jurnalistik.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah pada 22 Juni sampai 13 Juli 2026. Kebijakan ini dikatakan baru pertama kali dilakukan dalam tahun ini.
Kebijakan yang sama sempat memicu kekhawatiran besar bagi para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, penghentian itu justru mendapat respons dari para pihak terkait dan dukungan dari warga.
Di tahun-tahun sebelumnya, meski sekolah libur, MBG tetap didistribusikan untuk pelajar di seluruh tanah air. Untuk periode libur kali ini, BGN menghentikan suplai distribusi MBG, termasuk bagi dapur SPPG yang menyiapkan bahan pangan program andalan Presiden RI Prabowo Subianto.
Relawan SPPG tidak menerima honor saat dapur tidak beroperasi
Koordinator SPPG Kota Lhokseumawe, Muhammad Aris Muladi, menyampaikan bahwa relawan dapur MBG tidak menerima gaji selama masa libur aktivitas dapur dan distribusi bahan pangan program tersebut. Ia menjelaskan honor relawan dibayarkan per hari, sehingga saat dapur tidak beroperasi tidak ada pembayaran.
Aris menegaskan ketentuan itu berlaku karena proses penyiapan dan distribusi MBG memang tidak berlangsung selama libur. “Gajinya per hari, kalau tidak beroperasi dapur maka tdiak ada gaji, honor tidak dibayar,” kara Aris, Senin (22/6/2026) per telepon.
Ia menyebut seluruh SPPG telah diberi informasi sejak awal. “Jadi mereka sudah tau, selama masa libur, tidak ada aktivitas penyiapan maupun pendistribusian MBG kepada para penerima manfaat, maka tidak ada honor juga,” terangnya, sehingga tidak ada kendala berarti.
Dengan skema pembayaran per hari, pelaksanaan honor disesuaikan dengan ada tidaknya aktivitas dapur dan distribusi.
Setelah jadwal sekolah kembali berjalan, SPPG melanjutkan operasional. Saat itulah seluruh relawan kembali bekerja dan menerima honorarium, mencakup relawan di bidang pengolahan, pengemasan, hingga pendistribusian makanan untuk pelajar.
Koordinator Regional Aceh belum merespons hingga berita tayang
Koordinator Regional SPPG Provinsi Aceh, Mustafa Kamal, tidak menjawab hingga berita ini ditayangkan. Pesan singkat yang dikirimkan juga belum direspon.
IRT di Lhokseumawe mendukung penghentian distribusi
Di Desa Panggoi, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Halida Bahri yang bekerja sebagai ibu rumah tangga turut mendukung keputusan BGN menghentikan distribusi MBG saat libur sekolah. Menurutnya, langkah itu sejalan dengan kondisi ketika anak-anak tidak berada di sekolah.
“Baru kali ini BGN benar, anak-anak libur, ya buat apa distribusi bahan pangan ke sekolah. Bahkan, kalau distribusi itu merepotkan orang tua. Tidak kita ambil kasihan mubazir, kita ambil tapi repot,” terangnya.
Halida menilai distribusi yang dilakukan saat libur sekolah berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua. Karena itu, penghentian sementara dipandang sebagai penyesuaian agar pelaksanaan program sesuai situasi penerima manfaat.
Ia juga berharap BGN memastikan kualitas bahan pangan di seluruh SPPG di Indonesia. Halida menekankan agar makanan yang disalurkan laik konsumsi dan benar-benar mengandung gizi yang cukup.
Selain kualitas, Halida mengusulkan adanya saluran khusus pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat. “Saran saya, ada saluran khusus aduan dari masyarakat jika kualitas makanan tidak bagus bisa dilaporkan langsung, tanpa ada ancaman pidana dari pengeloal SPPG,” katanya.
Dengan berlakunya masa libur sekolah, kegiatan penyiapan dan pendistribusian MBG disesuaikan dengan jadwal operasional dapur. Ketika sekolah dimulai kembali, relawan disebut akan melanjutkan pekerjaan dan menerima honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyesuaian tersebut membuat ritme kerja dapur SPPG ikut mengikuti kalender libur sekolah. Ketika suplai dihentikan untuk periode 22 Juni hingga 13 Juli 2026, proses penyiapan dan pengemasan bahan pangan juga berhenti sehingga tidak ada kegiatan distribusi kepada penerima manfaat. Koordinator SPPG Kota Lhokseumawe menyebut relawan telah mendapat informasi sejak awal, sehingga penghentian sementara diperlakukan sebagai penyesuaian jadwal, bukan perubahan tanpa dasar.
Di sisi lain, dukungan dari warga di Lhokseumawe turut menyoroti alasan kesesuaian waktu pelaksanaan program. IRT setempat menilai penyaluran selama masa anak tidak berada di sekolah berpotensi memunculkan masalah praktis bagi orang tua, mulai dari beban pengelolaan bahan pangan hingga kekhawatiran makanan menjadi mubazir bila tidak terpakai. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas, serta mengusulkan adanya jalur pengaduan yang mudah agar masyarakat bisa melaporkan bila kualitas tidak memenuhi standar, tanpa disertai ancaman pidana kepada pengelola SPPG.
