jurnalistik.co.id – TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI, meminta pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang dipersiapkan sebagai manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dievaluasi secara menyeluruh. Permintaan itu muncul setelah kembali ada korban jiwa dalam rangkaian pelatihan.
Hasanuddin menyampaikan bahwa laporan mengenai satu lagi peserta calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang meninggal membuat total korban meninggal menjadi tiga orang. Ia menegaskan, sebelumnya juga terdapat dua peserta calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) yang meninggal dalam rangkaian pelatihan di sejumlah daerah.
“Dengan adanya laporan satu lagi peserta calon pengelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) yang meninggal dunia, total korban jiwa hingga saat ini menjadi tiga orang, setelah sebelumnya dua peserta calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) juga meninggal dalam rangkaian pelatihan di sejumlah daerah,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Ia mengaku prihatin atas bertambahnya korban jiwa dalam program tersebut. Menurutnya, kejadian ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa terpisah, melainkan harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap desain pelatihan yang diberikan kepada calon pengelola koperasi.
Dalam penilaian Hasanuddin, evaluasi yang diminta harus mencakup mekanisme seleksi kesehatan, intensitas latihan, pengawasan medis selama kegiatan, hingga kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan tugas peserta. Fokus utamanya, lanjut dia, ialah memastikan keselamatan peserta benar-benar menjadi landasan utama penyelenggaraan program.
“Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Program yang bertujuan membangun kapasitas SDM tidak boleh mengorbankan aspek kesehatan dan keamanan peserta,” jelas TB Hasanuddin.
Anggota PDI-P itu juga menilai materi pelatihan semestinya lebih disesuaikan dan difokuskan pada tugas yang nantinya akan dijalankan peserta. Jika peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka, menurutnya, fokus utama perlu diarahkan pada kemampuan manajemen koperasi, penguatan kapasitas organisasi, serta pelatihan teknis yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan tersebut.
“Kalau memang peserta dipersiapkan untuk jabatan manajerial di Koperasi Desa, maka fokus utama sebaiknya diberikan pada pelatihan manajemen koperasi saja, penguatan kapasitas organisasi, dan pelatihan teknis yang secara relevan,” jelas TB Hasanuddin.
Di sisi lain, Hasanuddin berpendapat pelatihan dasar kemiliteran dapat diarahkan untuk membangun disiplin, kekompakan, dan kebersamaan peserta. Bentuk latihan yang dapat digunakan, sebutnya, meliputi kegiatan baris-berbaris, santiaji, apel, serta senam pagi. Namun, ia menekankan batasan penting mengenai keluasan dan tingkat latihan militer.
“Adapun pelatihan militer cukup diberikan pada tingkat dasar dan terbatas saja,” jelas TB Hasanuddin.
Hasanuddin juga mengingatkan agar seluruh peserta menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat sebelum mengikuti aktivitas fisik selama pelatihan. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan dengan benar oleh tim dokter, karena proses skrining yang tidak akurat dapat meningkatkan risiko saat peserta menghadapi latihan dengan beban fisik tertentu.
“Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan secara benar dan ketat oleh tim dokter. Jika proses skrining kesehatan tidak akurat, maka ketika peserta mengikuti latihan dengan beban fisik tertentu dapat menimbulkan risiko yang fatal,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengonfirmasi meninggalnya satu peserta Program SPPI untuk calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yakni Novia Rahmadhani Sihotang. Dengan bertambahnya jumlah korban, penilaian Hasanuddin mengerucut pada satu pesan: penyelenggaraan program perlu menata ulang keseluruhan aspek keselamatan, mulai dari seleksi, pengawasan medis, hingga penentuan intensitas dan materi agar tujuan peningkatan kapasitas SDM berjalan tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan keamanan peserta.
