jurnalistik.co.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M Qodari, mengakui adanya kekurangan stok batu bara yang dibutuhkan untuk kebutuhan listrik PT PLN (Persero) pada tahun 2026. Pengakuan itu ia sampaikan saat menanggapi isu pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Qodari menyebut perbedaan antara kebutuhan batu bara PLN dan realisasi kontrak yang baru berjalan. Ia mengulang penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai kebutuhan batu bara PLN pada 2026 yang mencapai 154 juta ton, sementara kesepakatan kontrak batu bara baru terealisasi 134 juta ton.
Dengan selisih tersebut, Qodari mengatakan stok yang masih kurang berada pada kisaran tertentu. “Jadi sekitar 18 atau 20 juta ton yang kurang,” kata Qodari saat ditemui di Kompas Institute, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Meski terdapat kekurangan, Qodari menilai kondisi itu tidak serta-merta berarti masalah yang serius. Ia beralasan Indonesia merupakan produsen batu bara, sehingga kebutuhan pasokan dapat ditangani melalui pengaturan dan proses yang lebih panjang.
Selain itu, Qodari juga menekankan bahwa kebutuhan batu bara untuk PLN merupakan rutinitas tahunan yang telah disiapkan dalam horizon waktu yang panjang. Dalam konteks itu, ia menyampaikan bahwa evaluasi akan dilakukan untuk mencari celah yang menyebabkan kekurangan pasokan.
Qodari menyatakan, “Tapi kita tunggu saja, solusinya apa, pasti akan coba dikaji dengan sebaik-baiknya. Dicari gapnya ada dimana supaya segera diselesaikan,” ucapnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak langsung merespons dengan solusi tunggal, melainkan menelusuri titik masalah yang ada.
Di sisi lain, Qodari menegaskan bahwa isu pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. “Yang jelas saya bisa pastikan bahwa Bapak Presiden sangat concern dengan permasalahan ini,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dapat dikurangi. Ia mengaitkannya dengan perbaikan kondisi sistem kelistrikan di Jawa yang mulai membaik.
Darmawan menyampaikan hal tersebut saat hendak bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (22/6/2026). “Kami ingin menyampaikan kabar baik, bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik. Dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir,” ujar Darmawan, Senin siang.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang muncul sebagai dampak pemadaman bergilir tersebut. Darmawan menyebut pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit, baik dari PLN maupun Independent Power Producer (IPP), mulai mengalir pada pekan lalu.
Menurut Darmawan, aliran pasokan energi primer itu turut memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Ia juga menjelaskan adanya gangguan pada pembangkit besar milik mitra yang membuat kapasitas pembangkit harus keluar dari sistem.
Darmawan menyatakan, “Dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Kemudian juga hari Jumat kami menyampaikan ada dua pembangkit besar milik mitra kami yang mengalami kendala teknis dan terpaksa keluar dari sistem,” katanya. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa perbaikan terjadi setelah beberapa kendala teknis pada pembangkit dapat diatasi, sehingga pengaturan beban dan pemadaman bergilir bisa dikurangi.
Dengan demikian, pemerintah melalui Bakom RI mengonfirmasi adanya kekurangan stok batu bara yang berkaitan dengan kebutuhan dan realisasi kontrak pada 2026. Di saat yang sama, PLN menyampaikan langkah perbaikan di sisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa yang membuat pemadaman bergilir diminimalisir, sejalan dengan membaiknya suplai energi primer dan pengelolaan kendala teknis pembangkit.
