jurnalistik.co.id – Perdana Menteri grooming gang Rochdale yang dibebaskan dengan skema lisensi kini memicu gelombang tuntutan agar ia dideportasi ke luar Inggris. Senin depan, Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood akan menjabarkan langkah hukum yang akan diambil untuk menangani situasi tersebut.
Shabir Ahmed, yang dijatuhi hukuman 22 tahun pada 2012 setelah dinyatakan bersalah atas berbagai tindak kejahatan seksual terhadap anak, termasuk pemerkosaan, telah dibebaskan dari penjara pada awal bulan ini dengan izin bersyarat. Setelah divonis, status kewarganegaraannya juga dicabut, sehingga ia hanya menyisakan kewarganegaraan Pakistan.
Sejumlah seruan datang dari berbagai kalangan politik agar Ahmed dideportasi. Namun, rencana itu tidak mudah dijalankan karena ada aturan yang selama ini melarang pengusiran terhadap kelompok kecil warga Persemakmuran (Commonwealth) yang tiba di Inggris lebih dari 50 tahun lalu. Saat ini, masih belum jelas bagaimana Mahmood akan mengubah kerangka hukum yang menjadi penghalang tersebut.
Belum juga dapat dipastikan respons pihak Pakistan. Secara umum, Pakistan disebut tidak berniat menerima Ahmed, yang mengklaim telah melepaskan kewarganegaraan Pakistan. Di saat yang sama, pemerintah Inggris menilai persoalan ini akan memerlukan penanganan yang sangat sensitif dan berada pada level tertinggi.
Kendala hukum yang membuat deportasi tertahan
Pada saat pembebasannya, para korban diberi tahu bahwa Ahmed tidak dapat dideportasi ke Pakistan. Dasar yang disebut adalah Immigration Act—undang-undang berusia 55 tahun—yang membatasi pengusiran bagi warga Commonwealth yang datang ke Inggris sebelum 1973 dan telah berada di negara itu selama lima tahun.
Kekecualian yang muncul justru memperpanjang kebuntuan. Ahmed tetap tidak bisa dideportasi meskipun kewarganegaraan Inggrisnya telah dicabut ketika ia dijatuhi hukuman. Dalam konteks itulah, Mahmood akan menjelaskan langkah hukum yang dimaksud untuk memperbaiki situasi.
Menurut sumber pemerintah, belum diketahui berapa lama perubahan aturan bisa ditempuh. Sebuah perkiraan yang pernah disampaikan sebelumnya menyebut bahwa prosesnya dapat berlangsung hingga setahun.
Dalam keterangannya, kantor perdana menteri merujuk pertanyaan BBC kepada Kementerian Luar Negeri, namun respons tersebut belum muncul. Beberapa menteri senior lainnya juga menolak berkomentar dengan alasan ini sangat sensitif dan ditangani pada level tertinggi.
Jaminan pengawasan setelah bebas
Setelah meninggalkan penjara, Ahmed ditempatkan di akomodasi yang dijaga 24 jam. Ia juga dipasang tag pemantauan GPS dengan sistem yang terpantau secara elektronik.
Pemerintah menyatakan bahwa selama Ahmed masih berada di Inggris, ia akan dikembalikan ke penjara bila melanggar serangkaian ketentuan ketat yang melekat pada skema lisensi. Di pihak lain, beberapa korban mengatakan mereka merasa “frightened” dan merasa “unsafe” ketika Ahmed dibebaskan.
Ahmed merupakan salah satu dari sembilan pria dari Rochdale dan Oldham yang dinyatakan bersalah karena mengeksploitasi anak perempuan yang usianya serendah 13 tahun. Perbuatan itu terjadi di dua restoran cepat saji (takeaway) yang menjadi lokasi tindak kejahatan.
