jurnalistik.co.id – Leroy Douglas, terpidana dalam skema Imprisonment for Public Protection (IPP), dijadwalkan menjalani pembebasan pada Oktober setelah mendekam lebih dari 21 tahun. Keputusan itu muncul di tengah rencana penghapusan IPP oleh pemerintahan sebelum akhir periode parlemen saat ini.
Leroy berusia 24 tahun ketika dijatuhi hukuman pada 2005 karena mencuri telepon seluler. Saat itu, ia mendapat masa penahanan minimal dua setengah tahun, namun proses hukum selanjutnya membuatnya tetap berada di balik jeruji lebih lama dari yang diharapkan keluarganya.
Dalam rangkaian dakwaan, Leroy memiliki kecanduan narkoba dan sejumlah catatan kriminal, termasuk tindak pidana ringan serta pencurian di toko. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara yang bersifat indeterminate untuk perampokan, yang dalam sistem IPP menempatkan terpidana pada kondisi tanpa tanggal akhir definitif.
Menurut keluarga, vonis IPP yang dijatuhkan menjadi kejutan besar karena berarti penahanan yang tidak memiliki kepastian kapan berakhir. Kini Leroy berusia 45 tahun, dan menurut pemberitaan, ia akan keluar pada Oktober.
Penantian 21 tahun dan kondisi yang terus menggantung
Anthony Douglas, ayah Leroy, menggambarkan penantian puluhan tahun sebagai masa “torture” bagi putranya dan keluarga. Ia mengatakan mereka hidup dalam kondisi “limbo” mengenai masa depan Leroy, sembari menanti keputusan yang tak kunjung memberi kepastian.
Anthony menambahkan, “In that time he’s lost his daughter, lost his cousin, lost my parents.” Pernyataan itu menegaskan dampak panjang dari penahanan terhadap kehidupan keluarga, termasuk kehilangan yang mereka alami selama menunggu.
Keputusan pembebasan Leroy juga disebut datang beberapa minggu sebelum Perdana Menteri Andy Burnham mengumumkan rencana mengakhiri IPP sebelum berakhirnya masa jabatan parlemen. Bagi keluarga Leroy, jadwal tersebut tetap tidak menghapus persoalan yang mereka hadapi selama bertahun-tahun.
Natalie Douglas, saudari Leroy, bersama Anthony menyusun petisi agar saat Leroy dibebaskan ia bisa ditempatkan lebih dekat ke Cardiff. Dalam kampanyenya, mereka menyerukan koreksi “part of the years’ worth of oversight” yang dinilai masih terjadi dalam pengawasan terhadap vonis semacam ini.
Mereka berharap kepulangan Leroy dapat disambut “with open arms” sekaligus memberikan “the support system he never had while being lost in this unforgiving system.”
Bagaimana IPP bekerja dan mengapa tidak otomatis berakhir
Skema IPP diperkenalkan pada 2005 untuk menahan pelaku yang dinilai berisiko terhadap masyarakat. Program ini menetapkan batas minimum hukuman, tetapi tanpa maksimum maupun tanggal selesai, sehingga narapidana harus menjalani masa minimal terlebih dulu sebelum dinilai untuk pelepasan oleh parole board.
Prosesnya tidak bersifat otomatis. Terpidana juga berada di bawah ketentuan lisensi setelah dibebaskan, dan pelanggaran terhadap syarat tersebut dapat membuat mereka dikembalikan lagi ke penjara.
IPP kemudian dihapus pada 2012 setelah banyak kritik terhadap pemberlakuannya pada kasus-kasus yang dianggap kurang serius. Namun penghapusan itu tidak berlaku surut, sehingga hingga Juli masih ada sekitar 2.400 orang yang menjalani hukuman IPP di penjara, menurut data yang disebut berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu, Kementerian Kehakiman (MoJ) menyatakan jumlah narapidana IPP di tahanan mencapai 2.271 orang per 30 Juni. Organisasi yang mendorong penghentian IPP menilai vonis tersebut “violates serious human rights”.
