jurnalistik.co.id – Penerbit Kompas resmi meluncurkan buku memoar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berjudul “Militer Pemikir, Pemikir Militer” di Kompas Institute, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Buku ini mengulas gagasan Agus Widjojo tentang reformasi TNI agar bertransformasi menjadi postur militer modern yang profesional serta patuh pada supremasi sipil.
Dalam peluncurannya, buku tersebut dibedah sebagai rangkuman pemikiran Agus mengenai bagaimana TNI harus bergerak menuju profesionalitas yang sejalan dengan otoritas sipil. Pembacaan terhadap gagasan itu, menurut diskusi yang disampaikan, menempatkan reformasi sebagai agenda yang tidak semata teknis, tetapi juga menyangkut prinsip kedudukan dan batas peran militer.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2003–2007, Erry Riana Hardjapamekas, menyebut Agus Widjojo sebagai sosok yang konsisten, bernalar jernih, serta berintegritas. Erry memandang Agus sebagai arsitek utama paradigma baru TNI, yang meyakini bahwa militer yang kuat adalah militer yang tahu batas dirinya.
Erry menekankan bahwa profesionalisme berakar pada posisi konstitusional militer dan relasinya dengan otoritas sipil. “Bahwa profesionalisme sejati hanya tumbuh ketika militer berdiri pada posisi konstitusionalnya, tunduk pada otoritas sipil yang demokratis. Baginya, itu bukan kekalahan, itu kematangan,” kata Erry dalam sambutannya.
Gagasan tersebut kemudian dibaca dari sudut pandang struktural oleh akademisi Marcus Mietzner. Ia menilai Agus Widjojo berani mendahului zamannya dengan mengusulkan perombakan komando teritorial agar sejalan dengan doktrin militer internasional di abad ke-21.
Menurut Marcus, bagi Agus Widjojo, mempertahankan sistem teritorial lama di era modern merupakan sebuah kekeliruan fungsional. “Pak Agus, sama dengan banyak pengamat militer yang lain, menganggap bahwa struktur itu walaupun di masa lalu mungkin ada keperluannya, namun pada abad ke-21 sudah tidak bisa dianggap fungsional lagi,” ujar Marcus Mietzner.
Marcus juga menilai arah kebijakan yang melibatkan penataan kekuatan tidak selalu sejalan dengan cita-cita modernisasi bertahap yang digagas Agus. Ia menyebut adanya penambahan Kodam dan Batalyon Pembangunan sebagai sesuatu yang bertolak belakang dengan gagasan modernisasi yang diperjuangkan almarhum.
Bagian lain pembahasan datang dari mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto. Endriartono menilai Agus Widjojo selalu berorientasi pada upaya membangun taktik pertempuran dan logistik yang solid agar TNI menjadi tentara yang disegani secara profesional.
Endriartono juga menyoroti sikap Agus yang tegas terhadap pengaruh politik terhadap independensi kelembagaan TNI. “Jangan pernah sekali pun siapa pun dia mau eks jenderalnya TNI kek, mau Marsekal udaranya TNI kek, Laksamana lautnya TNI kek, jadi presiden lalu dia dengan semena-mena mengobrak-abrik TNI hanya untuk kepentingan dirinya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan” ungkap Endriartono.
Dalam buku “Militer Pemikir, Pemikir Militer” tersebut, rangkuman tidak hanya menyajikan pandangan Agus, tetapi juga merangkum tulisan dari para sejawat, akademisi, dan aktivis. Sejumlah tokoh hadir membedah buku, antara lain Marcus Mietzner, Endriartono Sutarto, Johny J Lumintang, dan Jaleswari Pramodhawardhani.
Peluncuran dan diskusi ini menggambarkan bahwa gagasan reformasi TNI yang disampaikan Agus Widjojo terus dibaca dalam kerangka modernisasi yang profesional, sambil tetap menempatkan supremasi sipil sebagai acuan utama. Melalui berbagai sudut pandang yang disampaikan, buku ini memperlihatkan bagaimana reformasi dipahami sebagai proses yang menyentuh struktur, kedudukan, hingga batas peran militer dalam sistem demokrasi.
Uraian buku itu memperlihatkan bahwa reformasi yang dibawa Agus tidak berhenti pada pembenahan teknis, melainkan juga menyentuh soal landasan konstitusional serta cara militer menempatkan diri dalam sistem demokrasi.
Lewat beragam bacaan para pembicara, termasuk sorotan terhadap komando teritorial, penataan kekuatan, serta kekhawatiran atas intervensi politik, diskusi menegaskan penguatan profesionalitas dengan tetap mengacu pada supremasi sipil dan batas peran TNI.