Kecurigaan bahwa Pakistan akan menolak menerima
Berita Terkait
Secara resmi, otoritas Pakistan tidak memberikan komentar. Namun, secara tertutup, beberapa pejabat disebut menunjukkan bahwa Pakistan “unlikely” menerima Ahmed apabila Inggris berupaya mendeportasinya.
Penilaian itu didasarkan pada informasi bahwa Ahmed telah meninggalkan Pakistan puluhan tahun lalu, menyerahkan kewarganegaraan Pakistan, serta kini dipandang sebagai warga Inggris. Para pejabat tersebut berpendapat bahwa Pakistan tidak semestinya diharapkan menerima seseorang yang kini tidak lagi menjadi warga negaranya.
Dr Farzana Shaikh, seorang pakar tentang Pakistan yang bekerja di Chatham House, mengatakan bahwa pembahasan antara kedua negara telah melibatkan tuntutan yang lebih luas. Ia menyebut adanya permintaan Pakistan untuk ekstradisi dua pembangkang politik dari Inggris, sekaligus menilai bahwa perundingan semacam itu berlangsung melalui jalur belakang.
Shaikh menyatakan, “We do know there are back channel negotiations going on – these are fraught and point to quite a diplomatic crisis between the two countries.” Pernyataan itu ia sampaikan dalam program BBC Radio 4, Today.
Opsi sanksi dan dorongan legislasi darurat
Di tengah desakan, Chris Philp—yang menjabat sebagai shadow home secretary—mengemukakan bahwa sanksi dapat diberlakukan terhadap Pakistan bila negara tersebut menolak menerima Ahmed. Ia mengatakan pengetatan visa dapat dilakukan bila Pakistan tidak mengambil kembali warganya.
Philp menyatakan, “If they don’t take him back, we can say: well, we’re simply going to stop or restrict issuing visas to people from Pakistan to come here,” dan menambahkan, “That, by the way, should apply to any country around the world who doesn’t take back its own citizens who are criminals or here illegally.” Pernyataan itu juga disampaikan dalam program Today.
Partai Konservatif mendorong pengenalan legislasi darurat atau amandemen pada RUU imigrasi yang sedang berjalan di parlemen. Mereka menilai perubahan terhadap 1971 Act tidak akan selesai dalam waktu yang dibutuhkan.
Philp menyebut legislasi darurat berpotensi mengubah aturan “in a matter of weeks”. Sementara itu, Catherine Atkinson—yang disebut sebagai Victims Minister—menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan penggunaan legislasi darurat.
Atkinson mengatakan, “They haven’t ruled anything out because they are absolutely determined to get this done,” saat berbicara di BBC Breakfast. Ia juga menjelaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak memungkiri opsi penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kepulangan atau pengembalian orang yang dipandang melanggar aturan.
Ketika ditanya bagaimana pemerintah menangani Ahmed yang mengklaim telah melepaskan kewarganegaraan Pakistan, Atkinson merujuk pada rekam jejak pengusiran. Ia berkata, “She threated visa penalties for Angola, Namibia and Democratic Republic of Congo unless they took back illegal immigrants and four months later all three were co-operating, with flights off the ground,” lalu menambahkan, “They were previous negotiations where countries refused to take back foreign national offenders and Shabana was able to secure those returns.”
Pada Kamis, juru bicara yang disebut berkaitan dengan Sir Keir mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya sedang mengupayakan berbagai opsi. Mereka menyatakan, “we are exploring every available option in this case, and that includes talking to the Pakistani authorities.”
Desakan agar pembebasan dini terhadap pelaku kekerasan seksual dihentikan
Rencana pengumuman Mahmood diperkirakan muncul kurang dari sepekan setelah seruan dari penyintas pelecehan kelompok grooming gang agar pelaku kekerasan seksual tidak diberi pembebasan dini. Dalam situasi ini, desakan agar Ahmed tidak lolos dari konsekuensi hukum deportasi terus menguat, meski hal itu berbenturan dengan kendala aturan yang saat ini berlaku.