Anthony juga menarik perbandingan dengan kasus Jeffrey Gaffoor, yang membunuh Lynette White dalam salah satu kejahatan paling dikenal di Wales. Gaffoor, menurut pemberitaan, dibebaskan pada 2025 setelah menjalani 21 tahun penahanan karena menikam hingga tewas seorang perempuan berusia 20 tahun pada 1992.
Berita Terkait
Anthony menyimpulkan pertanyaan yang mencerminkan kritiknya: “Leroy stole a phone, how is it right?”
Peran pengacara HAM dan pengetatan syarat pelepasan
Pengacara hukum hak asasi manusia, Karen Todner, disebut berperan penting dalam upaya pembebasan Leroy. Ia termasuk dalam kelompok yang mengajukan permohonan writ of Habeas Corpus untuk sejumlah tahanan.
Writ of Habeas Corpus mengharuskan pihak berwenang membawa orang yang ditahan ke hadapan pengadilan agar legalitas penahanan dapat diperiksa. Hasil permohonan tersebut, menurut laporan, membuat penahanan Leroy dinyatakan tidak sah.
Todner tetap menilai syarat pembebasan Leroy “so stringent, his liberty is restricted”. Keluarga juga menyatakan ketidakpuasan karena Leroy akan menjalani enam bulan dengan penanda elektronik (electronic tag), dan tempatnya berada sekitar tiga jam dari Cardiff.
Anthony memandang kondisi itu berpotensi membuat Leroy “set up to fail”. Ia menilai Leroy membutuhkan berada di dekat keluarga demi kesejahteraannya, dengan perumpamaan yang ia sampaikan: “It’s like he’s being taken out of the frying pan and into the fryer,”
Anthony juga mengatakan, “I have a lump in the back of my throat just speaking about it.” Ia menambahkan, “I’m just astounded, 20 years they wouldn’t let him out, but they still put conditions on it.”
Pembebasan setelah permohonan parole berulang
Leroy mengajukan parole lima kali saat berada di penjara, tetapi menurut keluarga, permohonan tersebut ditolak setiap kali. Penolakan tersebut disebut terkait pada alasan kursus yang dinilai belum lengkap.
Selama proses menghadapi kecanduan pada masa lalu, keluarga mengatakan Leroy diuji negatif narkoba ketika berada di penjara dan tidak memiliki riwayat kekerasan.
Anthony menyebut ia meminta penjelasan dari pihak penjara mengenai syarat pembebasan, tetapi tidak memperoleh jawaban. Ia kemudian menilai proses itu sebagai bentuk “tortured”, serta menyatakan bahwa Leroy “went in as a kid and will come out as a man.”
Menurut Anthony, “He’s going to need counselling, he’s suffering from mental pain and been sent away from family.” Ia juga mempertanyakan jarak pelepasan dari rumah: “I want to know why is he being released so far from home, and can’t come home to family.”
Anthony menambahkan kritiknya, “They’re putting him with people from the same environment he’s trying to leave behind.” Ia mengatakan kunjungan dilakukan secara rutin, sementara percakapan lewat telepon berlangsung setiap hari.
Tanggapan MoJ
MoJ menyatakan bahwa penghapusan vonis IPP adalah langkah yang tepat. MoJ juga menyebut rencana akan disusun melalui pendekatan lintas partai untuk mengakhiri “historic injustice” atas vonis tersebut dengan menempatkan perlindungan publik dan korban sebagai pusat reformasi.
Dalam pernyataan yang dilaporkan, MoJ menambahkan, “As the IPP annual report shows, support has significantly improved for these offenders, with greater access to rehabilitation and mental health support.”
MoJ juga mengemukakan jumlah orang yang menjalani vonis IPP di komunitas menurun dari 3.018 pada Desember 2023 menjadi 891 pada Desember 2025.
