jurnalistik.co.id – Ribuan relawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gizi (AMPG) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Lumajang, Senin (22/6/2026). Massa menyampaikan dukungan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berlanjut sambil meminta perbaikan tata kelola.
Aksi yang diikuti relawan MBG, petani, nelayan, dan peternak itu berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi dari kelompok masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok program. Koordinator aksi, Novi Sanjaya, menegaskan bahwa kegiatan mereka tidak dimaksudkan untuk menandingi aksi penolakan MBG yang dilakukan mahasiswa tiga hari sebelumnya.
“Kami tidak melawan siapa pun dan tidak menyerang siapa pun. Ini murni aspirasi masyarakat. Kami mengusulkan agar MBG tetap dilanjutkan, tetapi tata kelolanya diperbaiki dan ekonomi rakyat kecil tetap dilindungi,” ujar Novi saat menyampaikan pernyataan di DPRD Lumajang, Senin (22/6/2026).
Menurut Novi, fokus utama yang perlu dibenahi adalah pengelolaan MBG. Ia menyebut, hingga kini belum ada standar menu yang seragam di tingkat nasional, sehingga pelaksanaan program di berbagai daerah bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
Standar menu yang dinilai belum seragam
Novi mengatakan pemerintah perlu menyusun bank menu nasional yang memuat standar komposisi serta gramasi. Bank menu itu juga diharapkan mencakup kandungan gizi yang disepakati dan pengaturan terkait alergi makanan.
Ketiadaan standar tersebut, menurutnya, membuat para pelaksana program di daerah mengambil rujukan yang berbeda. Akibatnya, variasi penafsiran dapat muncul dalam proses penyusunan dan penyajian menu MBG.
Selain isu menu, massa juga menyoroti tata kelola keuangan program yang dinilai belum memiliki pedoman teknis yang baku. Novi menyampaikan bahwa kondisi ini memunculkan perbedaan interpretasi ketika program dijalankan maupun ketika dilakukan pemeriksaan administrasi.
“Kami meminta adanya petunjuk teknis yang jelas terkait tata kelola keuangan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi antara pelaksana, auditor, maupun lembaga pengawas,” ucap Novi.
Pada bagian lain, Novi menyatakan program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar di Kabupaten Lumajang. Ia menyebut ada 4.350 orang yang dipekerjakan dari 87 dapur yang sudah beroperasi.
Dampak tersebut, lanjutnya, juga terlihat dari kebutuhan bahan baku program MBG yang membuka pasar bagi hasil pertanian lokal. Dengan demikian, keberlanjutan program dipandang turut berperan menjaga aktivitas ekonomi masyarakat yang terlibat langsung.
Usulan perbaikan menyeluruh dan penguatan pengawasan
Atas dasar itu, aliansi meminta Presiden Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional untuk tetap melanjutkan program MBG. Permintaan tersebut disertai penekanan agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada tata kelola program.
Massa juga mengusulkan keterlibatan akademisi serta perguruan tinggi dalam proses pengawasan, pendampingan, pelatihan, dan penelitian. Menurut mereka, dukungan dari institusi pendidikan diperlukan agar pengembangan program bisa berjalan lebih terarah dan berbasis data.
Dalam kesempatan yang sama, Heni, seorang ibu rumah tangga yang ikut dalam aksi, menyampaikan bahwa ia sengaja hadir untuk menyampaikan dukungan terhadap MBG. Ia mengatakan program tersebut memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Heni menilai kebermanfaatan MBG menjadi alasan utama pihaknya mendukung kelanjutan program. Ia berharap masukan yang disampaikan relawan dan kelompok masyarakat bisa menjadi pertimbangan dalam perbaikan tata kelola.
Secara keseluruhan, aksi AMPG di DPRD Lumajang menghadirkan tuntutan agar MBG tetap berjalan, namun dengan pembenahan standar dan pedoman yang lebih jelas. Massa memandang perbaikan pada aspek menu dan tata kelola keuangan sebagai langkah penting agar pelaksanaan program lebih konsisten di berbagai daerah.
Di sisi lain, aspirasi tersebut juga diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kecil tetap terjaga. Melalui permintaan perbaikan tata kelola secara menyeluruh, aliansi berupaya menjaga program agar memberi dampak gizi sekaligus ekonomi yang lebih luas.
