jurnalistik.co.id – WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump ingin menjadikan kesepakatan damai dengan Iran sebagai momentum untuk memperluas normalisasi hubungan negara-negara Muslim dengan Israel melalui Abraham Accords.
Dalam unggahan di media sosial pada Senin (25/5/2026), Trump mendesak sejumlah negara Muslim di Timur Tengah dan kawasan lain untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan Israel sebagai bagian dari kesepakatan besar pascaperang Iran. Ia menyebut negara-negara yang ikut dibahas dalam pembicaraan tersebut antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turkiye, Mesir, Yordania, dan Bahrain.
Trump menilai negara-negara itu seharusnya ikut menandatangani Abraham Accords setelah upaya besar yang dilakukan Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik Iran. “Setelah semua kerja yang dilakukan Amerika Serikat untuk menyatukan teka-teki yang sangat rumit ini, seharusnya wajib bagi semua negara ini, setidaknya secara bersamaan, menandatangani Abraham Accords,” tulis Trump, seperti dikutip AFP.
Ia juga menegaskan bahwa normalisasi itu sebaiknya dimulai dari Arab Saudi dan Qatar. “Itu harus dimulai dengan penandatanganan segera oleh Arab Saudi dan Qatar, dan semua negara lain harus mengikuti. Jika tidak, mereka seharusnya tidak menjadi bagian dari kesepakatan ini karena itu menunjukkan niat yang buruk,” kata Trump.
Abraham Accords sendiri merupakan rangkaian perjanjian yang dimediasi pemerintahan Trump pada 2020 untuk menormalisasi hubungan diplomatik Israel dengan sejumlah negara yang sebelumnya bermusuhan dengan negara itu. Dalam unggahan yang sama, Trump menyebut sebagian besar negara yang diajak bicara seharusnya siap mendukung kesepakatan tersebut. “Mereka seharusnya siap, bersedia, dan mampu menjadikan penyelesaian dengan Iran ini sebagai peristiwa yang jauh lebih bersejarah dibandingkan yang seharusnya,” tulisnya.
Trump memang sudah lama mendorong Arab Saudi bergabung dalam Abraham Accords. Namun, Riyadh menegaskan bahwa normalisasi dengan Israel hanya mungkin dilakukan jika ada jalan yang jelas menuju solusi dua negara bagi Palestina. Posisi serupa juga penting bagi Pakistan, yang hingga kini belum memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Di tengah dorongan itu, Trump disebut ingin memanfaatkan momen setelah perang berakhir untuk memperluas cakupan kesepakatan yang sebelumnya dirancang sebagai terobosan diplomatik di kawasan. Dengan menyebut sejumlah negara sekaligus, ia menempatkan Abraham Accords bukan hanya sebagai perjanjian bilateral, melainkan sebagai kerangka yang menurutnya bisa diperluas setelah upaya Amerika Serikat menyelesaikan konflik Iran.
Meski demikian, sejumlah analis menilai gagasan Trump sulit direalisasikan dalam waktu dekat. Aaron David Miller mengatakan, peluang perluasan Abraham Accords masih kecil karena rivalitas di kawasan Timur Tengah.
Langkah itu memperlihatkan bahwa Trump ingin menautkan dua agenda besar sekaligus: penghentian ketegangan dengan Iran dan perluasan relasi Israel dengan negara-negara mayoritas Muslim. Dalam pandangannya, kesepakatan yang lahir dari situasi pascaperang seharusnya tidak berhenti pada satu hasil diplomatik, melainkan menjadi pintu masuk bagi penataan ulang hubungan kawasan secara lebih luas. Karena itu, ia menekan agar daftar negara yang disebutnya tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut masuk ke dalam kerangka yang sama.
Penekanan pada Arab Saudi dan Qatar menunjukkan bahwa Trump melihat dua negara itu sebagai titik awal yang paling penting untuk mendorong negara lain mengikuti. Namun, dorongan tersebut tidak lepas dari hambatan politik yang sudah lama ada. Arab Saudi tetap memandang kemajuan menuju solusi dua negara sebagai syarat utama, sementara Pakistan juga masih berada dalam posisi yang belum membuka hubungan resmi dengan Israel. Kondisi ini membuat gagasan normalisasi massal tidak semudah pernyataan politik di media sosial.
Karena itu, usulan Trump lebih tepat dibaca sebagai upaya menaikkan tekanan diplomatik daripada gambaran bahwa kesepakatan tersebut sudah dekat. Abraham Accords memang pernah menjadi instrumen penting dalam pendekatan luar negeri Amerika Serikat, tetapi memperluasnya ke lebih banyak negara berarti harus berhadapan dengan kepentingan, pertimbangan keamanan, dan sensitivitas politik masing-masing pihak. Itulah sebabnya, meski Trump berbicara dengan nada mendesak, banyak pihak masih menilai jalan menuju perluasan kesepakatan itu tetap panjang dan penuh kendala.
