jurnalistik.co.id – Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menilai konflik di Selat Hormuz tidak hanya menjadi isu geopolitik, tetapi juga dapat mengganggu alur pasok yang berujung pada persoalan ketersediaan pangan di Indonesia.
Ia menyampaikan penilaian tersebut saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVIII di Kota Medan pada Rabu (1/7/2026).
Hanif menjelaskan bahwa ketahanan pangan tidak bisa diperlakukan sebagai agenda yang berdiri sendiri. Menurutnya, jika satu mata rantai pasokan terganggu, dampaknya bisa terasa berat, termasuk pada sektor pangan yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
“Kompleksitas pangan tidak sederhana, terganggu satu alur pasok saja, seumpama konflik Selat Hormuz , pengaruhnya cukup berat sehingga membangun ketahanan pangan jadi kewajiban,” ucap Hanif kepada wartawan usai acara.
Dalam kesempatan yang sama, Hanif menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan lokal. Ia memandang, pendekatan program dan proyek yang dijalankan selama ini semestinya diarahkan untuk membangun sistem yang lebih tangguh di dalam ketahanan pangan.
Ia juga berharap agenda di Medan menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang konkret bagi kota-kota di Indonesia. “Sehingga hari ini kami berharap penuh pada acara yang dilakukan di Kota Medan ini mampu merumuskan, merekomendasikan langkah-langkah penting di dalam membangun ketahanan pangan di kota-kota kita,” ucap Hanif.
Hanif menyebut bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang proses dan kebutuhan pembangunannya tidak sederhana. Baginya, kota-kota tersebut dapat menjadi salah satu sumber atau tulang punggung utama dalam pembangunan ketahanan pangan.
Ketika membahas ketahanan pangan, ia mengaitkannya dengan beberapa faktor yang saling berhubungan. Hanif menegaskan ketahanan pangan tidak terlepas dari produksi, rantai pasok, ketersediaan, serta keterjangkauan bagi masyarakat.
“Jadi, hal-hal itu tidak sederhana di tengah-tengah dinamika pengelolaan kota yang semakin kompleks,” tuturnya.
Hanif menambahkan bahwa tantangan pengelolaan kota juga tidak lepas dari kondisi keuangan yang kian kompleks. Ia menyampaikan harapan agar para wali kota mampu menyinergikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun sistem ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.
“Tentu di tengah kompleksitas keuangan kota, kita masih mengharap penuh, para wali kota segera mampu menyinergikan langkah untuk menyusun suatu sistem ketahanan pangan di kota masing-masing,” tutur Hanif.
Lebih jauh, Hanif menyinggung aspek insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Ia menegaskan bahwa tiap daerah dapat memiliki kondisi yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak bisa diseragamkan secara kaku.
“Terkait apakah ada insentif atau disinsentif untuk kota-kota yang melaksanakan program itu, Hanif menegaskan tentu setiap daerah berbeda terkait hal tersebut,” katanya.
Meski demikian, ia menyatakan pemerintah sebenarnya sudah menanganinya sejak lama, salah satunya melalui pemberian harga pembelian pemerintah. Ia menyebut contoh pada harga pembelian beras dan jagung yang selama ini menjadi bagian dari skema yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan.
“Itu sebenarnya intensif yang cukup besar untuk petani yang kemudian berdampak kepada ketahanan pangan,” ucap Hanif.
Dalam konteks ketahanan pangan, Hanif juga mengingatkan agar daerah tidak terjebak pada pola ketergantungan impor. Ia menegaskan, hampir seluruh komoditas masih memiliki porsi impor, sehingga keberpihakan pada bagian hulu dinilai menjadi hal yang penting.
Baginya, penguatan hulu tidak cukup hanya dengan wacana, tetapi perlu diwujudkan melalui rangkaian dukungan yang konsisten. “Insentif-insentif mulai dari pupuk, harga pangan, distribusi, penyimpanan gudang dan lain-lain itu terus harus kita berikan. Bicara ketahanan pangan, kita harus berpihak kepada masyarakat,” ucap Hanif.
Dengan sudut pandang tersebut, Hanif melihat ketahanan pangan sebagai kerja yang membutuhkan koordinasi lintas aspek: dari ketersediaan input hingga proses distribusi dan pengelolaan penyimpanan. Ia memandang, ketika faktor-faktor itu bergerak bersama, kota memiliki peluang lebih baik untuk menjaga ketersediaan pangan dan menjamin akses masyarakat.
Pada akhirnya, pernyataan Hanif di Rakernas APEKSI menempatkan ketahanan pangan lokal sebagai kebutuhan yang mendesak. Konflik seperti yang terjadi di Selat Hormuz menjadi pengingat bahwa gangguan di satu titik sistem pasok dapat merembet ke kebutuhan dasar, sehingga penguatan ketahanan pangan tidak dapat ditunda.
Ia juga menempatkan kota sebagai aktor penting dalam membangun ketahanan pangan. Melalui rumusan langkah yang diharapkan lahir dari pertemuan di Medan, para pemangku kepentingan daerah diharapkan dapat menyusun strategi yang sesuai dengan karakter daerah masing-masing, namun tetap berangkat dari prinsip yang sama: memastikan produksi berjalan, rantai pasok terjaga, ketersediaan terpelihara, dan keterjangkauan tetap menjadi fokus.
