jurnalistik.co.id – Seorang hakim AS membatalkan kesepakatan antara Presiden Donald Trump dan lembaga federal yang sebelumnya memberi kekebalan dari audit pajak kepada Trump, sekaligus membuka jalan bagi pembentukan dana “anti-weaponisation” senilai $1,8 miliar. Putusan itu disampaikan oleh Hakim Pengadilan Distrik AS Kathleen Williams.
Menurut putusan, perjanjian yang sempat dipakai sebagai dasar perlindungan Trump dari pemeriksaan perpajakan dinilai tidak pantas, sehingga “void” atau dibatalkan. Hakim juga menyatakan gugatan diajukan untuk tujuan yang “improper”.
Dalam kesepakatan awal, Trump menjatuhkan gugatan pribadinya terhadap Internal Revenue Service (IRS) senilai $10 miliar. Sebagai imbalannya, kesepakatan itu terkait dengan rencana pembentukan dana “anti-weaponisation” sebesar $1,8 miliar—yang kemudian ditinggalkan.
Dana tersebut, yang diumumkan pada bulan Mei, ditujukan untuk mengganti pihak yang mengklaim pemerintah menargetkan mereka secara tidak adil. Rencana itu sempat dipublikasikan sebagai mekanisme kompensasi di luar sengketa yang dipandang sebagai masalah hukum biasa.
Pada Senin, Hakim Kathleen Williams menyebut gugatan yang diajukan Trump “was never about a party seeking judicial resolution of a legal issue or a factual dispute”. Dalam pertimbangannya, ia menggambarkan perkara ini bukan sebagai sengketa dua pihak yang berhadapan langsung, melainkan tindakan yang lebih dekat pada langkah hukum yang melibatkan jaringan orang-orang yang terkait Trump.
Hakim juga mengaitkan cara penyusunan kesepakatan dengan tujuan tertentu, termasuk untuk memberi “some legitimacy to an agreement to confer immunity to people and entities affiliated with the President and to earmark billions of dollars from American taxpayers to redress grievances not defined in the law.” Pernyataan itu menegaskan bahwa legitimasi yang dicari melalui kesepakatan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kerangka hukum.
Putusan Williams juga berimplikasi pada penggunaan kesepakatan di masa depan. Keputusan itu mencegah pihak-pihak yang terlibat dalam perkara—termasuk Trump dan dua putranya—untuk merujuk atau mengutip ketentuan kesepakatan itu dalam proses hukum berikutnya.
Secara praktis, larangan tersebut membuka kemungkinan bahwa IRS dapat melanjutkan langkah audit terhadap klaim pajak Trump. Dengan batalnya kesepakatan yang memuat kekebalan audit, otoritas perpajakan berpotensi kembali menjalankan pemeriksaan.
Gugatan terkait kebocoran informasi pajak Dalam gugatan awal, Trump menyatakan tidak ada langkah yang mencegah kebocoran informasi pajak pribadinya oleh mantan kontraktor IRS, Charles Littlejohn. Kebocoran itu kemudian menjadi dasar investigasi New York Times yang melaporkan Trump membayar $750 pajak penghasilan federal pada tahun 2016 ketika ia memenangi pemilihan presiden.
Berita Terkait
Investigasi tersebut juga menyebut Trump tidak membayar pajak sama sekali dalam 10 tahun dari 15 tahun sebelumnya. Williams menilai keterkaitan waktu dan posisi penanggung jawab turut memengaruhi cara pengadilan menilai proses yang ditempuh.
Dalam putusannya, Williams menulis bahwa “President Trump did not pursue his claims until he once again occupied the White House and had appointed his former lawyer, and the former lawyer of persons who are putative beneficiaries of the ‘Anti-Weaponization Fund’ to prominent positions in the DOJ.” Ia menambahkan, “These officials then negotiated on behalf of the United States, with his current lawyers… to reach a ‘settlement’.”
Hakim juga menyatakan, “It is risible to suggest that there was ever adverseness between the Parties,” dengan merujuk pada hubungan para pihak dan proses negosiasi yang terjadi. Rangkaian pertimbangan itu menjadi dasar hakim menyimpulkan gugatan diajukan untuk tujuan yang tidak semestinya.
Selain membatalkan kesepakatan, hakim juga merujuk seorang pengacara Trump kepada otoritas negara untuk pemeriksaan kemungkinan pelanggaran aturan etik dan kebutuhan tindakan disipliner. Alejandro Brito disebut dirujuk ke Florida bar untuk penilaian disipliner, sementara Daniel Epstein diberitakan tidak dapat bergabung dalam perkara di Southern District of Florida selama setidaknya satu tahun.
Dalam pernyataan kepada BBC, juru bicara tim hukum Trump mengatakan IRS “wrongly allowed a rogue, politically-motivated employee to leak private and confidential information” kepada media. Pernyataan itu menambahkan bahwa Presiden Trump “continues to hold those who wrong America and Americans accountable.”
Sementara itu, Brandon DeBot dari Tax Law Center menyebut perjanjian tersebut sebagai “sweetheart deal” untuk Trump yang memberikan “unauthorized and unprecedented” pengecualian dari aturan audit pajak. Ia menilai langkah itu bertentangan dengan “the tax system’s protections against political interference.”
DeBot juga menekankan bahwa keputusan pengadilan penting, namun tidak menghapus kebutuhan tindakan Kongres untuk meniadakan keseluruhan kesepakatan serta mencegah upaya serupa di masa depan. Ia menyatakan hal tersebut dalam rangkaian penilaian kebijakan pajak dan ruang kemungkinan intervensi politik.
Rencana dana “anti-weaponisation” sendiri sempat ditinggalkan pada awal Juni, satu minggu setelah hakim lain menahan sementara pejabat Departemen Kehakiman agar tidak menjalankan program tersebut. Penundaan itu muncul setelah dua pria menggugat di Virginia dengan klaim bahwa rencana tersebut diskriminatif.
Para penggugat menyatakan mereka menjadi sasaran pembalasan politik oleh pemerintahan Trump, serta meyakini mereka tidak akan diizinkan mengajukan klaim kompensasi. Rencana yang banyak dikritik itu memicu kekhawatiran di kalangan Demokrat—dan sebagian Republikan—karena dikhawatirkan ada pembayaran kepada pihak yang diproses terkait kerusuhan Capitol AS pada 6 Januari 2021, termasuk mereka yang divonis karena menyerang polisi.
