jurnalistik.co.id – Di tengah berbagai perdebatan tentang demokrasi, ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar diuji: apakah demokrasi masih mengenali manusia?
Firdaus Arifin menempatkan pertanyaan itu sebagai titik berangkat, terutama ketika demokrasi terlihat berjalan sesuai prosedur, tetapi nilai manusia justru makin jauh dari pusat perhatian politik.
Demokrasi selama ini dipahami sebagai sistem yang dibangun untuk manusia. Ia mengandaikan jaminan hak politik, menyediakan ruang partisipasi, serta membatasi kekuasaan agar tidak berubah menjadi dominasi.
Karena itu, demokrasi sering dianggap sebagai bentuk politik yang paling dekat dengan cita-cita kemanusiaan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa sebuah sistem bisa kehilangan makna terdalamnya tanpa kehilangan bentuk luarnya.
Dengan kata lain, demokrasi tetap dapat menghadirkan pemilu, parlemen, partai politik, kebebasan berpendapat, serta berbagai prosedur konstitusional lain. Di permukaan, seluruh perangkat itu tampak bekerja sebagaimana mestinya.
Tetapi ada kemungkinan yang lebih mendasar terjadi bersamaan. Demokrasi dapat mengalami pemutusan hubungan dengan manusia—persis di titik itulah demokrasi menjadi “tuli”.
Ketulian ini bukan berarti demokrasi tidak bisa “mendengar” suara. Ketulian itu merujuk pada hilangnya kemampuan untuk mengenali manusia sebagai pusat perhatian moral dan politik.
Martabat Setara
Pada lapisan terdalamnya, demokrasi bertolak dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki martabat politik yang setara. Kesetaraan itu bukan karena semua manusia sama, melainkan karena tidak seorang pun semestinya ditempatkan lebih rendah dalam urusan yang menyangkut kehidupan bersama.
Demokrasi lahir dari penolakan terhadap pandangan bahwa sebagian manusia “ditakdirkan memerintah” sementara yang lain “ditakdirkan untuk diperintah”. Karena itu, demokrasi bukan pertama-tama soal prosedur.
Prosedur hanyalah sarana. Demokrasi adalah pengakuan bahwa setiap manusia memiliki nilai yang tidak bisa direduksi semata oleh status sosial, kekayaan, kekuasaan, atau kedekatannya dengan pusat-pusat keputusan.
Dalam pengertian ini, demokrasi mengandung dimensi moral. Ia menuntut agar manusia tidak diperlakukan sebagai alat untuk tujuan yang lebih besar, melainkan sebagai tujuan itu sendiri.
Masalah mulai tampak ketika manusia perlahan menghilang dari pusat perhatian politik. Di kehidupan modern, kebutuhan akan data menjadi bagian dari cara kerja negara dan kebijakan.
Negara memerlukan statistik untuk memahami kondisi masyarakat, perencanaan pembangunan butuh angka, dan kebijakan publik memerlukan ukuran yang tampak objektif. Tidak ada yang keliru dari penggunaan data sebagai alat memahami kenyataan.
Persoalan muncul ketika data dianggap cukup untuk menggantikan manusia sepenuhnya. Pada titik itu, kemiskinan diterjemahkan menjadi persentase, pengangguran menjadi grafik, ketimpangan menjadi indeks, dan kesejahteraan menjadi target.
Semua tampak rasional dan terukur. Namun pengalaman manusia tidak pernah benar-benar bisa diringkas seluruhnya ke dalam statistik yang terbaca di permukaan.
Di balik angka kemiskinan, ada rasa cemas mengenai masa depan. Di balik data pengangguran, terdapat hilangnya harga diri, sementara indikator kesejahteraan menyimpan harapan-harapan yang tidak sepenuhnya tercatat.
Jadi, persoalannya bukan pada data itu sendiri. Masalah muncul ketika data diposisikan seolah-olah mampu menggantikan kompleksitas pengalaman manusia.
Pada saat itulah “wajah manusia” mulai menghilang dari ruang politik. Demokrasi yang semula menempatkan manusia sebagai inti perlahan berubah menjadi sistem yang bergerak tanpa benar-benar mengenali siapa yang sedang diperhatikan.
Ketika indikator menjadi bahasa tunggal dalam pengambilan keputusan, ruang politik cenderung menggeser fokus dari martabat yang dimiliki setiap orang menuju hasil yang ingin dicapai. Dalam kondisi seperti ini, partisipasi mudah berubah menjadi aktivitas administratif, sementara keputusan terasa jauh dari pengalaman nyata yang dialami manusia.
Demokrasi yang tidak lagi mengenali manusia akan kehilangan kemampuan menilai apa yang benar-benar dipertaruhkan bagi kehidupan bersama. Data memang membantu membaca keadaan, tetapi ia tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti nilai moral. Politik perlu menempatkan kembali “wajah manusia” sebagai ukuran, bukan sekadar angka yang tampak objektif.
