jurnalistik.co.id – Beijing kembali menunjukkan taringnya dalam persaingan geopolitik Asia dengan memperketat ekspor komoditas mineral kritis ke Jepang. Langkah ini dipakai sebagai tekanan nyata terhadap sekutu utama Amerika Serikat (AS) itu agar membatalkan kebijakan yang oleh China dinilai sebagai jalan menuju remiliterisasi.
Kementerian Perdagangan China sebelumnya sudah memperketat kendali ekspor barang-barang yang berpotensi memiliki aplikasi militer ke Jepang sejak Januari. Aturan itu melarang pihak mana pun mentransfer barang dengan fungsi ganda kepada pengguna akhir militer Jepang, setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengaitkan keamanan negaranya dengan Taiwan memicu kemarahan Beijing.
Mengutip Newsweek pada Senin (25/5/2026), pembatasan itu kembali diperketat oleh Beijing sebanyak dua kali sepanjang Februari. Meski daftar lengkap barang yang terdampak tidak dipublikasikan secara komprehensif, sanksi ekspor tersebut dipastikan mencakup elemen tanah jarang atau rare earth dan mineral kritis lain yang penting bagi teknologi canggih.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menjelaskan landasan hukum keputusan sepihak itu dalam konferensi pers rutin. “China, sesuai dengan hukum dan peraturan, melarang ekspor barang-barang dengan fungsi ganda untuk pengguna militer dan kegunaan militer Jepang, dengan tujuan menghentikan remiliterisasi dan ambisi nuklir Jepang,” ujar Mao pada hari Senin.
Pemicunya berawal dari pidato Takaichi di hadapan parlemen pada November. Dalam pidato itu, ia membuat Beijing marah setelah mengaitkan pertahanan Jepang dengan Taiwan secara langsung. Takaichi menyebut blokade China terhadap pulau yang berpemerintahan sendiri itu akan menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang, sehingga Tokyo bisa mengerahkan Pasukan Bela Diri untuk membantu pasukan respons AS.
Respons Beijing terhadap pernyataan tersebut memunculkan gelombang tindakan pembalasan dan retorika anti-Jepang yang memuncak. Tokyo dituduh ingin kembali ke era militerisme Kekaisaran Jepang pada 1930-an dan 1940-an, sehingga ketegangan politik antara kedua negara kembali naik ke permukaan.
Analisis atas penggunaan rantai pasok sebagai senjata juga datang dari Direktur Program Keamanan Mineral Kritis di Center for Strategic and International Studies, Gracelin Baskaran, bersama Associate Fellow program tersebut, Meredith Schwartz. “Pembatasan tanah jarang oleh China menegaskan bahwa seni mengelola ekonomi kini menjadi elemen sentral dari pencegahan dan pemaksaan, bukan lagi alat periferal,” tulis Baskaran dan Schwartz.
Kedua pakar itu menambahkan bahwa Beijing sedang menunjukkan kemampuannya untuk membentuk perilaku sekutu dan dinamika krisis melalui pengaruh rantai pasok, jauh sebelum ada tindakan militer terhadap Taiwan. Bagi AS, situasi ini berarti pencegahan terhadap konflik Taiwan tak bisa hanya bertumpu pada postur militer, tetapi juga harus memperhitungkan tekanan ekonomi yang dapat membatasi ruang keputusan negara sekutu dalam situasi krisis.
Waspada Militerisasi?
Meski Pasukan Bela Diri Jepang memiliki kemampuan udara dan laut yang lebih kuat daripada sebagian besar militer dunia, mereka secara hukum tetap dibatasi untuk beroperasi demi membela tanah air Jepang di bawah konstitusi pascaperang yang pasifis. Namun, para pemimpin Jepang terus berupaya memperluas peran militer dalam beberapa tahun terakhir untuk mengimbangi kekuatan China.
Mantan Perdana Menteri Shinzo Abe menjadi pelopor yang mendorong kekuatan militer yang sepadan dengan status diplomatik Jepang. Pendekatan itu kini dilanjutkan oleh Takaichi sejak menjabat pada Oktober lalu dengan dukungan mayoritas kuat di parlemen.
Anggaran pertahanan Jepang saat ini berada di jalur yang tepat untuk mencapai 2 persen dari PDB, menyamai tolok ukur anggota NATO. Pada April, kabinet Takaichi juga melonggarkan pembatasan ekspor pertahanan yang telah berlaku selama beberapa dekade untuk mengizinkan penjualan senjata mematikan ke negara-negara sahabat.
