Skema pembebasan awal Inggris-Wales: pemerkosa dan pelaku seks anak dikecualikan, Oktober dimulai lagi

jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris dan Wales memutuskan untuk mengecualikan terpidana pemerkosaan serta pelaku kejahatan seksual terhadap anak dari skema pembebasan awal yang semula dijadwalkan berjalan setelah penundaan. Program itu kini akan kembali dimulai pada Oktober, menyusul langkah pemerintah menghentikan rencana rilis pada September.

Perubahan ini diumumkan setelah gelombang penolakan dari para penyintas serta keluarga korban. Pemerintah menyatakan penundaan dilakukan sebagai respons atas kondisi penjara yang dinilai berada pada tingkat kepadatan yang “tak biasa”.

Perdana Menteri Andy Burnham mengatakan ia “wanted to go even further”, namun menegaskan hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa risiko sistem penjara mengalami kolaps dan membahayakan publik. Ia juga menyatakan ia “fully understand the anger, anxiety and distress that’s been caused. I’ve heard that loud and clear.”

Dari sisi keluarga korban, keputusan itu mendapat tanggapan tajam. Lissie Harper, janda dari petugas polisi Andrew Harper, menyebut kebijakan tersebut “disgusting”, dan bereaksi terhadap kemungkinan para pelaku yang membunuh suaminya tetap memenuhi syarat pembebasan awal.

Andrew Harper sendiri berusia 28 tahun saat meninggal pada 2019. Ia tewas setelah diseret menggunakan mobil saat kendaraan melaju di sebuah jalan pedesaan; kejadian itu berlangsung ketika tiga remaja melarikan diri dari lokasi pencurian quad bike di Berkshire.

Menurut keterangan keluarga, mereka sebelumnya menerima surat dari Kementerian Kehakiman yang menyebut para pelaku pembunuhan petugas itu berpotensi masuk dalam skema. Burnham kemudian menghentikan skema pada 23 Juli untuk menjalankan kajian mendesak sebelum rancangan berikutnya ditata ulang.

Lissie Harper menyatakan ia “beyond appalled and bristling with anger to hear the Andrew’s killers are soon to be free to roam the streets”. Dalam kacamata pemerintah, perubahan yang diumumkan pada Senin juga disertai tambahan dukungan bagi korban.

Seiring revisi skema, pemerintah menyebut akan menggelontorkan tambahan £10 juta untuk layanan dukungan korban di garis depan. Di dalam paket itu termasuk rencana adanya bantuan melalui saluran helpline nasional.

Dasar hukum diubah, jadwal pembebasan bertahap

Untuk kerangka kebijakan, aturan pembebasan awal direvisi melalui perubahan dalam Sentencing Act pada Januari. Kelompok yang memenuhi syarat pembebasan awal kini ditentukan berdasarkan panjang vonis tetap (fixed sentence), bukan berdasarkan jenis tindak pidananya.

Namun aturan yang baru tetap bertumpu pada pengecualian untuk beberapa kategori terpidana paling serius dan paling berbahaya, seperti pelaku pembunuhan yang menjalani hukuman penjara seumur hidup atau mereka yang menerima perintah hukuman dengan rentang perpanjangan (extended sentences).

Di bawah perubahan yang diumumkan Burnham, pemerkosaan dan tindak seksual terhadap anak juga akan ikut dikecualikan dari skema pembebasan awal. Pemerintah menyatakan langkah ini tidak memerlukan perubahan terhadap legislasi yang sudah ada sebelum Oktober, meski kemungkinan amandemen di masa depan tetap terbuka untuk semakin mempersempit siapa saja yang bisa dibebaskan.

Untuk pelaku kejahatan lain, mekanisme pembebasan diatur berbeda. Terpidana yang menjalani hukuman lebih panjang—yakni empat tahun atau lebih—akan berpeluang keluar setengah masa hukuman, bukan dua pertiga seperti ketentuan sebelumnya.

Sementara itu, bagi mereka yang menerima hukuman dengan tingkat keseriusan yang dinilai lebih rendah, pembebasan bisa terjadi setelah satu pertiga masa, bukan setelah setengah masa sebagaimana yang sebelumnya berlaku.

Penerapan perubahan akan berlangsung bertahap. Tahap awal menargetkan narapidana yang menjalani hukuman kurang dari 575 hari, lalu meningkat hingga ketentuan bagi narapidana yang divonis 12 tahun atau lebih yang baru akan memenuhi syarat pembebasan awal pada Juni 2027.

Pemerintah juga menyampaikan adanya “presumption” bahwa para pelaku yang keluar akan dipasangi penanda (tag). Mereka kemudian akan menghadapi periode pengawasan yang lebih lama serta aturan baru yang lebih ketat, termasuk “restriction zones”.

Jumlah individu yang dilepas pada setiap gelombang bergantung pada komposisi populasi penjara. Pemerintah menilai komposisi itu akan berubah dari waktu pengumuman hingga saat kebijakan mulai dijalankan.

Pengawasan setelah bebas dan kritik dari oposisi

Di lapangan, respons awal datang dari pekerja pemasyarakatan. Seorang petugas penjara mengatakan kondisi saat ini “creaking at the seams” dan menilai penundaan pembebasan hingga Oktober dapat membuat mereka “simply run out of space”.

Seorang petugas probation menyatakan “not clear there’s anything actually new here in terms of how probation staff are going to manage people being released earlier”. Menurut pemerintah, selain mekanisme pengecualian, pengawasan bagi sebagian terpidana yang menjalani masa penuh juga akan ditingkatkan.

Bagi mereka yang menjalani seluruh masa hukuman dan dijatuhi vonis karena pemerkosaan atau tindak seksual serius terhadap anak, akan ada pengawasan lebih kuat setelah keluar dari penjara. Pemerintah menyebut langkah itu meliputi pemantauan GPS selama 12 bulan serta penguatan pengawasan komunitas.

Partai oposisi menilai perubahan yang ada tidak memadai. Nick Timothy, Shadow Justice Secretary, menyebut pengumuman itu “U-turn” dan mengatakan bahwa kebijakan tersebut “doesn’t go far enough”. Ia juga menambahkan: “Some child sex offenders and killers … will still be released early. And the trauma of victims being told their abusers may be released can’t be undone,”.

Dame Nicole Jacobs, Domestic Abuse Commissioner, turut mengkritik keputusan yang tidak mengecualikan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ia menegaskan: “It is critical that no abuser is released in October unless I am confident that victims’ safety is not being compromised,”.

Dengan dimulainya kembali skema pada Oktober, fokus kebijakan bergeser ke dua arah: memperketat kelompok yang tidak boleh ikut skema pembebasan awal, sekaligus mengatur ulang persyaratan bagi terpidana lain serta memperluas dukungan dan pengawasan bagi korban maupun masyarakat.