jurnalistik.co.id – JAKARTA — Perdebatan yang menyertai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita menunjukkan bahwa isu pembangunan di Papua masih dibaca secara sangat berseberangan. Di satu sisi, ada yang memandang film itu sebagai kritik yang sah terhadap Food Estate Merauke. Di sisi lain, ada pula yang menganggapnya sebagai narasi anti-pembangunan. Polarisasi itu memperlihatkan betapa sering ruang publik Indonesia terjebak pada pilihan-pilihan yang saling meniadakan.
Padahal, kritik terhadap pembangunan tidak otomatis berarti penolakan terhadap pembangunan. Sebaliknya, dukungan terhadap pembangunan juga tidak semestinya dibaca sebagai persetujuan tanpa syarat terhadap seluruh proses dan dampaknya. Di titik inilah ruang dialog sering hilang, karena perdebatan lebih sering berhenti pada label setuju atau menolak, tanpa memberi tempat bagi pertanyaan yang lebih mendasar tentang cara pembangunan dijalankan.
Dalam konteks Papua, ketegangan seperti ini berulang bukan semata-mata karena perbedaan kepentingan. Yang juga penting adalah perbedaan cara memandang pembangunan itu sendiri. Ada pandangan yang melihat pembangunan terutama dari hasil akhir yang terukur, sementara ada pandangan lain yang menilai prosesnya tidak kalah penting dari tujuannya. Keduanya tidak selalu harus dipertentangkan, tetapi sering justru dipaksa saling meniadakan.
Hampir tidak ada masyarakat yang menolak akses terhadap pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, atau kemajuan ekonomi yang lebih adil. Masyarakat Papua juga menginginkan kemajuan dan kehidupan yang lebih sejahtera. Karena itu, persoalannya bukan pada gagasan pembangunan itu sendiri, melainkan pada bagaimana pembangunan itu diterjemahkan dalam praktik, terutama ketika menyangkut tanah, masyarakat, dan cara negara bekerja di wilayah yang memiliki sejarah serta identitas yang khas.
Tanah Papua bukan sekadar angka pembangunan
Kritik terhadap Food Estate Merauke tidak diarahkan pada tujuan luhur ketahanan pangan nasional. Indonesia memang membutuhkan strategi yang serius untuk menghadapi ancaman krisis pangan global dan ketergantungan besar terhadap impor. Tidak ada yang keliru dengan tujuan itu. Namun, tujuan yang dianggap benar tetap harus ditanyakan kembali melalui proses dan strategi yang dipakai untuk mencapainya.
Dalam arti itulah pembangunan perlu dilakukan bersama masyarakat, bukan atas nama masyarakat. Tanah Papua tidak boleh dipandang hanya sebagai aset ekonomi, sebab tanah Papua adalah ruang hidup yang mengandung sejarah, identitas, dan relasi sosial orang asli Papua. Jika tanah hanya dibaca sebagai lahan produksi, maka yang terlihat hanya potensi ekonomi. Yang sering tidak terlihat adalah kehidupan yang sudah terlebih dahulu melekat di atas tanah itu.
Selama ini, pembangunan kerap dipahami dengan ukuran-ukuran yang sangat teknokratis. Berapa hektar lahan yang dibuka, berapa besar investasi yang masuk, berapa ton produksi yang dihasilkan, atau berapa persen pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Semua indikator itu memang penting. Namun, angka-angka tersebut belum tentu mampu menjelaskan apakah masyarakat lokal sungguh mengalami kemajuan, merasa dilibatkan, dan memperoleh manfaat yang mereka butuhkan.
Di sinilah kritik atas pembangunan menemukan bobotnya. Kritik bukan semata-mata upaya menahan laju pembangunan, melainkan upaya memastikan bahwa pembangunan tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Jika pembangunan hanya dikejar sebagai pencapaian teknis, maka ukuran keberhasilan mudah menyempit pada data dan target, sementara pengalaman hidup masyarakat yang terdampak justru tersisih dari hitungan.
Ekonomi Pancasila dan ukuran kemajuan
Amartya Sen dalam Development as Freedom mengingatkan bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah perluasan kebebasan manusia. Gagasan itu sejalan dengan kegelisahan dalam perdebatan tentang Merauke: pembangunan tidak cukup dinilai dari seberapa besar proyek berjalan, tetapi juga dari seberapa jauh manusia yang hidup di dalamnya benar-benar memperoleh ruang untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dengan cara pandang itu, kritik terhadap Food Estate Merauke dapat dibaca sebagai ajakan untuk menafsir ulang pembangunan dalam kerangka yang lebih manusiawi. Bukan penolakan terhadap kemajuan, melainkan upaya agar kemajuan tidak kehilangan manusia sebagai pusatnya. Bukan penyangkalan terhadap ketahanan pangan, melainkan kehati-hatian agar cita-cita besar itu tidak dijalankan dengan mengabaikan relasi sosial, identitas, dan ruang hidup masyarakat yang terdampak.
Jika pembangunan hendak sejalan dengan cita-cita Ekonomi Pancasila, maka pertanyaan utamanya bukan hanya apa yang dibangun, tetapi untuk siapa, dengan siapa, dan melalui cara apa pembangunan itu dilaksanakan. Di titik itulah kritik memperoleh tempatnya. Ia tidak berdiri untuk menolak masa depan, tetapi untuk memastikan bahwa masa depan tidak dibangun dengan meminggirkan manusia yang seharusnya menjadi tujuan dari seluruh proses pembangunan itu sendiri.
