jurnalistik.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menyambut perdamaian antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Ia berharap kesepakatan tersebut segera memberi dampak nyata bagi kondisi ekonomi, khususnya melalui penurunan harga minyak dunia.
Sarmuji mengatakan, “Kami berharap kesepakatan damai ini segera berdampak pada penurunan harga minyak dunia yang selama ini terdampak oleh eskalasi konflik dan penutupan Selat Hormuz,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Menurut Sarmuji, konflik antara AS dan Iran tidak hanya meninggalkan dampak di kawasan Timur Tengah. Dampak itu, kata dia, menjalar menjadi luka ekonomi yang dalam bagi seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Dalam pandangannya, normalisasi harga minyak bukan sekadar isu global, melainkan persoalan yang langsung berkaitan dengan beban keuangan negara. Ia menilai pergerakan harga energi global punya konsekuensi terhadap APBN dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Sarmuji menegaskan bahwa subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari APBN ikut terdorong oleh kenaikan harga minyak dunia. Ia menyebut harga yang tinggi membuat subsidi BBM membengkak, sekaligus menimbulkan tekanan lanjutan pada daya beli publik.
Ia juga menyampaikan, “Harga minyak yang tinggi membebani APBN kita melalui subsidi BBM yang membengkak, menekan daya beli masyarakat, dan menambah tekanan inflasi. Normalisasi harga energi dunia adalah kepentingan langsung rakyat Indonesia,” ujar dia.
Dengan pertimbangan tersebut, Golkar menyambut baik pengumuman tercapainya kesepakatan damai antara AS dan Iran. Sarmuji memandang langkah tersebut sebagai pintu menuju perbaikan lebih luas, bukan hanya perubahan harga di pasar minyak.
Namun, Sarmuji menekankan bahwa dampak konflik tidak berhenti pada sektor energi. Gangguan yang muncul, ia nilai, juga telah menyentuh aktivitas ekonomi melalui rantai pasok dan biaya logistik.
Rantai pasok global dan biaya logistik
Sarmuji menyebut penutupan Selat Hormuz telah mendorong gangguan pada rantai pasok global. Situasi tersebut, menurutnya, memicu lonjakan biaya logistik dan pengiriman internasional.
Ia mengatakan, pada akhirnya beban itu dirasakan oleh konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Dengan kata lain, perubahan geopolitik turut mengalir menjadi tekanan biaya dalam berbagai aktivitas ekonomi domestik.
Sarmuji menilai momentum perdamaian ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Ia menyampaikan, “Ini momentum yang tidak boleh disia-siakan. Pemerintah harus bergerak cepat dan terukur untuk mengonversi perdamaian ini menjadi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” tutur Sarmuji.
Lebih lanjut, Sarmuji mendorong pemerintah segera melakukan perbaikan fiskal sebagai tindak lanjut dari potensi meredanya tekanan harga minyak. Ia menekankan perlunya evaluasi dan penyesuaian subsidi energi secara bertahap seiring normalisasi harga minyak global.
Menurut dia, ruang fiskal yang selama ini tergerus pembengkakan subsidi kini kembali terbuka. Karena itu, ruang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengurangi distorsi anggaran dan mengarahkan prioritas belanja.
Ia juga menyebut adanya peluang pengalihan anggaran dari pos yang sebelumnya tersedot untuk menutup pembengkakan subsidi. Dengan begitu, dana dapat dipusatkan pada kebutuhan yang lebih langsung dirasakan masyarakat.
Sarmuji menuturkan, “Anggaran yang sebelumnya terpaksa dialokasikan untuk menutup pembengkakan subsidi dapat dialihkan dan difokuskan pada sektor-sektor strategis dan prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, dan perlindungan sosial yang manfaatnya lebih langsung dirasakan rakyat,” kata dia.
Efisiensi impor dan penurunan tekanan
Selain memengaruhi beban subsidi, Sarmuji juga menyinggung perubahan biaya akibat meredanya premi risiko geopolitik. Ia menilai kondisi ini memungkinkan biaya impor minyak dan gas menjadi lebih efisien.
Ia menambahkan bahwa efisiensi biaya impor tersebut dapat berdampak langsung pada penurunan biaya produksi domestik. Pada saat yang sama, ia berharap hal itu turut meredakan tekanan inflasi yang selama ini berkaitan dengan biaya energi.
Sarmuji juga menyoroti bahwa pembukaan Selat Hormuz perlu segera dimanfaatkan. Menurutnya, pembukaan tersebut harus digunakan untuk memperlancar rantai pasok ekspor-impor yang selama berbulan-bulan terganggu.
Ia menjelaskan, perbaikan akses pada jalur tersebut berpotensi memangkas biaya logistik internasional. Dengan turunnya biaya logistik, kata dia, tekanan terhadap pelaku usaha dan harga juga dapat lebih terkendali.
Dalam konteks ekonomi, ia menilai pemerintah perlu memastikan arah kebijakan dapat mengubah kondisi geopolitik menjadi peluang produktif. Peralihan dari biaya tinggi menuju proses pengiriman yang lebih lancar, menurutnya, harus terlihat dalam manfaat bagi sektor-sektor ekonomi.
Menggenjot ekspor dan memperkuat kerja sama
Sarmuji menegaskan pentingnya strategi lanjutan bagi Indonesia setelah kesepakatan damai terwujud. Ia menilai ada kebutuhan untuk memperluas peluang perdagangan yang berkaitan dengan kawasan Timur Tengah dan negara-negara terdampak konflik.
Ia menyampaikan, “Indonesia perlu menggenjot ekspor non-migas ke kawasan Timur Tengah dan negara-negara yang selama ini terdampak konflik, termasuk menjalin kembali kesepakatan dagang dengan Iran di sektor produk pertanian dan manufaktur yang sempat tertunda,” kata Sarmuji.
Dengan pendekatan tersebut, Golkar memandang pemulihan perdagangan dapat mendukung aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat posisi pelaku usaha. Sarmuji menempatkan kerja sama dagang sebagai salah satu cara untuk mendorong pemulihan yang lebih cepat.
Secara keseluruhan, Sarmuji menilai damai AS-Iran membuka kemungkinan untuk mengurangi tekanan pada harga energi dan beban keuangan negara. Ia menggarisbawahi bahwa pemerintah dan berbagai pihak perlu bergerak cepat agar manfaat perdamaian benar-benar dirasakan rakyat melalui kebijakan yang tepat.
