jurnalistik.co.id – Gelombang demonstrasi mahasiswa pada pertengahan Juni 2026 membuka ruang pembacaan politik yang tidak berhenti pada isi tuntutan. Presiden Prabowo Subianto kemudian menyampaikan, “saya tahu siapa yang bayar-bayar demo.”
Pernyataan itu, dalam kerangka kolom ini, dipandang sebagai contoh yang menggeser fokus diskusi publik. Jika semula perhatian diarahkan pada apa yang sedang dipersoalkan demonstran, perhatian kemudian diarahkan pada dugaan motif dan penilaian moral terhadap para penggeraknya.
Dengan kata lain, demonstrasi yang bisa dibaca sebagai ekspresi warga untuk protes berubah menjadi sesuatu yang ditafsirkan sebagai proyek pesanan. Perubahan penekanan seperti ini bukan sekadar gaya retorika, melainkan cara kekuasaan memengaruhi arah interpretasi publik.
Di sini, kalimat kepala negara disebut bekerja sebagai power talk. Bahasa yang dipakai bukan hanya menyampaikan klaim, tetapi juga menampilkan posisi: negara dikisahkan memiliki informasi, daya, serta kesiapan untuk “menindak” jika dianggap perlu.
Framing: dari substansi ke motif
Dalam kajian framing, Robert Entman menjelaskan bahwa aktor politik memilih bagian tertentu dari realitas untuk ditonjolkan. Pilihan itu biasanya ikut membawa definisi masalah, tafsir sebab, hingga penilaian moral.
Pada kasus ini, yang ditonjolkan bukan “kegelisahan atas kebijakan” atau pertimbangan atas program pemerintah. Yang ditarik ke permukaan justru “bayaran” dan “bohir”, sehingga inti persoalan bergeser dari substansi kebijakan menuju motif dan moralitas demonstran.
Ketika fokus pindah ke “siapa yang membayar”, ruang pertanyaan substantif ikut menyempit. Publik yang semula dapat bertanya apakah tuntutan terkait harga kebutuhan pokok, kebebasan sipil, atau program andalan pemerintah, lalu terseret pada pertanyaan yang berbeda.
Framing semacam ini juga memengaruhi cara publik membaca makna protes. Demonstrasi dibingkai bukan sebagai koreksi kebijakan atau penanda adanya kegelisahan kolektif, melainkan sebagai permainan elit.
Berita Terkait
Akibatnya, diskusi kehilangan jarak kritis terhadap isu kebijakan. Perhatian berganti dari “apa isi tuntutan?” dan “apakah kebijakan ini bertentangan dengan keadilan sosial?” menjadi “siapa bohirnya?”, serta “siapa yang menggerakkan di belakang?”.
Power talk dan delegitimasi
Erving Goffman menegaskan bahwa frame bekerja seperti “kacamata” ketika kita memandang sebuah peristiwa. Begitu aspek “bayaran” menjadi lensa utama, publik tidak lagi menilai aksi berdasarkan konteks kebijakannya, melainkan berdasarkan dugaan skema di balik aksi.
Dalam situasi tersebut, ketika otoritas menyatakan “saya tahu”, yang mengiringi bukan hanya argumen. Ada aura intelijen yang ditampilkan bersamaan dengan ancaman simbolik, sehingga efek delegitimasi gerakan sosial dapat bekerja lebih cepat.
Delegitimasi tidak selalu perlu dibangun melalui pembuktian yang panjang; ia dapat terbentuk lewat cara cerita ditata. Ketika narasi diarahkan, penilaian moral terhadap demonstran ikut berubah, dan kredibilitas gerakan menjadi taruhan interpretasi.
Max Weber mengaitkan legitimasi dengan penerimaan publik terhadap otoritas. David Beetham menambahkan bahwa legitimasi juga bergantung pada kesesuaian tindakan kekuasaan dengan aturan yang sah dan rasionalitas moral yang dapat diterima oleh warga.
Dalam konteks demonstrasi, legitimasi tidak dipahami hanya milik pemerintah. Gerakan sosial juga membawa klaim legitimasi tersendiri, sehingga pergeseran frame berpotensi mengganggu cara publik menimbang posisi kedua pihak.
Pada akhirnya, persoalan kebebasan berpendapat tidak hanya soal apakah protes boleh dilakukan. Ia juga menyangkut bagaimana ruang tafsir publik dibentuk, siapa yang menentukan lensa, dan bagaimana kekuasaan mengarahkan fokus dari isi tuntutan menuju kecurigaan.
Jika protes dimaknai terutama sebagai proyek yang didanai aktor tertentu, maka hak warga untuk protes tidak lagi berdiri sebagai isu utama. Yang tersisa adalah pertanyaan tentang motif, pengendali, dan moralitas—sebuah pergeseran yang, menurut kolom ini, mengubah arah perdebatan secara fundamental.
Dengan demikian, pernyataan “saya tahu siapa yang bayar-bayar demo” dipahami sebagai contoh power talk yang memengaruhi debat publik. Ia tidak hanya menambah narasi baru, melainkan ikut menyusun cara publik menafsirkan demokrasi jalanan dan masa depan kebebasan berpendapat.
