jurnalistik.co.id – John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Donald Trump, mengaku bersalah terkait penanganan dokumen informasi keamanan rahasia, dalam kaitannya dengan catatan yang ia susun untuk sebuah buku. Bolton, yang kini dikenal sebagai pengkritik Presiden Amerika Serikat itu, sebelumnya didakwa pada 18 tuduhan terkait penanganan materi rahasia secara tidak semestinya dan sempat mengaku tidak bersalah.
Pada sidang Jumat, Bolton menyatakan pengakuan bersalah untuk satu dakwaan tentang “illegal retention of classified information”. Jaksa menyebut dokumen yang ia simpan termasuk entri buku harian yang memuat informasi pertahanan nasional, dan sebagian di antaranya berada pada level “top secret”.
Jaksa mengatakan Bolton menghadapi ancaman hukuman penjara hingga lima tahun. Ia juga menyetujui pembayaran denda sebesar $2,25 juta atau setara ÂŁ1,7 juta, sebagaimana disampaikan jaksa.
Dalam kesepakatan pengakuan bersalah, Bolton juga diminta memberikan keterangan kepada pejabat keamanan nasional mengenai informasi rahasia yang ia simpan secara ilegal. Ia selanjutnya harus menjalani kerja bakti komunitas selama 100 jam, menurut laporan BBC yang mengutip mitra AS-nya, CBS News.
Saat hakim membacakan dakwaan di persidangan, termasuk rincian soal pengiriman entri buku harian berisi informasi sensitif kepada anggota keluarga, Bolton menyatakan bahwa tuduhan itu akurat. Bolton mengatakan, “I did your honor,” ketika diminta menjawab apakah ia melakukan tindakan yang menjadi pokok perkara pada hari itu, dan ia menambahkan “I’m sorry for it.”
Bolton dijadwalkan untuk dijatuhi vonis pada 28 Oktober. Dalam wawancara setelah sidang, Jaksa Agung Amerika Serikat Kelly Hayes menyatakan Bolton mengetahui cara menangani informasi rahasia serta pihak mana yang dapat menerima materi tersebut.
Kelly Hayes juga menyampaikan bahwa Bolton memahami dampak yang bisa muncul terhadap keamanan nasional jika informasi sensitif itu disalahkelola. “Nevertheless, as Mr Bolton just admitted, he put our national security at grave risk in violation of the law,” ujarnya.
Sementara itu, pengacara Bolton, Abbe Lowell, menyatakan dalam pernyataan bahwa kliennya melakukan “what real leaders do”. Lowell mengatakan pengakuan tanggung jawab itu “saving the government resources to pursue a case that could expose additional sensitive information,” dan ia menekankan perbedaan sikap antara Bolton dan Presiden Trump.
Lowell menyebut, “By contrast, President Trump thumbed his nose at the classified information laws, took actual classified documents to his Florida mansion, interfered with the investigation of that conduct, and has never accepted any accountability for his conduct.” Pernyataan itu merespons tuduhan yang melibatkan dokumen rahasia dalam konteks politik yang lebih luas.
Kasus Bolton berkaitan dengan buku memoirnya yang terbit tahun 2020 berjudul The Room Where It Happened. Sebelumnya, pihak Gedung Putih mengajukan gugatan untuk menghentikan publikasi buku, dengan alasan buku memuat informasi rahasia dan tidak melalui proses penilaian yang semestinya. Gugatan tersebut ditolak oleh seorang hakim, dan buku kemudian dirilis beberapa hari setelah putusan itu.
Setelah itu, Departemen Kehakiman AS membuka penyelidikan untuk menilai apakah Bolton salah menangani informasi rahasia dengan mengungkap sebagian materinya dalam buku. Bolton juga dituduh mengirimkan sebagian materi rahasia dari masa jabatannya sebagai penasihat keamanan nasional kepada dua kerabat.
Bolton pernah memegang posisi penting di pemerintahan. Ia dipecat dari administrasi Trump yang pertama pada 2019. Sebelum bergabung dengan pemerintahan Trump, Bolton juga pernah menjadi Duta Besar untuk PBB pada masa pemerintahan George W Bush.
Dalam periode setelahnya, Bolton terus bersikap kritis terhadap Presiden. Trump menanggapi kritik Bolton dengan menyarankan mantan penasihat itu dipenjara serta menyebutnya “a sleazebag”.
Di sisi lain, jaksa mengungkap adanya insiden peretasan yang berkaitan dengan akun Bolton. Menurut dakwaan, pada satu titik seorang peretas memperoleh akses ke akun Bolton tempat dokumen disimpan dan dikirim, termasuk ancaman untuk memicu “the biggest scandal since Hillary [Clinton]’s emails were leaked”.
Kepala perkara terhadap pejabat berpangkat tinggi seperti Bolton dinilai “rare” oleh Carrie Cordero, seorang senior fellow di Center for a New American Security. Namun, ia menegaskan bahwa meski penanganan kasus informasi rahasia menghadirkan tantangan penuntutan, perkara semacam itu tetap dapat diajukan terhadap pejabat tingkat rendah maupun tinggi “from time to time,” sebagaimana dikatakannya.
Bolton juga termasuk di antara mantan pejabat yang kritis terhadap Trump dan perlindungan Secret Service-nya dicabut pada Januari. Kini, setelah pengakuan bersalah ini, fokus bergeser pada proses putusan dan konsekuensi hukum yang akan dijalani sebelum vonis dijatuhkan pada 28 Oktober.
