jurnalistik.co.id – JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan secara rinci rencana pengajaran Bahasa Prancis di sekolah-sekolah Indonesia yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Lalu, Komisi X DPR RI akan meminta penjelasan resmi dalam rapat kerja bersama Kemendikdasmen. Penjelasan itu dibutuhkan untuk mengetahui arah kebijakan, kesiapan implementasi, serta posisi program tersebut dalam agenda pendidikan nasional.
“Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada rapat kerja dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar Lalu dalam keterangannya, dikutip Senin (01/06).
Pernyataan itu menegaskan bahwa DPR tidak hanya melihat isu ini sebagai wacana kebijakan, tetapi juga sebagai program yang harus dipastikan lebih dulu dasar pelaksanaannya. Di mata Komisi X, setiap rencana pembelajaran bahasa asing di sekolah perlu dipaparkan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari, baik bagi sekolah, guru, maupun peserta didik.
Lalu mengatakan penguatan kemampuan bahasa asing memang menjadi kebutuhan penting di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan harus disusun secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Baginya, rencana seperti ini tidak cukup hanya diumumkan sebagai gagasan besar. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu diterjemahkan ke dalam langkah yang bisa dijalankan, mulai dari kesiapan tenaga pendidik, penyesuaian kurikulum, hingga manfaat yang benar-benar bisa dirasakan peserta didik.
Ia menilai setiap kebijakan baru perlu mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh. Selain kebutuhan nasional, pemerintah juga harus melihat apakah sekolah-sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan pengajaran bahasa baru tanpa mengganggu pelajaran lain yang sudah berjalan.
Dalam konteks itu, pertanyaan tentang Bahasa Prancis menjadi penting karena menyentuh langsung soal prioritas pendidikan. Jika program benar-benar akan masuk ke sekolah, maka penjelasan Kemendikdasmen dinilai perlu mencakup arah kebijakan, skema penerapan, dan kesiapan di lapangan agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
Isu ini juga muncul setelah sebelumnya sempat mengemuka wacana Bahasa Portugis. Lalu mengingatkan bahwa sampai saat ini belum terlihat tindak lanjut yang jelas, baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasi. Karena itu, Komisi X ingin memastikan agar setiap gagasan baru di sektor pendidikan tidak berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar memiliki desain kebijakan yang jelas.
Di sisi lain, penguatan bahasa asing memang kerap dipandang sejalan dengan kebutuhan generasi muda untuk menghadapi persaingan global. Namun, Lalu menegaskan bahwa dorongan seperti itu tetap harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional yang terukur, realistis, dan selaras dengan kemampuan sistem pendidikan di Indonesia.
Dengan begitu, rencana pengajaran Bahasa Prancis di sekolah tidak semata-mata dibaca sebagai agenda baru, tetapi sebagai kebijakan yang harus diuji kesiapan dan kejelasannya terlebih dahulu. Bagi DPR, penjelasan Kemendikdasmen dalam rapat kerja nanti akan menjadi titik awal untuk melihat apakah program tersebut memang siap dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan nasional.
Karena itu, pembahasan di DPR diperkirakan akan menyoroti bukan hanya tujuan kebijakan, tetapi juga tahapan teknis yang diperlukan jika program tersebut benar-benar dijalankan. Mulai dari pemetaan sekolah yang siap, ketersediaan pengajar, hingga bagaimana materi baru itu ditempatkan agar tidak membebani sistem pembelajaran yang sudah ada.
Lalu pada dasarnya menempatkan kehati-hatian sebagai syarat utama. Menurut dia, sebuah kebijakan pendidikan akan lebih mudah diterima jika disampaikan secara terang, dijalankan dengan perencanaan yang rapi, dan tidak menimbulkan kesan mendadak. Dengan penjelasan yang utuh dari Kemendikdasmen, publik diharapkan bisa melihat apakah rencana pengajaran Bahasa Prancis memang sudah layak masuk tahap implementasi atau masih perlu pengkajian lebih lanjut.
