jurnalistik.co.id – Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi pada semester II-2026, mulai dari diskon tarif transportasi, insentif pajak penulis, hingga program magang dan vokasi nasional. Namun, paket tersebut dinilai belum cukup besar untuk meredam tekanan ekonomi yang masih dibayangi pelemahan rupiah dan ketidakpastian global.
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai stimulus yang diumumkan pemerintah masih terlalu kecil untuk menghadapi situasi ekonomi yang menantang. Ia menyebut kebijakan itu belum memiliki daya dorong yang memadai untuk menopang perekonomian di tengah tekanan nilai tukar.
“Stimulus tersebut terlalu kecil dan kosmetik untuk situasi ekonomi yang menantang seperti saat ini. Perlu stimulus yang lebih substantif dan besar,” ujar Wijayanto kepada Kompas.com, Kamis (28/5/2026).
Menurut dia, pelemahan rupiah yang kini bergerak di kisaran Rp 17.800 per dollar AS membuat efektivitas stimulus fiskal semakin terbatas. Di satu sisi, bantuan sosial dan insentif pajak masih dapat membantu menjaga konsumsi masyarakat untuk sementara. Namun, dampaknya akan mengecil jika tekanan terhadap rupiah terus berlanjut.
“Saat ini masih efektif, tetapi akan menjadi tidak efektif saat nilai tukar rupiah melemah terus. Cost push inflation atau imported inflation -nya akan sangat tinggi,” kata dia.
Tekanan rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp 17.600 per dollar AS, menurut dia, menunjukkan bahwa risiko terhadap ekonomi domestik belum mereda. Jika pelemahan berlanjut hingga ke level Rp 20.000 per dollar AS, tekanan terhadap perekonomian bisa menjadi semakin berat.
Ruang fiskal terbatas
Wijayanto juga menilai pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang luas untuk terus menahan dampak kenaikan harga akibat pelemahan rupiah. Karena itu, menurut dia, stimulus yang berbasis konsumsi saja tidak cukup untuk menjawab persoalan yang lebih besar.
“Tidak bisa dilawan dengan bansos, apalagi kapasitas fiskal pemerintah terbatas,” ujarnya.
Ia mengatakan, optimisme pemerintah untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi lewat stimulus konsumsi domestik belum tentu realistis dalam situasi seperti sekarang. Menurut dia, pemerintah sebaiknya lebih menaruh perhatian pada kualitas pertumbuhan ekonomi ketimbang sekadar mengejar angka pertumbuhan nominal.
“Menurut saya tidak realistis. Saat ini sebaiknya pemerintah fokus pada kualitas pertumbuhan, bukan angka nominal pertumbuhan,” kata Wijayanto.
Ia menambahkan, keberlanjutan ekonomi jauh lebih penting daripada memaksakan pertumbuhan tinggi yang ditopang utang atau kebijakan yang justru menimbulkan ketidakpastian pasar. Bagi dia, stabilitas jangka panjang harus menjadi pertimbangan utama pemerintah.
“Sustainability saat ini lebih penting daripada sekadar memecahkan rekor pertumbuhan jika basisnya adalah utang, mengorbankan kepastian hukum, dan prospek masa depan,” ujar dia.
Efek stimulus dinilai terbatas
Wijayanto juga menyinggung kebijakan Work From Home (WFH) yang diklaim pemerintah berhasil menekan konsumsi BBM subsidi hingga hampir 9 persen. Menurut dia, capaian itu belum cukup untuk memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Ia menilai, sekalipun ada beberapa langkah yang dapat meredam pengeluaran masyarakat dalam jangka pendek, seluruh stimulus yang digelontorkan pemerintah tetap belum mampu menandingi dampak perlambatan ekonomi yang muncul akibat meningkatnya ketidakpastian pasar.
“Seluruh stimulus tersebut bahkan tidak mampu melawan pelambatan ekonomi akibat peningkatan risiko dan ketidakpastian karena pengumuman pendirian badan ekspor,” tutur Wijayanto.
Dengan kondisi rupiah yang masih tertekan dan situasi global yang belum stabil, ia menilai tantangan pemerintah bukan hanya menjaga daya beli masyarakat. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang ditempuh benar-benar mampu menjaga kepercayaan pasar dan menjaga fondasi ekonomi tetap kuat.
Dalam pandangannya, stimulus yang terlalu kecil hanya akan memberi efek sementara, sementara tekanan utama dari pelemahan rupiah dan ketidakpastian global tetap berlangsung. Karena itu, ia menilai kebijakan ekonomi pemerintah membutuhkan pendekatan yang lebih substansial agar tidak berhenti pada efek kosmetik semata.
