jurnalistik.co.id – Muhaimin Iskandar meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar bersih dari keterlibatan politisi dalam struktur kepengurusan organisasi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, kader NU yang berkiprah di politik seharusnya menyalurkan aktivitasnya melalui partai, bukan melalui kepengurusan PBNU.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin di Gedung DPR RI pada Senin (22/6/2026). Ia menyatakan sikapnya lahir dari tanggung jawab sebagai kader yang ingin ikut memperbaiki tata kelola organisasi.
“Saya ngomong bukan karena saya politisi, bukan. Karena saya adalah kader yang ingin ikut bertanggung jawab,” ujar Muhaimin. Ia kemudian melanjutkan bahwa salah satu formulanya adalah memastikan PBNU tidak lagi menjadi ruang keterlibatan politisi.
“Bertanggung jawab memperbaiki, sehingga salah satu formulanya PBNU bersih dari politisi. Politisi NU silakan masuk partai, gitu,” sambungnya. Muhaimin menempatkan usulan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat manajemen organisasi di tubuh PBNU.
Menurut Muhaimin, pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia menilai kepengurusan PBNU saat ini mengalami kemunduran dibanding periode-periode sebelumnya, sehingga perlu ada perubahan yang lebih tegas dan terarah.
“Ya, dari awal kita melihat begini ya, begini, ini saya ngomong jujur ya. PBNU periode ini, PBNU yang paling mundur dibanding yang lain. Oke? Itu keprihatinan semua pihak, tapi hanya Muhaimin yang berani ngomong,” jelas Cak Imin.
Ia juga menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk kecintaan terhadap NU. Muhaimin menyatakan sikapnya bukan dimaksudkan untuk kepentingan politik, melainkan untuk memastikan tidak ada kemunduran dalam pengelolaan Pengurus Besar NU.
“Kenapa saya berani ngomong? Saya sebagai kader NU tidak ingin ada kemunduran di dalam pengelolaan Pengurus Besar NU,” kata dia. Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin menyampaikan alasan personalnya sebagai kader yang ingin mendorong perubahan.
“Ini sebagai rasa cinta saya sebagai kader agar terjadi perubahan manajemen menyeluruh. Supaya tidak ada lagi apa. kesimpulan periode ini periode yang paling gagal dibanding periode-periode yang lain. Supaya disadari ada perbaikan,” tutur Cak Imin. Pernyataan itu sekaligus menggambarkan garis besarnya terhadap evaluasi internal PBNU.
Ketika ditanya apakah aturan mengenai keterlibatan politisi dalam kepengurusan PBNU perlu dipertegas ke depan, Muhaimin menyebut bahwa ketentuan tersebut sebenarnya sudah ada. Namun, ia menyoroti pentingnya ketegasan sikap dalam penerapannya.
“Sebetulnya aturannya ada, cuman ketegasan sikap,” kata dia. Dengan demikian, menurut Muhaimin, persoalan yang perlu dibereskan bukan semata keberadaan aturan, melainkan konsistensi dan keberanian untuk menjalankannya.
Muhaimin menyampaikan pandangannya di tengah dinamika menjelang Muktamar ke-35 PBNU yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026. Sejumlah pesantren dari berbagai daerah diketahui telah mengajukan diri menjadi tuan rumah Muktamar.
Dalam konteks persiapan tersebut, pembahasan mengenai arah dan pembenahan tata kelola organisasi menjadi sorotan. Muhaimin menempatkan gagasannya tentang PBNU yang bersih dari politisi sebagai bagian dari dorongan perubahan manajemen menyeluruh agar organisasi berjalan lebih baik pada periode berikutnya.
Baginya, pembenahan tersebut sekaligus merupakan wujud tanggung jawab kader untuk ikut memperbaiki pengelolaan organisasi yang telah membesarkan NU. Ia berharap perbaikan benar-benar disadari dan diterapkan, sehingga kemunduran yang ia sebut terjadi pada periode ini tidak terulang di masa mendatang.
Muhaimin juga menegaskan bahwa yang ia dorong bukan sekadar perdebatan soal keberadaan aturan, melainkan bagaimana aturan itu dijalankan dalam praktik sehari-hari. Baginya, keterlibatan kepentingan politik perlu ditempatkan pada jalur yang semestinya, sementara organisasi menjalankan fungsi kelembagaan tanpa terseret tarik-menarik.
Menurutnya, proses evaluasi di tubuh PBNU perlu melibatkan ketegasan sikap dari semua unsur yang terlibat. Ia memandang, jika pembenahan tidak dilakukan dengan arah yang jelas, maka masalah yang sama berpotensi berulang pada periode berikutnya. Karena itu, dorongan agar PBNU lebih fokus pada penguatan manajemen organisasi disampaikan sebagai bagian dari upaya menjaga arah organisasi tetap pada tujuan utamanya.
Menjelang Muktamar ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, pembahasan mengenai arah kebijakan dan tata kelola dinilai semakin relevan untuk diperhatikan bersama. Muhaimin menempatkan gagasannya sebagai penguatan agenda perubahan menyeluruh, agar seluruh pihak dapat menyerap kritik sebagai masukan korektif dan memastikan perbaikan benar-benar menjadi pekerjaan lanjutan setelah muktamar.
