jurnalistik.co.id – Dalam sidang terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB, New York, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyoroti bahwa situasi di Palestina, terutama di Gaza, memperlihatkan betapa lemahnya komitmen masyarakat internasional dalam menjalankan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hukum internasional secara konsisten.
Pernyataan itu disampaikan Sugiono saat menghadiri forum bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” pada Selasa (26/5/2026). Dalam siaran pers Kemlu yang dikutip Rabu (27/5/2026), disebutkan bahwa tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif.
Indonesia, melalui Sugiono, menegaskan bahwa keadaan di Palestina khususnya di Gaza menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten. Sikap itu sekaligus menempatkan Gaza bukan hanya sebagai isu konflik, tetapi juga sebagai ukuran apakah dunia masih memegang teguh aturan yang sama untuk semua pihak.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia memandang opsi itu tetap menjadi jalur utama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB.
Perlindungan Pasukan Perdamaian
Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik. Menurut dia, serangan semacam itu bukan hanya mengancam keselamatan personel di lapangan, tetapi juga merupakan serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.
Karena itu, dalam siaran pers Kemlu ditegaskan bahwa perlindungan terhadap pasukan perdamaian PBB mutlak harus dilakukan. Penegasan ini menempatkan peran pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian penting dari upaya menjaga tatanan internasional yang berbasis aturan dan kerja sama antarnegara.
Selain soal konflik bersenjata, Sugiono juga menyinggung pentingnya penghormatan terhadap hukum laut internasional, termasuk Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS. Ia mengingatkan agar jalur pelayaran internasional tidak dijadikan arena konfrontasi politik maupun alat tawar-menawar antarnegara.
Isu lain yang turut disorot adalah ancaman keamanan baru dari perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan senjata otonom yang dinilai mulai mengubah pola konflik modern. Dalam pandangannya, perubahan teknologi membawa tantangan baru yang perlu diantisipasi dalam kerangka tata kelola global.
Dalam konteks itu, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang. Menurut Sugiono, reformasi diperlukan supaya Dewan Keamanan tidak didominasi oleh kelompok negara tertentu dan dapat bekerja dengan lebih terbuka.
Sidang tingkat tinggi tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri China selaku Presiden Dewan Keamanan PBB periode Mei 2026. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres juga hadir dalam pertemuan itu. Di sela agenda sidang, Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Argentina untuk membahas isu bilateral serta perkembangan kawasan.
Ia juga melakukan pertemuan singkat dengan menteri luar negeri Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba. Rangkaian pertemuan itu menunjukkan bahwa agenda yang dibawa Indonesia di forum PBB tidak berhenti pada pidato, tetapi juga disertai komunikasi langsung dengan sejumlah mitra untuk membahas isu-isu strategis yang sedang berkembang.
Secara keseluruhan, pesan yang dibawa Indonesia di forum itu menegaskan bahwa tantangan utama bukan kurangnya aturan, melainkan kemauan politik untuk menjalankannya secara setara. Karena itu, penegakan prinsip PBB dipandang tetap menjadi syarat agar tatanan internasional tidak bergeser menjadi ruang yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
