jurnalistik.co.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut dunia sedang menghadapi fase higher for longer, yaitu kondisi suku bunga tinggi yang berpotensi bertahan lebih lama dari perkiraan. Menurutnya, situasi ini berisiko merugikan perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia.
Destry menilai, bertahannya suku bunga tinggi bukan semata karena kebijakan domestik, melainkan dipengaruhi kombinasi tekanan dari luar. Ketidakpastian global yang masih kuat membuat arah kebijakan moneter menjadi lebih sulit dipangkas.
Dalam penjelasannya, Destry mengaitkan tren suku bunga tinggi dengan beberapa pemicu utama. Di antaranya, inflasi global yang tetap tinggi, pergerakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah yang terus menguat, serta kecenderungan bank sentral negara maju yang mulai bersikap lebih hawkish.
Ia menekankan bahwa tantangan tersebut terasa nyata pada dinamika global, sehingga proses penyesuaian harus dilakukan dalam waktu panjang. Destry menyampaikan, “Salah satu sekarang tantangan yang paling besar itu adalah kondisi global. Ini yang menyebabkan kita harus terus maraton. Karena ketidakpastiannya sampai sekarang kan masih tinggi sekali. Mulai dari faktor geopolitik yang berdampak pada kenaikan harga minyak, inflasi meninggi, dan defisit fiscal yang melebar,” kata Destry dalam program Central Banking CNBC Indonesia, dikutip Jumat (9/10/2026).
Destry menambahkan, kenaikan harga minyak global turut mendorong tingkat inflasi. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi yang bergerak relatif tidak terlalu signifikan membuat inflasi berpeluang melampaui target yang ditetapkan.
Berita Terkait
Untuk menggambarkan kondisi di negara maju, Destry menyebut contoh Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju secara umum. Ia menjelaskan, “Contoh di Amerika Serikat (AS), mereka itu concern dengan inflasi ya. Karena targetnya sekitar 2%, sekarang sudah di atas 3%. Sementara di negara maju targetnya 3%, sekarang sudah 4,6%. Jadi pertama mereka menghadapi tantangan inflasi. Kemudian ketidakpastian menyebabkan mereka juga spending di fiskalnya besar sekali, sehingga kita lihat defisit fiskal di AS itu nyaris 6%. Itu artinya dia issue bonds lebih banyak dibanding dalam kondisi yang normal,” terang Destry.
Ketika pemerintah AS mulai menerbitkan obligasi dalam volume yang lebih besar, implikasinya terlihat pada imbal hasil obligasi. Pasokan obligasi yang bertambah dinilai dapat mendorong yield naik, sehingga suku bunga di AS menjadi cenderung lebih tinggi dibanding situasi yang normal.
Dalam kondisi seperti itu, bank sentral AS (Federal Reserve/The Fed) disebut harus meningkatkan suku bunga acuannya untuk meredam kenaikan yield sekaligus tekanan inflasi. Langkah tersebut, menurut Destry, memperkuat persepsi bahwa suku bunga tinggi dapat berlangsung lebih lama.
Dampak selanjutnya merembet ke negara berkembang. Ketika suku bunga negara maju mulai meninggi dan inflasi global juga meningkat, Destry menyatakan negara berkembang cenderung tidak diuntungkan karena investor yang sebelumnya menempatkan dananya di negara berkembang akan cenderung memindahkan investasi kembali ke negara asal.
Destry juga menyoroti peran penguatan dolar dan kenaikan yield obligasi yang mendorong arus modal. Ia menjelaskan, “Jadi ada penguatan dolar, ada kenaikan bond yield, tentu ini menyebabkan terjadinya capital flight to quality. Investor asing mencari aset-aset yang sekiranya relatif aman, termasuk dolar AS. Jadi kita mulai melihat banyak capital outflow dari negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Itu dampak langsung, yang paling terasa di pasar keuangan kita,” jelas Destry.
Dengan kata lain, higher for longer tidak hanya berarti tarif kebijakan yang tinggi di negara maju, tetapi juga menciptakan tekanan pada arus modal dan kondisi pasar keuangan negara berkembang. Bagi BI, membaca hubungan antara ketidakpastian global, inflasi, yield obligasi, hingga respons kebijakan bank sentral menjadi kunci untuk mengantisipasi dampak berantai yang mungkin muncul dalam waktu yang panjang.
