jurnalistik.co.id – Pada awal 2026, ekonomi Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal I-2026, sekaligus menjadi laju pertumbuhan tertinggi sejak kuartal II-2021.
Namun, Bank Dunia memberi peringatan bahwa momentum pertumbuhan ini tidak sepenuhnya diiringi ruang kebijakan yang memadai. Dalam pandangannya, ruang fiskal Indonesia makin menyempit, sehingga kemampuan pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi maupun membiayai investasi jangka panjang menjadi semakin terbatas.
Bank Dunia menyampaikan penilaian tersebut dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Managing Risks, Unlocking Productivity. Laporan itu menyoroti tantangan ganda yang harus dihadapi Indonesia, yakni menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka pendek sekaligus menjalankan reformasi yang dapat meningkatkan produktivitas.
“Indonesia menghadapi lingkungan eksternal yang lebih menantang, ruang fiskal yang lebih sempit, dan kendala yang terus-menerus terhadap kualitas pekerjaan,” tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut, dikutip pada Sabtu (13/6/2026).
Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi pada awal tahun banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Kenaikan konsumsi pemerintah dinilai terjadi tajam seiring percepatan penyaluran tunjangan hari raya aparatur sipil negara dan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bank Dunia mencatat kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan melonjak dari 4 persen menjadi 22,5 persen. Kontribusi tersebut disebut menjadi yang tertinggi sejak kuartal IV-2010.
Di saat yang sama, konsumsi rumah tangga tetap berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan. Sumber daya konsumsi ini, dalam catatan Bank Dunia, datang dari momentum Ramadan dan Idul Fitri yang datang lebih awal, sehingga menopang daya belanja masyarakat.
Bank Dunia juga menilai konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB. Meski demikian, ketergantungan pada konsumsi pemerintah sebagai penyangga pertumbuhan jangka pendek membawa risiko tersendiri bagi kondisi fiskal.
Proyeksi Bank Dunia menunjukkan adanya perlambatan ekonomi setelah fase awal tahun yang lebih kuat. Dalam perhitungannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan melambat menjadi 5 persen pada 2026 sebelum kembali meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028.
“Namun, mengandalkan konsumsi publik sebagai bantalan pertumbuhan jangka pendek mengandung risiko, mengingat ruang fiskal yang terbatas dan meningkatnya biaya subsidi di tengah aturan fiskal yang berlaku,” ujar Bank Dunia.
Poin utama dari peringatan tersebut adalah penggunaan belanja pemerintah untuk menopang pertumbuhan dalam jangka pendek. Bank Dunia memandang langkah ini berisiko karena ruang fiskal yang terbatas berhadapan dengan biaya subsidi yang terus meningkat, sehingga biaya untuk menjaga laju pertumbuhan tidak bisa sepenuhnya didukung oleh ketersediaan sumber daya.
Bank Dunia juga menekankan bahwa penyempitan ruang fiskal tercermin dari penerimaan negara yang belum mampu mengimbangi kebutuhan belanja. Saat kebutuhan belanja meningkat, penerimaan tidak bergerak cukup cepat untuk menutup gap, yang pada akhirnya menyempitkan ruang manuver kebijakan.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan pajak terhadap PDB Indonesia turun menjadi 9,3 persen pada 2025. Angka ini disebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.
Dengan kondisi seperti itu, kebijakan belanja negara akan menghadapi batasan yang lebih ketat. Pemerintah perlu menyeimbangkan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek dengan agenda reformasi yang dapat memperkuat produktivitas, agar dorongan pertumbuhan tidak semata bergantung pada konsumsi pemerintah.
Secara keseluruhan, laporan Bank Dunia menggambarkan situasi yang bernuansa: pertumbuhan di awal 2026 tetap terjaga, tetapi fondasinya menghadapi tekanan dari sisi fiskal. Peringatan tentang ruang fiskal yang makin sempit dan beban subsidi yang meningkat menegaskan bahwa keberlanjutan pertumbuhan sangat ditentukan oleh kemampuan kebijakan untuk bergerak di tengah keterbatasan.
