jurnalistik.co.id – Pemerintah Inggris tengah menyusun aturan baru yang mewajibkan informasi gaji dicantumkan dalam iklan lowongan kerja. Rencana ini juga diarahkan untuk mengubah kerangka undang-undang anti-diskriminasi agar lebih transparan sejak tahap pelamaran.
Dalam draf proposal yang tengah digodok, pengusaha akan diminta memublikasikan data gaji di setiap iklan kerja sesuai rencana pemerintah. Dokumen kebijakan itu juga membuka kemungkinan pengungkapan informasi lain terkait kondisi kerja kepada para kandidat.
Namun rincian persis jenis informasi gaji yang harus dibagikan belum ditetapkan. Para pejabat berencana berkonsultasi apakah yang harus ditampilkan adalah angka gaji yang spesifik, atau bisa berupa kisaran gaji, termasuk kemungkinan memakai “benchmark rate” untuk posisi yang dibuka.
Selain itu, pemerintah juga berencana meminta masukan dari kelompok-kelompok industri mengenai apakah informasi di luar gaji dasar—seperti bonus—perlu ikut disampaikan kepada pelamar. Untuk kasus posisi yang tidak dipublikasikan lewat iklan lowongan, perusahaan tetap diminta memberikan informasi tersebut secara tertulis sebelum wawancara kerja dilakukan.
Cabinet Office menyebut transparansi gaji akan membantu pencari kerja membuat keputusan yang lebih tepat saat mengajukan lamaran. Pemerintah juga menilai keterbukaan dapat memperbaiki proses perekrutan karena menyaring kandidat yang “misaligned pay expectations”.
Cabinet Office juga mengutip sejumlah studi akademik yang menurut mereka menunjukkan transparansi dapat mencegah “unequal outcomes” ketika gaji diberikan kepada pelamar yang dinyatakan berhasil. Dalam penjelasan kebijakan itu, ada kekhawatiran bahwa ketika informasi kompensasi tidak jelas, keputusan gaji dapat dipengaruhi oleh stereotip.
“When pay is opaque, salary decisions can be influenced by stereotypes – such as stereotypes of women, ethnic minorities, or disabled people,” demikian bunyi kutipan yang disebutkan dalam dokumen tersebut.
Berita Terkait
Di Inggris sendiri, keterbukaan upah saat ini belum menjadi kewajiban hukum. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir terlihat kecenderungan perusahaan bersedia mengungkap informasi gaji secara sukarela, dengan temuan riset dari CIPD—organisasi industri untuk manajer SDM—bahwa praktik tersebut lebih sering muncul di lembaga publik dan organisasi amal dibanding sektor swasta.
Riset CIPD juga mencatat kisaran gaji lebih umum diumumkan ketimbang angka gaji spesifik. Akan tetapi, mereka mengingatkan keterbukaan yang dilakukan pengusaha tidak selalu “fully transparent”, karena lebar kisaran kadang bisa melebar lebih dari £10,000.
Proposal Inggris ini juga dianggap selaras dengan kebijakan transparansi gaji yang mulai diterapkan di Uni Eropa. Di Eropa, perusahaan besar dengan lebih dari 100 pekerja diwajibkan mengungkap gaji awal atau kisarannya untuk posisi baru, yang harus dimasukkan dalam iklan lowongan yang dipublikasikan atau dibagikan sebelum wawancara.
Dalam aturan Uni Eropa itu, perusahaan juga dilarang menanyakan riwayat gaji kandidat. Dalam konsultasi yang disebut Cabinet Office, larangan soal pertanyaan riwayat gaji tersebut tidak dicantumkan dalam pembahasan.
Cabinet Office menyatakan proposalnya ditujukan untuk diberlakukan di Inggris, Wales, dan Skotlandia. Ketentuan yang lebih rinci akan dirumuskan melalui legislasi setelah konsultasi dengan industri, dengan target konsultasi berakhir pada bulan Oktober.
Sementara itu, di Irlandia Utara terdapat pandangan berbeda. Lembaga pengawas hak-hak di wilayah itu sebelumnya berargumen bahwa aturan transparansi gaji Uni Eropa seharusnya ikut berlaku di provinsi tersebut, berdasarkan ketentuan kesepakatan Windsor Framework yang ditandatangani pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Rishi Sunak.
Namun, Northern Ireland Executive sebelumnya menolak menyampaikan apakah pihaknya berencana mengikuti aturan Uni Eropa. BBC juga menanyakan apakah akan ada aturan baru di Irlandia Utara, mengingat munculnya proposal serupa untuk kawasan Great Britain.
