untuk mereka,” katanya.
Dengan mempertimbangkan peran penerima manfaat yang tidak hanya berfokus pada aktivitas sekolah, aliansi relawan berharap pemerintah daerah dan BGN memberi perhatian pada nasib para pekerja serta mengevaluasi kebijakan yang dinilai berpotensi mengganggu pelaksanaan program.
Langga menegaskan bahwa pihaknya ingin program MBG tetap berjalan dan relawannya tetap diperhatikan. Ia menyampaikan bahwa program selama ini berjalan dengan baik, sehingga yang perlu dievaluasi adalah kebijakan yang menghambat pelaksanaannya.
“Kami ingin program ini tetap berjalan dan relawannya juga diperhatikan. Selama ini program sudah berjalan dengan baik, sehingga yang perlu dievaluasi adalah kebijakan yang menghambat pelaksanaannya,” ujar Langga.
