jurnalistik.co.id – Hazle Township di Pennsylvania, Amerika Serikat, menjadi sorotan setelah rencana pembangunan fasilitas data center besar muncul ke permukaan.
Pihak pengembang menawarkan kompensasi tunai yang dinilai tinggi bagi warga. Setiap rumah tangga dijanjikan uang sebesar US$10.000 atau sekitar Rp154 juta apabila menyetujui pembangunan data center di wilayah tersebut.
Namun, warga setempat justru memilih menolak tawaran tersebut secara bulat. Penolakan ini dinyatakan meski insentif yang disiapkan terlihat “menggiurkan”.
Proyek itu dinamai Project Hazelnut dan digarap oleh NorthPoint Development. Rencananya, kompleks data center akan dibangun pada area yang mencapai lebih dari 1.300 hektare.
Untuk meyakinkan masyarakat, perusahaan menyiapkan berbagai komitmen yang mencakup dukungan finansial dan klaim perlindungan lingkungan. Skema yang disebutkan meliputi pemberian insentif tunai Rp154 juta per rumah tangga.
Selain itu, pengembang juga menyiapkan dana komunitas sebesar Rp231 miliar untuk pendidikan serta fasilitas umum. Mereka juga menyebut akan membuka lebih dari 2.000 lapangan kerja bagi warga sekitar.
Dalam daftar janji lainnya, pengembang menyertakan komitmen mempertahankan area hutan seluas 1.100 hektare. Tujuannya, proyek dapat berjalan tanpa menghilangkan seluruh ruang hijau yang ada.
Meski sebagian penduduk berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, tawaran itu tetap tidak diterima. Disebutkan hampir 17% warga hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi warga tetap memilih menolak.
Banyak warga menyebut skema kompensasi tersebut sebagai bentuk “suap”. Ed Negra, warga Hazle Township yang juga pemilik usaha kecil, menyampaikan bahwa uang yang ditawarkan tidak sebanding dengan dampak yang mungkin timbul.
“Uang itu setetes air di lautan dibanding kerugian yang akan kita tanggung,” ujar Ed Negra. Ia juga menilai nilai properti warga berpotensi turun secara tajam.
Ed Negra menambahkan bahwa jika ini bukan suap, ia mengaku tidak memahami istilah apa yang tepat untuk menggambarkan situasinya. Kekhawatiran tersebut berangkat dari anggapan bahwa kompensasi jangka pendek tidak menutup kemungkinan kerugian jangka panjang.
Pandangan serupa juga disampaikan Brian Malloy. Ia menyatakan, “Kami tidak menjual lingkungan tempat tinggal kami.”
Berita Terkait
Bagi Malloy, persetujuan pembangunan bukan hanya soal uang, tetapi soal menjaga lingkungan tempat tinggal. Penolakan ini kemudian diposisikan sebagai batas tegas terhadap rencana industri yang dinilai mengubah kualitas hidup warga.
Keberatan warga tidak datang tanpa contoh dari daerah lain. Di kota kecil terdekat bernama Archbald, rencana enam kampus data center disebut telah memicu kemarahan warga.
Menurut uraian dalam laporan, pusat data di Archbald mengisi hingga 14% wilayah kota. Dampaknya juga disebut tidak hanya menyentuh ruang fisik, tetapi meluas ke kebutuhan utilitas dan kehidupan sehari-hari warga.
Proyek tersebut dikatakan menguras pasokan listrik, menaikkan tarif energi, serta menimbulkan kebisingan pada siang dan malam hari. Warga yang terdampak menilai perubahan ini tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat setempat.
Situasi di Archbald juga memperlihatkan penolakan yang berujung pada perubahan keputusan politik. Dewan kota yang menyetujui rencana tersebut pada akhirnya digulingkan oleh warga.
Kondisi itu menjadi alasan tambahan bagi warga Hazle Township untuk mewaspadai skenario serupa. Mereka khawatir kebutuhan listrik dalam skala besar akan mendorong tarif meningkat untuk seluruh penduduk.
Warga juga menyoroti mesin pendingin yang beroperasi 24 jam, yang dinilai berpotensi menghasilkan kebisingan konstan. Selain itu, penggunaan air pendingin disebut berisiko mengganggu pasokan air warga.
Terkait prospek ekonomi lokal, warga juga menyampaikan kekhawatiran harga properti bisa anjlok. Mereka menilai kedekatan dengan aktivitas industri berpotensi menekan nilai jual hunian di kawasan tersebut.
Ketegangan warga Hazle Township makin terasa karena proses persetujuan dianggap dipercepat. Disebutkan Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro memasukkan proyek ini ke dalam program jalur cepat, sehingga izin diproses dalam waktu yang lebih singkat.
Penolakan warga di berbagai lokasi lain kemudian mulai dipandang sebagai risiko yang nyata bagi raksasa teknologi. Dalam laporan Reuters, pada kuartal pertama 2026 saja, 75 proyek data center menghadapi penolakan warga secara terorganisir.
Reuters juga menyebut nilai investasi yang terancam mencapai US$130 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa konflik sosial di tingkat lokal tidak lagi dianggap urusan kecil yang bisa diabaikan.
Seiring itu, sejumlah investor mulai memahami bahwa pembangunan infrastruktur AI tidak semata bergantung pada listrik dan kabel. Proyek-proyek besar juga terkait proses perizinan, penerimaan masyarakat, dan pertimbangan yang jauh lebih luas daripada kompensasi finansial.
Dalam konteks Hazle Township, warga memilih menegaskan batas mereka: uang yang ditawarkan tidak otomatis menghapus kekhawatiran atas tarif, kebisingan, kebutuhan air, dan potensi jatuhnya nilai properti.
