jurnalistik.co.id – Di Cilincing, Jakarta Utara, sebuah sanggar berlantai dua berdinding cat merah mencolok berdiri di gang dekat pesisir, tepatnya di Jalan Rekreasi Nomor 3. Bangunan tersebut menjadi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 03 Cilincing yang dikelola sebagai satuan pendidikan nonformal negeri atau yang dikenal sebagai sekolah paket.
SKB ini dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Di tingkat kota, terdapat sekitar 39 SKB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi, namun SKB 03 Cilincing tercatat sebagai satu-satunya SKB negeri yang berada di Jakarta Utara.
Dalam pendidikan kesetaraan, SKB dan PKBM memiliki perbedaan. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat serta Pendidikan Khusus (PMPK) Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Utara, Meliyati, menjelaskan bahwa SKB merupakan versi negeri, sedangkan PKBM merupakan versi swasta.
Menurut Meliyati, angka anak putus sekolah di Jakarta Utara masih tinggi. Berdasarkan data terakhir, terdapat sekitar 22.000 anak tidak sekolah (ATS) di wilayah tersebut.
Meliyati menyebut kategori ATS meliputi tiga kelompok, yaitu anak yang putus sekolah, anak yang belum pernah bersekolah, serta anak yang tidak melanjutkan pendidikan. Data tersebut masih dalam proses verifikasi oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Utara melalui kerja sama dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk memastikan keberadaan anak-anak tersebut.
Hingga saat ini, proses verifikasi telah mencapai sekitar 60 persen. Dari hasil sementara, jumlah anak yang benar-benar putus sekolah diperkirakan sekitar 7.000 orang.
Meliyati menilai tingginya angka ATS, terutama di wilayah pesisir seperti Cilincing, dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya adalah perundungan di sekolah formal yang dialami sebagian anak.
Ia mengatakan banyak anak menerima tekanan fisik maupun psikis akibat perundungan. Namun, tidak semua anak berani melapor, sehingga pada akhirnya mereka memilih berhenti bersekolah.
Berita Terkait
Selain faktor sosial di lingkungan sekolah, ada pula kendala kesehatan yang membuat anak kesulitan mengikuti kegiatan belajar di sekolah formal. Meliyati menyebut satu contoh kondisi medis berat, yaitu thalassemia.
Dalam kasus thalassemia, anak harus menjalani cuci darah dua kali dalam sepekan. Kondisi tersebut membuat aktivitas belajar menjadi sulit diikuti, hingga anak kemudian memutuskan keluar dari sekolah formal.
Meliyati juga menyebut faktor lain yang mendorong anak tidak melanjutkan pendidikan. Salah satunya adalah kehamilan di luar nikah.
Di samping itu, ada pula kondisi orangtua yang sering berpindah-pindah atau mengalami kesulitan transportasi. Meliyati menegaskan bahwa Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen bahwa tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena alasan ekonomi.
Di tengah beragam persoalan yang dihadapi anak-anak pesisir, SKB menjadi harapan baru bagi mereka yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Kepala Sekolah SKB 03 Cilincing, Susarah Lobo (55), menuturkan Cilincing termasuk wilayah dengan angka ATS yang cukup tinggi.
Menurut Susarah, kehadiran SKB di tengah masyarakat memberi jalan agar anak-anak pesisir yang terkendala mengikuti pendidikan formal tetap bisa bersekolah. Melalui pendidikan kesetaraan di sanggar, anak tetap mendapatkan kesempatan untuk mengejar cita-cita.
Salah satu titik utama yang ditekankan Susarah adalah peran SKB sebagai ruang belajar yang memungkinkan anak tidak berhenti begitu saja ketika menghadapi hambatan. Ketika sekolah formal tak lagi bisa diakses karena berbagai faktor, SKB hadir sebagai pilihan agar proses belajar tetap berjalan.
Bagi Susarah, pendidikan yang bisa dilanjutkan di SKB tidak hanya berkaitan dengan kegiatan belajar, tetapi juga tentang keberanian untuk bermimpi. Ia memandang SKB sebagai tempat anak-anak pesisir dapat kembali percaya pada masa depan mereka, meski sebelumnya sempat terhambat oleh kondisi yang mereka hadapi.
