jurnalistik.co.id – Warga Desa Soren, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengeluhkan kerusakan jalan utama yang telah lama terjadi dan belum menunjukkan perbaikan berarti.
Kondisi ini masih mereka hadapi dalam aktivitas harian, mulai dari mobilitas untuk bekerja, mengantar anak sekolah, hingga kebutuhan layanan kesehatan dan pengangkutan hasil kebun menuju pusat kota.
Menurut warga, meski terjadi beberapa kali pergantian kepala daerah, perbaikan pada ruas jalan yang menjadi akses utama desa tidak kunjung terlihat progres yang jelas.
Eef Saifullah (26) mengatakan kerusakan jalan tersebut berlangsung sejak lama, yaitu sejak tahun 1997 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
“Jalan rusak ini dari zaman Presiden Soeharto tahun 1997, berkali-kali ganti bupati. Di zaman Bupati Supian Hadi sempat digarap pakai ekskavator, tapi setelah itu ditinggalkan, sampai sekarang tidak ada kelanjutan,” ujar Eef saat dihubungi, Minggu (21/6/2026).
Ia menilai perhatian pemerintah daerah tidak berjalan berkelanjutan, karena pekerjaan yang sempat dilakukan kemudian berhenti tanpa tindak lanjut.
Kerusakan jalan, kata Eef, tidak sekadar mengganggu kenyamanan perjalanan, tetapi juga memengaruhi kehidupan ekonomi dan kebutuhan dasar warga setiap hari.
“Jalan ini merupakan akses utama warga untuk bekerja, sekolah, berobat, dan mengangkut hasil kebun, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat setiap hari,” katanya.
Lebih lanjut, Eef menjelaskan jalan tersebut menghubungkan Desa Soren dengan Desa Camba dan Desa Simpur, sehingga menjadi jalur penting bagi pergerakan orang maupun barang di wilayah sekitar.
Ia menyebut jarak menuju Desa Camba sekitar 7 kilometer, sementara menuju Desa Simpur sekitar 5 kilometer.
Eef menuturkan, kondisi jalan di dua desa tersebut dinilai lebih baik dibanding akses menuju Desa Soren.
“Desa Soren ini berada di tengah-tengah antara Desa Camba dan Desa Simpur. Jalan di dua desa itu sudah jauh lebih baik dibandingkan jalan menuju Desa Soren,” ujarnya.
Dampak kerusakan jalan turut membuat sebagian warga harus menyesuaikan cara transportasi, terutama ketika akses darat terasa terlalu sulit untuk dilalui.
Dalam kondisi tertentu, warga memilih menggunakan transportasi sungai untuk menuju kota atau mengangkut hasil pertanian.
Namun, Eef mengatakan pilihan itu tidak selalu mudah bagi petani, karena biaya transportasi air dinilai cukup mahal untuk warga dengan penghasilan terbatas.
“Kalau mau ke kota, sebagian warga terpaksa menggunakan angkutan air. Tapi biayanya sangat mahal bagi petani seperti kami,” kata Eef.
Ia juga menyampaikan bahwa kerusakan jalan telah menjadi bagian dari pengalaman hidup warga sejak mereka masih kecil, tanpa adanya perubahan yang dirasakan ketika generasi berganti.
“Jalan ini sudah seperti itu sejak kami masih kecil. Sekarang kami sudah punya anak, tetapi tidak pernah ada progres yang berarti untuk perbaikannya,” tuturnya.
Warga, kata Eef, berharap pemerintah daerah segera melakukan pembangunan atau peningkatan jalan, karena akses tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan aktivitas masyarakat.
“Kami hanya menuntut hak kami sebagai warga negara. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat untuk sekolah, ke rumah sakit, dan mengangkut hasil panen. Kami berharap suara kami bisa didengar pemerintah,” ujar Eef.
Selain meminta perbaikan, warga juga berharap ada kejelasan terkait status kewenangan jalan tersebut, apakah berada di bawah pemerintah desa, kabupaten, provinsi, atau pihak lain.
Hingga berita ini ditulis, Kompas.com masih berupaya meminta tanggapan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait keluhan warga Desa Soren.
Kerusakan tersebut, menurut penuturan warga, telah melekat sejak lama dan tidak menunjukkan perubahan berarti meski terjadi pergantian pejabat. Mereka mengingat pada tahun 1997 jalan sudah dalam kondisi rusak, lalu pekerjaan sempat digarap ketika kepemimpinan Bupati Supian Hadi dengan bantuan ekskavator, tetapi setelah itu berhenti dan sampai kini belum ada kelanjutan yang bisa dirasakan.
Bagi masyarakat, persoalan jalan tidak berhenti pada gangguan perjalanan semata, melainkan turut menekan aktivitas harian. Akses yang seharusnya digunakan untuk pergi bekerja, mengantar anak sekolah, serta menuju fasilitas kesehatan juga dipakai untuk mengangkut hasil kebun. Ketika jalur darat terasa terlalu sulit dilalui, sebagian warga memilih alternatif melalui transportasi sungai, namun biaya yang diperlukan dinilai memberatkan petani dengan penghasilan terbatas.
Di tengah harapan agar perbaikan segera dilakukan, warga juga menekankan pentingnya kejelasan terkait pihak yang berwenang menangani ruas jalan tersebut. Mereka berharap ada informasi yang terang mengenai apakah kewenangannya berada di pemerintah desa, kabupaten, provinsi, atau pihak lain, sehingga suara warga tidak berhenti pada keluhan, melainkan diikuti rencana kerja yang berjalan berkelanjutan.
