Hukum & Kriminal

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Bahas Dugaan Korupsi Bupati Lombok Barat dalam Rapat 10 Kepala Daerah

×

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal Bahas Dugaan Korupsi Bupati Lombok Barat dalam Rapat 10 Kepala Daerah

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Kasus Bupati Lombok Barat Dibahas dalam Rapat Kepala Daerah di NTB, Gubernur: Jadi Pelajaran

jurnalistik.co.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa rapat rutin sepuluh kepala daerah di wilayahnya membahas isu dugaan korupsi yang menyeret Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai pelajaran bersama.

Dalam rapat yang berlangsung pada Jumat (24/7/2026) itu, Iqbal mengumpulkan para bupati dan wali kota untuk membahas sejumlah persoalan daerah di NTB.

Rapat tersebut digelar di Mataram, dan menjadi forum koordinasi antarpemerintah daerah dalam menata agenda serta menyelaraskan langkah kebijakan.

Salah satu topik yang dibahas berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut melibatkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Menurut Iqbal, pembahasan kasus itu tidak dimaksudkan sebagai sorotan semata, melainkan sebagai bahan refleksi bagi banyak pihak.

“Pasti (dibahas), itu kan menjadi pelajaran buat kita semua, bukan hanya kepala daerah tetapi teman-teman media juga,” kata Iqbal, Jumat.

Iqbal juga menyampaikan bahwa pertemuan para kepala daerah tersebut merupakan agenda yang dilakukan secara berkala, bukan pertemuan dadakan yang semata-mata dipicu oleh penanganan kasus tertentu.

“Itu kan salah satu isu yang kita ambil. Tetapi kami berkoordinasi dengan baik, setiap tiga bulan sekali kumpul, bertukar pikiran,” tukas Iqbal.

Menjaga good governance dan menghormati proses hukum

Dalam kesempatan lain, Iqbal menekankan bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Lombok Barat harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak.

Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di NTB, sambil mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Tadi saya juga mengingatkan mumpung saya sedang bersama dengan teman-teman PUPR, saya ingatkan teman-teman untuk semua memperbaiki tata kelola, menjaga good governance dan pastikan ini tidak terjadi lagi di NTB,” terang Iqbal, Selasa (21/7/2026).

Selain menyoroti aspek tata kelola, Iqbal juga menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di bawah penanganan KPK.

Ia menyampaikan sikap tersebut dengan menekankan bahwa langkah penegakan hukum perlu diikuti sebagaimana mestinya.

“Kita ingin ini yang terakhir, saya sedih kita doakan kolega saya Pak Bupati Lombok Barat diberi kemudahan, dimudahkan dan kita tetap menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh KPK,” tuturnya.

Iqbal lantas mengimbau masyarakat agar tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak menempatkan peristiwa tersebut di luar koridor yang ditentukan oleh penegak hukum.

“Kita hormati saja proses hukum yang ada dan kita tunggu apa kesimpulan dari penegak hukum dalam hal ini KPK dan proses peradilan,” kata Iqbal.

Baginya, rapat dengan para kepala daerah di tingkat provinsi juga merupakan ruang untuk memastikan pesan-pesan perbaikan pemerintahan tersampaikan dan menjadi perhatian lintas institusi.

Ia menyebut kejadian yang sedang ditangani tersebut sebagai peringatan penting bagi kabupaten dan kota lain di NTB.

“Ini yang terakhir yang terjadi yang kita saksikan, kita tidak ingin ada kejutan-kejutan seperti ini yang lainnya,” tutup Iqbal.

Dari pertemuan tersebut, Iqbal menegaskan pentingnya setiap pihak memandang pembahasan kasus sebagai bentuk pembelajaran bersama, termasuk bagaimana menyikapi informasi agar tetap berada pada koridor tanggung jawab publik.

Ia juga menggarisbawahi bahwa agenda koordinasi para kepala daerah tidak berdiri pada satu isu tertentu, melainkan forum yang rutin dilakukan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan memastikan tindak lanjut berjalan seragam.

Iqbal menambahkan bahwa saat penanganan dilakukan KPK, pemerintah daerah memilih sikap kooperatif sekaligus menjaga agar masyarakat memahami proses hukum sedang berlangsung dan menahan diri dari narasi yang dapat mengganggu tahapan penegakan.

Dalam rapat maupun kesempatan lain, pesan utamanya kembali menekankan perbaikan tata kelola pemerintahan serta harapan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di NTB, sembari menantikan kesimpulan dari proses hukum yang berjalan.