jurnalistik.co.id – JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun menilai banyak masyarakat keliru saat membandingkan pelemahan rupiah yang sempat menembus di atas Rp17.500 per dolar AS dengan krisis 1998. Menurut dia, penyamaan dua periode itu membuat situasi nilai tukar seolah-olah tampak sama, padahal dasar perbandingannya berbeda jauh. Ia menekankan bahwa rupiah memang melemah dan sempat berada di level 17.600, tetapi kondisi tersebut tidak otomatis bisa disamakan dengan pengalaman krisis moneter yang terjadi pada 1998.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (25/5/2026), Misbakhun mengatakan masih ada kekeliruan cara pandang di tengah masyarakat ketika melihat pergerakan rupiah. Ia menyebut, ada pihak yang langsung menghubungkan pelemahan rupiah saat ini dengan bayangan Indonesia akan kembali menghadapi krisis ekonomi seperti 1998. Padahal, kata dia, cara membandingkan dua periode itu harus melihat titik awal, besar perubahan, dan konteks yang melatarbelakanginya. Karena itu, ia menilai anggapan yang menyamakan keduanya adalah kesimpulan yang tidak tepat.
“Walaupun masyarakat salah, sering salah mengartikan tentang nilai tukar rupiah kita. Rupiah kita benar berada di level 17.600 dan orang selalu membandingkan dengan krisis 1998,” katanya di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Misbakhun kemudian menjelaskan bahwa pada 1998 rupiah sempat mendekati level Rp17.000, bahkan pernah menyentuh Rp19.000, dari posisi semula yang masih berada di kisaran sekitar Rp2.00/US$. Menurut dia, perubahan dari level awal ke level tertinggi saat itu menggambarkan kenaikan yang sangat besar, yakni ratusan persen atau berkali-kali lipat. Dari sudut pandang itu, ia menilai penyebutan 1998 sebagai pembanding langsung untuk kondisi rupiah saat ini tidak menggambarkan skala pelemahan yang sesungguhnya pada masing-masing periode.
Di sisi lain, pelemahan rupiah belakangan ini, menurut Misbakhun, berangkat dari level yang sudah cukup tinggi. Ia menyebut kisarannya berada di sekitar Rp16.800 hingga Rp16.900-an per dolar AS sebelum kemudian bergerak melemah ke atas Rp17.500 per dolar AS. Dengan titik awal yang berbeda jauh dari 1998, perubahan persentasenya dinilai masih sangat jauh jika disandingkan langsung dengan lonjakan besar yang terjadi saat krisis. Karena itu, menurut dia, perbandingan yang kerap muncul di ruang publik perlu dilihat ulang secara lebih cermat.
Pembacaan yang lebih hati-hati atas pergerakan rupiah menjadi penting, sebab angka nominal yang tampak sama belum tentu menunjukkan tekanan yang sama pula. Dalam pandangan Misbakhun, masyarakat kerap berhenti pada angka akhir tanpa melihat posisi awalnya. Akibatnya, pelemahan rupiah yang terjadi sekarang mudah dibayangkan sebagai pengulangan 1998, padahal skala perubahannya berbeda. Ia menegaskan bahwa level 17.600 memang menunjukkan rupiah sedang melemah, tetapi level tersebut tidak otomatis berarti kondisi ekonomi kembali masuk ke situasi yang sama seperti pada krisis 1998.
Karena itu, Misbakhun mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya dari satu angka kurs. Ia menilai konteks pergerakan nilai tukar harus dibaca secara proporsional, termasuk melihat titik awal, besaran perubahan, dan perbandingannya dengan masa lalu. Dalam penjelasannya, yang ingin ditekankan bukanlah bahwa rupiah tidak sedang tertekan, melainkan bahwa tekanan yang terjadi sekarang tidak bisa disamaratakan dengan krisis 1998. Dengan kata lain, perbandingan yang tepat harus berangkat dari ukuran yang seimbang, bukan sekadar kesan dari angka yang terlihat serupa.
Di tengah perhatian publik terhadap pergerakan mata uang, pernyataan Misbakhun menjadi penegasan bahwa penyebutan krisis 1998 tidak bisa dipakai sembarangan untuk membaca situasi rupiah saat ini. Ia menempatkan perbedaan titik awal sebagai inti dari persoalan, karena dari situlah terlihat mengapa kenaikan nilai tukar pada 1998 jauh lebih ekstrem dibanding pelemahan yang terjadi belakangan. Bagi Misbakhun, pemahaman yang benar atas data kurs penting agar perdebatan soal rupiah tidak melampaui ukuran yang seharusnya.
