jurnalistik.co.id – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meninjau pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, pada Senin (22/6/2026). Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi permukiman kampung nelayan sekaligus berdialog dengan warga.
Dalam kunjungan tersebut, Tito menilai kawasan Kampung Nelayan Tanjung Ria masih membutuhkan penataan serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Ia kemudian berdialog langsung dengan warga mengenai kondisi setempat, termasuk masalah yang sehari-hari mereka hadapi terkait lingkungan hunian dan layanan dasar.
Tito juga meninjau sejumlah infrastruktur yang ada di lokasi. Dari peninjauan itu, ia melihat masih terdapat akses jalan yang rentan, kondisi bangunan rumah yang rapuh, serta keterbatasan akses sanitasi.
Selain itu, Tito menyebut fasilitas publik di area tersebut membutuhkan penanganan. Pemerintah, menurut penilaiannya saat peninjauan, perlu memastikan bahwa pembenahan dilakukan secara menyeluruh agar lingkungan permukiman menjadi lebih layak.
Persoalan sampah juga menjadi tantangan di kampung nelayan tersebut. Tito menilai kondisi ini berpotensi memicu genangan air saat musim hujan, sehingga perlu ada perhatian pada pengelolaan lingkungan.
Dalam keterangannya, Tito menyoroti persoalan saluran air dan distribusi kebutuhan dasar. Ia menyampaikan, “Kemudian, kami juga melihat tidak ada saluran air yang cukup. Ada pompa, pipa pompa, air minum, tetapi tidak semuanya merata. Tidak sampai ke semua rumah,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin.
Pernyataan itu menegaskan bahwa meskipun terdapat fasilitas seperti pompa dan pipa, ketersediaannya belum menjangkau seluruh rumah secara merata. Tito kemudian mengaitkannya dengan kebutuhan penataan infrastruktur agar layanan air dan sistem terkait dapat berfungsi lebih baik untuk warga.
Menanggapi kondisi yang ditemukan selama peninjauan, Tito mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan sejumlah perbaikan. Perbaikan tersebut mencakup peningkatan kualitas rumah, akses jalan, hingga fasilitas sanitasi.
Harapan Tito adalah agar program pembangunan di kawasan itu benar-benar memberi dampak langsung bagi kehidupan warga. Ia mengatakan, “Diharapkan dengan pembangunan kampung ini, Tanjung Ria ini akan lebih layak. Yang jelas lebih senang semua,” ungkap Tito.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menegaskan perhatian Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat kecil. Menurutnya, perhatian itu terlihat dari berbagai program yang disalurkan kepada masyarakat, termasuk program pembangunan tiga juta rumah yang dijalankan di bawah koordinasi Menteri PKP Maruarar Sirait.
Karena itu, Tito menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Menteri PKP dalam merealisasikan program perumahan rakyat. Salah satu inovasi yang ia soroti adalah penerapan sistem lelang terbuka bagi kelompok penerima BSPS.
Tito memandang mekanisme tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas penganggaran sekaligus mencegah penyimpangan. Ia menegaskan, “Pak Menteri Perumahan, Pak Maruarar Sirait itu sangat menjaga betul anggarannya tidak boleh dikorupsi. Makanya, tidak diberikan kontraktor begitu saja untuk membangun. Beliau bangunnya dilelang, panggil toko-toko yang jual material, lelang, siapa yang paling murah, bagus kualitas, disaksikan oleh masyarakat,” tegas Tito.
Dengan sistem tersebut, Tito menilai proses pembangunan diharapkan lebih transparan karena melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, proses lelang dinilai memberi ruang bagi penawaran material dan pekerjaan yang bersaing namun tetap memperhatikan kualitas.
Peninjauan itu dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, serta Wali Kota Jayapura Abisai Rollo. Hadir pula sejumlah pejabat terkait dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PKP.
Kunjungan Tito di Tanjung Ria pada akhirnya menempatkan perbaikan infrastruktur sebagai bagian penting dari pelaksanaan BSPS. Fokusnya tidak hanya pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga pada perbaikan akses jalan, sanitasi, dan tata kelola lingkungan agar permukiman kampung nelayan dapat berfungsi lebih baik untuk kebutuhan warga.