Peningkatan kekuatan militer Jepang itu ikut memicu kekhawatiran Presiden China Xi Jinping. Menurut laporan Financial Times, Xi bahkan mengangkat isu itu langsung saat bertemu Presiden AS Donald Trump di Beijing awal bulan ini. Laporan itu menyebut Xi mengkritik keras peningkatan pengeluaran pertahanan Jepang, yang sempat mengejutkan para pejabat AS karena masalah tersebut tidak diidentifikasi sebelumnya sebagai prioritas utama KTT.
Setelah menyelesaikan kunjungan dua harinya di China, Trump langsung melakukan pembicaraan via telepon dengan Tokyo. Takaichi mengatakan kepada wartawan bahwa pemimpin AS itu menegaskan kembali komitmen terhadap hubungan bilateral kedua negara. “Presiden AS menegaskan kembali aliansi Washington yang teguh dengan Tokyo,” kata Takaichi.
Jepang adalah sekutu paling kuat AS di Asia. Negara itu menampung sekitar 54.000 tentara AS di 15 pangkalan utama dan lebih dari 100 fasilitas yang lebih kecil. Jepang juga menjadi mata rantai utama dalam rentetan pulau yang membentang ke selatan menuju Kalimantan, yang dinilai sangat penting oleh Pentagon dalam potensi konflik dengan China.
Meski mendapat tekanan berat dari Beijing, Pemerintah Tokyo menegaskan postur pertahanan negara sama sekali tidak berubah dan tetap berkomitmen pada perdamaian. “Jepang memiliki kemampuan pertahanan minimum untuk melindungi Jepang, dan apa yang disebutkan oleh China adalah tidak benar. Pada periode pascaperang, Jepang telah menjadi negara yang berorientasi pada perdamaian. Sikap itu akan tetap sama,” tegas Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara dalam konferensi pers reguler pada Senin.
Di tengah tekanan sanksi mineral dari China, Jepang dijadwalkan menjamu sekutu penting AS lainnya pada pekan ini, yakni Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Kunjungan ke Tokyo itu menjadi kunjungan pertama pemimpin Filipina ke Jepang dalam lebih dari satu dekade.
Marcos dijadwalkan bertemu Takaichi pada Kamis untuk membahas isu sentral seputar keamanan pertahanan dan energi. Pembicaraan itu berlangsung di tengah ketegangan dengan China dan guncangan minyak global akibat perang Iran yang masih berlangsung.
Dominasi Tanah Jarang China
Langkah pembatasan ekspor ini menjadi senjata yang ampuh karena China memegang kendali hampir monopoli atas rantai pasok tanah jarang dunia. Negeri itu memproduksi lebih dari 90 persen magnet tanah jarang global, komoditas yang merupakan paduan khusus penting untuk elektronik modern, mulai dari kendaraan listrik, turbin angin, hingga jet tempur dan rudal berpemandu presisi.
Meski produsen Jepang menghasilkan sebagian besar dari sisa 5 hingga 10 persen magnet tersebut, mereka masih sangat bergantung pada China untuk pasokan elemen tanah jarang berat tertentu. Data bea cukai China yang ditinjau Reuters menunjukkan tidak adanya ekspor galium, bahan semikonduktor utama, maupun tanah jarang berat seperti terbium dan disprosium pada Februari, dengan hanya sedikit pengiriman ytrium oksida yang tercatat.
Ini bukan kali pertama Beijing memanfaatkan dominasi tanah jarangnya untuk tujuan strategis. Tahun lalu, China juga menerapkan pembatasan ekspor sebagai respons atas kenaikan tarif AS terhadap barang-barang China. Pola serupa pernah terjadi pada 2010, ketika Beijing memberlakukan embargo tidak resmi selama dua bulan atas ekspor tanah jarang ke Jepang setelah penangkapan kapten kapal pukat ikan China oleh Penjaga Pantai Jepang di dekat Kepulauan Senkaku yang disengketakan.
Demi meredakan sengketa yang kian meruncing ini, Menteri Perdagangan Jepang Ryosei Akazawa telah bertolak ke Suzhou pekan lalu untuk menghadiri pertemuan menteri perdagangan APEC selama dua hari. Akazawa menjadi pejabat tinggi Jepang pertama yang mengunjungi China sejak perselisihan diplomatik tersebut dimulai.
Meski kunjungan itu terkesan diabaikan pihak China, Kihara mengatakan kepada wartawan pada Senin bahwa menteri perdagangan Jepang sempat mengadakan pertemuan singkat dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao. “Menteri Akazawa sempat bertemu singkat dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao di sela-sela pertemuan tersebut,” pungkas Kihara, seraya menolak membahas lebih rinci isi percakapan keduanya.
